MENGAKTIFKAN SANKSI SOSIAL

By : J. Soedradjad Djiwandono
Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia


MENYIKAPI PENYELEWENGAN KEKUASAAN

Suatu perkembangan bagus yang kita rasakan bersama adalah semakin bebas dan terbukanya orang mengajukan pendapat di masyarakat. Memang sekarang belum jelas benar apakah hal ini memberikan dampak positif di masyarakat. Akan tetapi kiranya tidak diragukan bahwa suasana keterbukaan dan transparansi memang telah semakin dirasakan di Indonesia semenjak pemerintahan Habibie. Sisi lain dari perkembangan yang mencerminkan berkembangnya kehidupan demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang membaik.

Meskipun sekarang belum dapat ditemukan contoh yang nyata, akan tetapi keterbukaan dan kebebasan ini telah membantu tercapainya kejelasan berbagai masalah, bahkan mungkin arah penyelesaian berbagai masalah yang menghinggapi masyarakat Indonesia. Mungkin sekarang ini kita belum boleh berharap banyak untuk memperoleh jawaban atau jalan keluar dari masalah yang ada. Akan tetapi kalau momentum ini dipertahankan, dari banyak pembahasan yang sekarang kadang-kadang masih bernada 'asbun' ini nantinya tentu akan berubah menjadi proses penjernihan permasalahan yang membantu pencarian jalan keluar. Saya percaya masyarakat akan memperoleh manfaat dari keterbukaan yang semakin berkembang di masyarakat kita ini.

Di dalam perkembangan yang sedang terjadi ini saya melihat bahwa pembahasan mengenai masalah penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang berbentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, meskipun belum nampak dilakukannya penanganan yang serius oleh pemerintah, akan tetapi telah membuka jalan kearah masalah yang sesungguhnya.

Coba saja kita amati pembahasan mengenai masalah yang terjadi pada perbankan. Semula kritik masyarakat pada masalah perbankan hanya diarahkan kepada para pemilik, pengelola maupun otorita pengawas. Akan tetapi dalam perkembangannya nampak bahwa masalah itu tidak demikian sederhana seperti seringkali digambarkan mereka yang melancarkan kritik mengenai bobroknya perbankan selama ini. Dengan kasus suap Jaksa Agung yang mencuat beberapa waktu yang lalu dan akhir-akhir ini kasus Bank Bali dan BII, borok ini disinyalir terdapat tidak hanya pada perbankan dan bankir saja, tetapi juga aparat penegak hukum dan mungkin elit politik.

Dalam kasus Bank Bali reaksi pasar nampak pada kembalinya keraguan terhadap berbagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan restrukturisasi sektor keuangan, yang meskipun sangat lambat sebenarnya telah memperoleh kepercayaan. Hal ini berdampak pada tekanan terhadap nilai rupiah dan harga saham akhir-akhir ini. Pada waktu secara umum pasar di Asia sedang mengalami kekhawatiran naiknya suku bunga di A.S. dan kambuhnya kemungkinan devaluasi mata uang China, maka skandal Bank Bali ini jelas menambah was-was pelaku pasar yang belum terbantu oleh perkembangan politik yang juga belum menentu.

Saya kira aspek baru dari permasalahan ini bukan pada substansinya, akan tetapi pada siapa yang disinyalir terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat ini. Untuk pertama kali pembeberan masalah ini memasukkan aparat penegak hukum dan unsur politik sebagai bagian dari sumber masalah perbankan. Mudah-mudahan hal ini menyadarkan kita bersama bahwa penanganan masalah perbankan tidak akan tuntas kalau hanya dipusatkan pada pemilik, pengelola dan pengawas perbankan. Masalahnya mengait banyak pihak, karena itu penangananya harus pula bersifat sistemik, menyeluruh dalam semua kaitannya. Dengan jalan ini segala bentuk kecurangan, penyelewengan, pencurian, pemalsuan, penyalah gunaan kewenangan, kebohongan dari semua yang terlibat, baik pelaku utama, pendukung maupun yang hanya mengail di air keruh semuanya terbongkar dan keadilan ditegakkan. Penegakan keadilan ini harus menyangkut pemberian sanksi yang sepadan kepada yang salah dan pembebasan atau rehabilitasi kepada yang sebenarnya tidak bersalah. Aspek kedua ini kurang diperhatikan di masyarakat kita, meskipun sama pentingnya sebagai upaya penegakan keadilan.

