MASALAH FASILITAS PRESHIPMENT

Oleh : J. Soedradjad Djiwandono
Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia


Pengantar Redaksi:

Karena hangatnya berita mengenai Texmaco yang akhirnya menyebut-nyebut nama
J. Sudradjad Djiwandono, redaksi PInter menghubungi beliau meminta kesediaan untuk menuliskan sesuatu berkenaan dengan hal tersebut. Lewat tulisan ini ia berharap dapat memberi klarifikasi berbagai hal atas kemelut yang sedang ramai dibicarakan. Sebelum menurunkan tulisan ini Pak Drajat menyampaikan bahwa ia harus mengalokasikan waktu untuk memperhatikan hal ini dan memperkirakan akan 'dipanggil' juga. Semoga bermaanfaat. (Red)



Bukan fasilitas khusus atau rekayasa

Kebijaksanaan menyediakan fasilitas preshipment dipersiapkan melalui berbagai pembicaraan yang terbuka. Pemerintah mempunyai forum pertemuan dengan dunia usaha membahas masalah dilapangan yang ditemui para pengusaha. Dalam permasalahan yang menyangkut perdagangan, hal ini dilakukan di Deperindag, dimana Memperindag, Menkeu dan Gubernur BI didampingi para pejabat eselon I mengadakan forum terbuka dengan para pengusaha secara bulanan. Dalam beberapa hal juga diundang Menteri Perhubungan dan Menteri Koperasi, untuk membahas masalah terkait.

Dalam pembahasan ini timbul berbagai usulan bagaimana mengatasi berbagai masalah. Untuk mendorong ekspor yang melesu karena krisis dan keketatan likuiditas dan menghadapi keadaan kurangnya pasok dollar di pasar, maka dirasa perlu diberikan dorongan pada eksportir. Mereka yang memerlukan bahan baku dari impor menghadapi masalah karena ketidak pastian kurs dan kurangnya persediaan dollar. Karena itu langkah yang diperlukan adalah bagaimana membantu eksportir agar dapat mengimpor bahan baku mereka sehingga ekspor bisa berjalan. Kredit modal kerja untuk ini dalam bentuk preshipment facility dianggap merupakan jawaban terhadap masalah ini.


Berbagai forum pertemuan dengan dunia usaha lain

Saya juga mempunyai forum dengan perbankan, Perbanas untuk bank-bank swasta nasional, Himbara kelompok bank-bank Pemerintah dan kelompok joint banks . Saya juga sekali-sekali bertemu dengan perwakilan bank-bank asing. Ini untukmembahas berbagai masalah yang dihadapi perbankan . Pertemuan dengan para nasabah BNI yang juga diberitakan adalah dalam rangkaian ini, waktu itu Ketua himpunan bank-bank Pemerintah (Himbara) adalah Dirut BNI, yang mengundang Gubernur BI dan Memperindag pada waktu Direksi BNI bertemu dengan nasabah mereka. Dalam pertemuan ini selain hadir banyak nasabah BNI, juga pengurus Perbanas.

Saya juga melakukan pembahasan dengan pemilik perusahaan2 besar yang punya pinjaman dalam valas. Pertemuan ini dilakukan dalam berbagai gelombang pada bulan Agustus dan awal September 1997 di kantor Memperindag untuk memperbaiki informasi mengenai pinjaman swasta. Dari pertemuan-pertemuan ini dihasilkan angka pinjaman swasta sebesar 80 milyar dollar dimana 35 milyar dollar merupakan pinjaman jangka pendek seperti disebutkan dalam letter of intent pertama kepada IMF akhir Oktober 1997. Ini yang bikin saya sering protes terhadap kritik yang kerapkali dilancarkan dalam pemberitaan di media mengenai ketidak tahuan BI tentang besarnya pinjaman swasta yang merupakan salah satu sumber masalah timbulnya krisis. Yang sebenarnya adalah bahwa catatan di BI yang bagus hanya untuk pinjaman yang ada loan agreements-nya, sedang yang lain -- CPs, dan berbagai debts instruments lain -- catatan BI tidak langkap, hanya dari sumber sekunder. Tetapi harus diakui, hanya tahu jumlahnya saja (sebagai hasil monitoring) ya tidak cukup, apalagi kalau baru mengetahui bulan Oktober 1997 itu artinya sudah terlambat. Jelasnya monitoring saja tentunya ya tidak mencukupi. Kalau domonitor tetapi jumlahnya tetap besar lalu bagaimana? Jadi maksud sebenarnya dari kritik tentunya tidak hanya dimonitor akan tetapi dibatasi agar tidak membahayakan kestabilan. Ini saya setuju sekali!.