Saya sudah beberapa waktu menunjukkan keprihatinan saya menaggapi berbagai kritik dan tuduhan yang kerapkali hanya mendasarkan diri atas analisis yang parsial dan pandangan penuh prasangka dan prakonsepsi. Dengan cara ini maka analisis dan konklusi mengenai suatu permasalahan sering diwarnai oleh sudut pandang si pembuat analisis. Cara melihat dan manganalisis sering secara tidak sadar diwarnai oleh sikap yang dikatakan sebagai tribalisme1.

Pendekatan ini memandang dan menilai orang atau lembaga menurut kriteria apakah yang bersangkutan ada didalam atau diluar kelompok atau rumpun si pembuat analisis. Kalau mereka ada dirumpun yang sama maka apriori dianggap benar, baik, tidak salah. Kalau salahpun ditutupi supaya tidak nampak oleh orang lain. Sebaliknya yang diluar rumpun itu selalu salah, selalu buruk, kalau baikpun tidak diakuinya. Dari segi yang menilai atau membaca, menerima atau menolak analisis atau pandangan tersebut dilakukan dengan pertimbangan sesuai atau tidaknya analisis atau pandangan tersebut dengan seleranya sendiri atau rumpunnya. Kalau sesuai maka analisis atau pendapat itu langsung diterima, disetujui, betapapun tidak masuk akalnya. Sebaliknya kalau tidak sesuai dengan seleranya maka analisis atau pendapat itu terus divonis salah, tanpa lebih dahulu dilakukan pengecekan yang lebih mendalam. Semuanya serba apriori.

Ini menimbulkan pandangan yang bersifat stereo type yang kerap kali dibumbui prakonsepsi dan prasangka. Padahal stereo type itu meskipun mewakili kenyataan obektif bukan kenyataan yang sebenarnya. Karena kenyataan itu adalah stereo type tersebut ditambah sesuatu atau dikurangi sesuatu. Kan stereo type itu suatu rata-rata yang kita tahu bukan kenyataan sebenarnya. Itu suatu bentukan, suatu teori. Bahwa dia membantu kita mengidentifikasikan kenyataan sebenarnya memang benar, tetapi itu bukan kenyataan sendiri.

Analisis yang menggunakan pendekatan di atas terhadap masalah perbankan menempatkan perbankan dan pengawas bank menjadi bulan-bulanan, mungkin bukan karena mereka ini sumber utama ataupun satu-satunya yang bermasalah, tetapi karena mereka paling gampang untuk dijadikan sasaran caci maki. Atau sasaran lain?. Dalam kehidupan masyarakat yang belum mengenal transparansi dan 'good governance' secara baik, maka kritik dan serangan yang paling gampang dilancarkan adalah ke pada mereka yang posisinya lemah atau yang tidak melakukan serangan balik, apapun alasannya. Dalam masalah perbankan yang menjadi bulan-bulanan adalah para bankir dan pengawas perbankan. Susahnya adalah bahwa banyak dari mereka ini yang memang bermasalah, menjadi sumber masalah buruknya perbankan. Akan tetapi membuat generalisasi mengenai hal ini jelas tidak benar.

Untunglah bahwa hal ini sedikit demi sedikit berubah dan analisis yang lebih menyeluruh lebih mengungkap kenyataan masalah yang memang banyak kaitannya dengan aspek atau sektor lain dalam hubungan keterkaitan yang kompleks.

Tulisan ini bukan suatu apologi dari perbankan. Bukan juga upaya untuk mengentaskan para pemilik bank dan pengelola bank yang memang banyak yang bermasalah. Ini bukan pula upaya untuk mengikuti kecenderungan 'baru' di masyarakat bahwa kalau dituduh berbuat salah bukannya membuktikan bahwa dirinya tidak berbuat seperti yang dituduhkan, tetapi membuat dalih bahwa 'yang lain juga membuat salah'2. Bukan, bukan itu yang ingin diungkapkan di sini.


KONDISI YANG MENDUKUNG

Syukur ada tuntutan transparansi dari mashasiswa pada bulan-bulan dan minggu-minggu terakhir pemerintahan Suharto. Syukur transparansi ini semakin diterima di masyarakat dan dibiarkan berkembang oleh pemerintah Habibie. Syukur ada Teten cs dengan ICWnya, syukur ada Gempita dan yang lain lagi. Syukur kebebasan pers ini semakin menampak, meskipun belum seratur persen. Apapun kenyataannya, tidak bisa dibantah bahwa suasana baru yang lebih terbuka dan bebas memang telah dirasakan masyarakat. Dan masyarakat, melalui tokoh-tokoh tertentu tidak menyia-nyiakan kebebasan ini dengan melancarkan berbagai gerakan, seperti International Corruption Watch (ICW) of Indonesia, Gempita dan yang lain-lain lagi.

Dengan keterbukaan baru ini masyarakat juga semakin melihat bahwa masalah KKN tidak sesederhana seperti semula dikesankan, apalagi yang menyangkut jalan keluarnya3. Saya ingin membahas satu aspek dari masalah yang berkaitan dengan penyakit masyarakat ini serta jalan keluarnya. Sebelumnya ingin saya kemukakan di sini bahwa sebagaimana banyak masalah sosial lain, masalah korupsi dan solusinya menyangkut banyak aspek yang terkait satu dengan lainnya. Dalam masalah perbankan nampak semakin disadari keterkaitannya dengan masalah-masalah lemahnya kapital, manajemen, governance serta infrastruktur perbankan. Yang terakhir ini menyangkut pengawasan dan peraturan, disiplin dan 'good governance'. Selain itu masalah perbankan berkaitan pula dengan masalah kelembagaan penegakan hukum, kebijakan makro yang konsisten, transparansi, serta kehidupan sosial-politik yang mendukung.

Pada tahap permulaannya pembahasan masalah perbankan terlalu dipusatkan pada kebobrokan pemilik dan pengelola serta pengawas bank. Meskipun ini mengandung kebenaran, ternyata tidak lengkap. Kemudian disadari bahwa untuk memperbaikinya diperlukan kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran penegakan hukum yang juga masih menderita penyakit lemahnya 'governance', lemahnya profesionalisme dan integritas. Dalam penanganan masalah kredit macet, misalnya, kondisi perbankan dari pemilik sampai pengawas perbankan menentukan keberhasilannya. Akan tetapi itu tidak cukup. Dari aparat penyidikan, penuntutan, pengadilan serta para praktisi hukum yang menjadi pembela maupun penuntut, sampai pelaksanaan sanksi pelanggaran, semua harus aktif menjadi unsur penegak hukum dan keadilan, bukan menjadi bagian dari masalah. Saya kira dewasa ini masyarakat semakin mengetahui bahwa pada semua unsur tadi masih banyak terdapat kelemahan.

Pada dasarnya selama aparat penyidikan, aparat penuntutan, aparat pengadilan dan sanksi hukum belum menunjukkan profesionalisme dan integritas yang memadai untuk menyelesaikan masalah ini, susahlah mengharapkan hasil baik dari upaya penyelesaian masalah ini. Saya melihat bahwa masalah yang kita hadapi dalam masyarakat kita adalah lemahnya governance, lemahnya integritas dan profesionalisme dari seluruh jajaran ini. Jadi sekiranya kita telah sepakat memang perbankan itu bermasalah karena pemilik, pengelola maupun pengawas, maka penyelesaiannya masih tergantung pada aparat penegakan hukum tersebut. Dari kasus-kasus yang mencuat di masyarakat akhir-akhir ini nampak jelas bahwa jajaran ini belum sepenuhnya bisa diandalkan.

Kondisi yang mendukung upaya untuk mencari solusi yang tuntas terhadap masalah besar ini telah tersedia. Masyarakat tidak lagi menabukan membuka borok, bahkan kalau itu menyangkut unsur penegak hukum, sebagaimana kita lihat dalam kasus-kasus yang diberitakan di media semenjak kasus yang menyangkut Jagung. Transparansi semakin menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar, masyarakat semakin tergugah untuk menuntut keadilan. Masyarakat semakin memiliki keberanian untuk mengungkapkan masalah-masalah yang semula hanya menjadi bahan gunjingan, meskipun dalam berbagai kasus justru pelapor yang menjadi korban ketidak adilan. Semua ini tidak boleh disia-siakan.