Latar belakang

Seperti diketahui, sejak September 1997 keluhan dari sektor riil semakin meningkat karena masalah yang mereka hadapi dalam aspek moneternya, yaitu depresiasi rupiah dan ketatnya likuiditas di masyarakat . Memang pada minggu terakhir Agustus dilakukan pengekangan likuiditas dalam bentuk; penghentiaan fasilitas SBPU bagi perbankan, peningkatan suku bunga SBI sampai dua kali lipat, pengalihan deposito berbagai yayasan dan BUMN ke SBI, dan pengetatan pengeluaran Pemerintah dari APBN.

Menghadapi kelesuan kegiatan ekonomi nasional Pemerintah memutuskan untuk memberikan dorongan kepada berbagai sektor secara selektif, diutamakan usaha kecil-menengah dan kegiatan ekspor non-migas serta perumahan rakyat. Mengapa selektif, ini karena tidak bisa terus obral peningkatan likuiditas yang akan membawa implikasi negatif pada rupiah. Tetapi dengan selektif itu memang langsung dapat menimbulkan kontroversi.

Setiap usaha untuk mengalokasikan jumlah yang terbatas untuk kebutuhan (atau permintaan?) yang jauh lebih besar selalu timbul masalah bagaimana kriteria penentuan siapa yang pantas memperoleh, bagaimana menggunakan dasar mekanisme pasar tetapi yang diarahkan. Kalau pilihannya bener mestinya ya tidak ada masalah. Akan tetapi bener dipandang oleh siapa?

Dalam kasus Texmaco, setelah timbul masalah, kreditnya jadi macet, ternyata ada pelanggaran BMPK, maka muncul berbagai pertanyaan yang antara lain dikaitkan dengan KKN yang ingin diberantas. Ini memang dilematis, membuat ketentuan untuk memdorong penyediaan kredit modal kerja , apalagi dalam dollar, dengan sebelumnya dilakukan pengetatan likuiditas, ini sudah bikin orang bertanya-tanya. Selain itu dengan memberikan fasilitas ini terbatas (kepada produsen eksportir terdaftar atau PET dengan persyaratan tertentu yang ditentukan Deperindag), ini menimbulkan pertanyaan lagi. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu jadi nampak jelas sekarang, setelah timbul masalah, kreditnya jadi macet karena krisis yang berkepanjangan. Ini jadi pertanyaan kan karena macet. Sebenarnya kita harus dapat membedakan, mana yang macet karena perbuatan yang melanggar hukum dari yang macet karena krisis.

Maksud utama dari penyediaan fasilitas preshipment jelas bukan untuk membuat rekayasa. Apalagi untuk mereka yasa agar sesuatu perusahaan memperoleh keuntungan tertentu, disembunyikan dari yang lain. Ini jelas tidak. Kalau kemudian failitas ini disalah gunakan karena pelaksanaan yang kurang ketat, ini soal yang berbeda dengan maksud pertama. Tetapi tidak masuk akal kalau peraturan ini hanya khusus dibuat untuk menguntungkan perusahaan tertentu, atau karena desakan pihak-pihak tertentu agar mereka memperoleh keuntungan pribadi. Seperti diungkapkan di atas, persiapannya dalam forum yang sangat terbuka. Fasilitas yang diperkenalkan masuk akal sebagai upaya untuk mencari jalan keluar dari kelesuan. Bahwa kemudian karena krisis ini gagal, itu lain soal. Yang memanfaatkan fasilitas ini tidak hanya satu perusahaan saja.

Sebenarnya ini serupa dengan masalah privatisasi. Privatisasi itu kan baik dalam khasanah ekonomi pasar dan demokrasi ekonomi. Tetapi dalam pelaksanaan yang mungkin ketentuannya tidak ketat, dalam suasana transparansi dan governance yang lemah, hal ini ternyata menimbulkan masalah lain, yang justru lebih besar dan dewasa ini ingin dibersihkan, yaitu koncoisme dan kolusi atau KKN. Tetapi apakah kita akan menyalahkan privatisasi sebagai penyebab timbulnya masalah usaha keluarga dan koncoisme dalam kapitalisme kroni?