Akan tetapi jangan juga terjadi bahwa suasana yang membaik untuk penuntasan masalah ini diselewengkan oleh mereka yang ingin membuat sensasi atau mencari keuntungan diri sendiri saja. Mengungkapkan borok bukan untuk membongkar kejahatan atau mencari keadilan akan tetapi untuk memperoleh manfaat pribadi, dari melindungi diri sendiri sampai melakukan pemerasan atau membuka borok hanya karena tidak ikut kebagianmenikmati sesuatu keuntungan yang tidak halal. Dengan demikian sasaran yang sebenarnya, memberantas penyelewengan, penyalah gunaan kewenangan atau kekuasanaan, korupsi dsb demi tegaknya keadilan tetap tidak tercapai. Permainan semacam ini yang masih menyebabkan pengungkapan kasus korupsi ini mencuat dan diributkan beberapa waktu kemudian menghilang. Pemberitaanpun berhenti tanpa ada tanda - tanda akan adanya penyelesaian masalah. Ini yang tidak boleh terjadi lagi.


MENGGUNAKAN SANKSI SOSIAL

Dalam keadaan masih lemahnya tradisi atau budaya disiplin dan patuh hukum dari masyarakat, apalagi penegak hukum, apa yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah penyelewengan dan kecurangan dalam praktek KKN ? Rasanya memang tidak banyak. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, apalagi berputus asa.

Yang jelas apa yang sudah berjalan ini jangan sampai dikendorkan, justru malah harus ditingkatkan terus. Memang kalau nyali kurang kuat kita cepat putus asa. Betapa tidak, apa yang dirintis mahasiswa dengan demonstrasi dan aksi protesnya yang akhirnya menyelamatkan bangsa ini dari malapetaka yang lebih besar, ternyata melalui pergantian presiden dan pemerintahan belum juga mampu menghasilkan sesuatu yang didambakan oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat luas tersebut. Karena itu perjuangan harus dilanjutkan.

Salah satu aspek dari upaya mengatasi krisis adalah melakukan pembenahan perbankan, yang mencakup rekapitalisasi serta restrukturisasi sistim perbankan. Apa yang diperjoangkan ICW dalam kasus Jaksa Agung dan apa yang terungkap dalam kasus Bank Bali mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi lebih kompleks dari masalah bankir yang nakal dan pengawasan bank yang lemah. Masalahnya mempunyai banyak aspek atau demensi yang memerlukan penanganan yang bersifat menyeluruh, sistemik dan bukan parsial. Masyarakat mulai melihat lebih meluas dan mendalam, tidak hanya mendasarkan diri atas emosi serta analisis parsial dengan konklusi yang enak dikemukakan akan tetapi tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Sering jalan keluar yang diusulkan dari analisis yang tidak lengkap hanya memindahkan masalah dari satu sektor kepada sektor lain. Memang kedengarannya manis, masalah ini harus diselesaikan melewati jalur hukum. Susahnya 'jalur hukum' ini juga masih memerlukan pembenahan. Ini yang menuntut penyelesaian secara menyeluruh, sistemik, memperhitungkan semua kaitannya dengan aspek-aspek lain.

Masalah terpuruknya perbankan, selain menyangkut masalah pemilik, pengelola dan pengawas bank, juga menyangkut kelembagaan penekgakan hukum dan seluruh perangkat kelembagaannya, dari ketentuan perundangan sampai ke lembaga penegakan hukum ( kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, lembaga pemasarakatan, dan profesi yang terkait, termasuk pengacara hukum yang juga lemah dalam 'good governance'). Dalam program stabilisasi dan pemulihan ekonomi dengan dukungan IMF aspek yang diitonjolkan adalah pengadilan khusus serta undang-undang tentang kepailitan. Ini kurang memadai.

Semua itu harus terus diperjoangkan untuk mendorong terbentuknya infrastruktur perbankan dan keuangan yang handal guna mendukung tumbuhnya perbakan dan sektor keuangan yang benar-benar sehat. Tetapi penanganan masalah kecurangan dalam perbankan dan penyakit sosial yang lain, tidak dapat menunggu sampai semua ini tersusun dahulu. Masyarakat tidak dapat menunggu sampai semuanya rapi baru menyelesaikan penyakit kronis masyarakat Indonesia seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam makalah sebelumnya saya mengusulkan agar masalah KKN ini dipusatkan dalam cara penanggulangannya pada masalah korupsi, agar didapatkan hasil yang lebih cepat dapat terwujud4. Mengingat masih lemahnya unsur-unsur penegak hukum di Indonesia, sambil menunggu proses penguatannya masyarakat masih dapat menyumbangkan kontribusinya dalam upaya pemberantasan korupsi dan masalah yang terkait. Jalan itu adalah cara-cara pemberian sanksi sosial yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita dalam mensikapi seseorang yang dianggap melanggar norma atau kepatutan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Protes masyarakat sebagai perlawanan secara pasif telah dibuktikan keampuhannya di dalam sejarah berbagai masyarakat yang memperjoangkan kemerdekaan atau kebebasan. Kita juga dapat menggunakan hal ini untuk menghapuskan berbagai penyelewengan, menghapuskan korupsi, kolusi dan mnepotisme.

Bagaimana sanksi sosial ini dilaksanakan? Saya kira banyak cara yang tersedia dimaasyarakat, tinggal apakah kita bersedia memanfaatkannya atau tidak.

Di atas saya singgung bahwa nampak ada kecenderungan di masyarakat bahwa kalau seseorang dituduh melakukan tindakan penyelewengan, misalnya korupsi atau mempraktekkan KKN, maka jawaban yang sering diajukan adalah 'orang lain juga melakukan hal yang sama' atau 'si A dan si B malah lebih buruk dari saya'. Ini jelas harus dihentikan, karena argumen tersebut sebenarnya mengatakan bahwa dia mengakui apa yang dituduhkan, tetapi karena tidak sendirian, jangan hanya dirinya yang diberi sanksi. Memang keadilan menuntut agar semua yang bersalah harus dikenalan hukuman dan yang tidak bersalah dibebaskan.

Keberatan saya dalam kritik terhadap perbankan selama ini, tidak karena saya ingin melindungi bankir ynag brengsek, atau mengatakan jangan hanya mereka yang diberi sanksi. Tetapi yang saya lihat adalah sebelum lembaga penegak hukum menunjukkan profesionalisme dan integritas dan independensinya, maka masalah-masalah ini tidak dicari solusinya, tetapi dengan berbagai cara akhirnya masalahnya dipetieskan dan penyelewengan serta kecurangan tidak dihentikan. Yang terjadi justru penyelewengan ini merembet kepada pihak-pihak yang sebenarnya bertugas menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam tulisan sebelumnya saya menunjukkan bahwa korupsi itu seperti dalam suatu transaksi, menyangkut dua atau sering lebih pihak, yang menerima dan yang memberi. Pembersihan tidak bisa hanya dipusatkan pada penerima uang suap, tetapi pemberinya juga. Akan tetapi juga aneh kalau pemberi langsung dijadikan tersangka, sedangkan penerima langsung bebas. Kalau penerima uang sogokan memang menolak, transaksi tidak terjadi tentu pemberinya juga menjadi tidak ada.

Menghilangkan masalah ini harus dari dua belah pihak. Selama pengusaha masih takut kalah tender dan memberi uang semir untuk dapat menang, maka susah masalah ini dihilangkan. Sanksi sosial yang saya maksudkan adalah mereka yang sering dianggap unsur yang pasif ini harus menghentikan tindakannya juga sehingga tidak melanggengkan tindakan penyelewengan tersebut. Ini semua bisa melakukan. Kalau seorang dikenal sebagai koruptor (memang belum tentu benar, tetapi masyarakat harus dapat menilai secara benar) maka orang-orang yang berhubungan dengan dia, teman dekat dan jauh harus mulai memboikot untuk 'mengucilkan' yang bersangkuta agar yang bersangkutan merasakan sanksi tersebut.

Masyarakat dapat melakukan protes secara pasif ini. Sebetulnya agak aneh bahwa kerapkali orang telah menilai seseorang itu dari segala gelagatnya nampak melakukan tindakan korupsi, tetapi setiap ada undangan dari yang korup ini tetap juga orang ini hadir, ikut menyambut dengan gembira. Ini harus dihentikan . Orang perlu m,emboikot acara-acara seperti pesta ulang tahun, atau perkawinan, bahkan undangan doa yang lebih bersifat pesta yang diselenggarakan oleh orang yang kita curigai sebagai koruptor. Kalau kita mengutuk tetapi hadir dalam pesta-pesta ini ya kita ini munafik. Dengan ikut merayakan pesta ini sebenarnya kita ikut melestarikan korupsi, penggunaan dana yang mungkin berasal dari sumber yang tidak halal tersebut. Minimal pada waktu masyarakat sedang prihatin dewasa ini, pesta penuh kemewahan ini menunjukkan ketidak pedulian terhadap sesama. Apalagi kalau pesta ini dibiayai instansi, penggunaan dana yang tidak bener, sebenarnya harus diboikot. Coba anda mulai meneliti diri, kan anda sering menghadiri acara-acara sosial ini, padahal anda merasa bahwa orang yang mengundang ini anda curigai melakukan korupsi. Kita perlu menghentikan kemunafikan ini.

Jadi teman dan relasi serta segala staf dan anak buah harus berani memboikot, tidak hadir pada pesta apa saja yangt diselenggarakan oleh orang yang anda curigai sebagai koruptor tersebut. Perbuatan tidak hadir pada pesta demikian merupakan sanksi sosial yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Kalau anda tidak munafik ini harusnya dilaksanakan. Saya kira kalau banyak orang berani melakukan hal ini maka hal ini akan membawa dampak yang positif.

Selama anda takut untuk tidak hadir, takut kehilangan teman, takut kena marah atasan dengan berbagai konsekuensinya, dan ikut berpesta ria, maka koruptor ini tidak merasa berbuat salah dan karena itu tidak perlu memperbaiki perilaku mereka.. Selama sikap anda seperti itu anda itu munafik. Anda itu sebenarnya menjadi accomplice, ikut merestui tindakan korupsi teman/atasan anda tersebut. Dari tindakan individu-individu ini yang dilakukan oleh banyak orang, maka secara bersama akan menjadi sanksi sosial yang ampuh, mengucilkan orang yang melaksanakan tindakan yang dikutuk masyarakat tersebut. Tidak hadir dalam acara yang berbau pesta ini tidak ada hubungannya dengan masalah disiplin.

Saya kira selama hukum kita belum dapat benar-benar melindungi semua orang secara adil, selama hukum masih bisa dibelokkan untuk kepentingan yang berkuasa atau kelompoknya atau yang mampu dan bersedia membayar, maka sanksi sosial ini perlu kita terapkan sehingga orang akan merasakannya. Ini mungkin kecil artinya, tetapi kalau melakukan hal yang kecil saja tidak berani, apalagi yang besar. Kalau gerakan ini konsisten dilakukan saya percaya nantinya akan mempunyai pengaruh positif terhadap perjuangan memberantas korupsi dan penyakit sosial lain yang melekatpadanya. Mereka yang sekarang ada digaris depan menjadi pejoang keadilan, baik secara individual maupun dalam organisasi apapun, akan merasa memperoleh dukungan nyata sehingga mudah-mudahan nantinya akn menjadi gerakan nasional membuang KKN dengan segala akar-akarnya. Marilah kita coba.

Cambridge, MA, 16 Agustus 1999.


  1. Arief Budiman, Capitalism, Tribalism and Religion, makalah untuk suatu presentasi Asia Center, Harvarv University ( mimeo).
  2. kalau diikuti cara penalaran yang sederhana saja, mereka ini dengan demikian sudah mengakui melakukan seperti yang dituduhkan, tetapi membuat dalih bahwa dirinya tidak sendirian. Jadi kira-kira ingin dikatakan, kalau mau menghukum saya yang lain juga dihukum dong.
  3. Saya membahas permasalahan KKN dalam dua tulisan pendek sebelumnya, Hidup Lebih Besar Pasak Dari Tiang Sebagai Penyebab KKN : Tantangan Bersama Masyarakat Indonesia dan Korupsi Masalah Pokok KKN: Suatu Catatan., keduanya ada di website pacific net (http://www.pacific.net.id/pakar/sj/)
  4. Korupsi Masalah Pokok KKN : Suatu Cacatan,. disebutkan dalam cacatan kaki sebelumnya.


[index]