Saya kira kita perlu kritis di sini, jangan pukul rata dan mengambil 'stereotype' sebagai kenyataan. Stereotype itu kan hanya bentuk/sifat rata-rata, jadi itu hanya konsep, bukan kenyataan. Kenyataan adalah plus-minus sereotype, rata-rata dikoreksi dengan penyimpangannya, lebih atau kurangnya. Setreotype boleh digunakan sebagai pegangan pertama, tetapi kalau melihat kasus harus dilihat bagaimana kenyataannya. Kalau pejabat Orba banyak yang bermasalah KKN, stereotypenya pejabat adalah korup, punya masalah kolusi. Bahkan seandainya itu benar tidak berarti seorang tentu korup atau punya masalah KKN hanya karena dia pejabat Orba. Ini nampaknya sepele, tetapi ini yang bikin masyarakat kita susah sekali mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya dan karena itu juga tidak pernah menemukan solusi dari sekian banyak masalah yang diributkan.

Untuk mendorong ekspor dan meningkatnya pasokan dollar di pasar, dilakukan pancingan dengan memperkenalkan fasilitas swap yang pada dasarnya disusun untuk membantu eksportir menghadapi resiko perubahan kurs, dan kredit modal kerja dalam bentuk preshipment facility. Mungkin perlu diingat bahwa dorongan agar mulai ditingkatkan kredit untuk modal kerja ini semakin santar dilancarkan semenjak permulaan September 1997, termasuk oleh para Menteri disektor riil. Apakah ini sesuai dengan pengetatan? Ya ini memang dilematis. Kalau sekarang ada masalah dari fasilitas tersebut, atau karena penyalah gunaannya atau karena penerima fasilitas belum bisa bangkit kembali karena krisis, seperti terjadinya kredit macet dan dalam hal lain kebangkrutan perusahaan, jangan langsung dituduhkan tentu dulunya ada rekayasa, ada masalah KKN.


Pokok arti fasilitas preshipment bagi eksportir

Fasilitas kredit modal kerja untuk eksportir ini pada dasarnya adalah kredit kepada eksportir yang memerlukan impor untuk bahan bakunya. Kredit ini bisa diberikan dalam dollar karena mereka memang perlu dollar. Akan tetapi mereka ini berpotensi menghasilkan dollar yang terjadi setelah ekspornya terlaksana. Jadi pada waktu menerima kredit modal kerja tersebut mereka mengikatkan penerimaan devisa yang nantinya akan datang setelah ekspornya terlaksana (future earnings).

Ini sebenarnya suatu hal yang normal dalam dunia usaha. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu harus mengingat berbagai kriteria umum, seperti apakah mempunyai kredit macet sebelumnya, pembayaran pajak, BMPK, dsb, berbagai ketentuan yang secara mikro harus diperhatikan bank yang memberikan fasilitas preshipment tersebut.

Jadi ketentuan ini berlaku umum dan tidak didesign secara sembunyi-sembunyi dengan rekayasa untuk kepentingan sesuatu perusahaan. Masukan memang datang pada waktu pertemuan-pertemuan ini. Saya tidak ingat lagi bagaimana urutan pembahasan sampai keluarnya SK dan implementatsinya. Akan tetapi jelas, ini bukan rekayasa untuk kepentingan suatu perusahaan tertentu. Jadi tidak benar seperti ada yang bilang " setelah ada pembicaraan serius antara Pak Tungky, saya dan Texmaco, kemudian keluar SK".

Saya kira mereka yang hadir pada pertemuan-pertemuan tersebut cukup banyak, termasuk pertemuan dengan para nasabah BNI yang juga pernah dilakukan, dihadapan banyak nasabah. Saya kira salah satu media menyebutkan bahwa pertemuan di BNI itu dilakukan dengan 119 pengusaha nasabah BNI. Bahwa Texmaco itu nasabah BNI saya tidak mengetahui secara pasti. Jadi pertemuan di BNI ini juga bukan rekayasa untuk kepentingan Texmaco, tetapi pertemuan dengan banyak pengusaha nasabah BNI.

Saya sendiri berbicara mengenai preshipment facility ini baik dalam laporan di Sidang Kabinet atau pada Rakor Ekuin, di masyarakat dan dalam kesempatan bertemu dengan dunia usaha pada berbagai kesempatan.

Mengenai kasus Texmaco per se, saya tidak punya catatan rinci bagaimana terjadinya, berapa besarnya, pelanggaran BMPKnya, dst. Saya benar-benar tidak ingat mengatakan kepada pemilik Texmaco, Saudara Srinivasan agar yang bersangkutan menulis surat ke Presiden mengenai hal ini. Memang saya mengambil sikap secara umum kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang diluar kompetensi saya, misalnya pertimbangan politis atau pertimbangan lain yang bersifat nasional saya menundukkan diri pada pertimbangan dari Presiden.

Kalau ada disposisi Presiden, sebagai pembantunya saya harus malaksanakan atau ya menolak dan meninggalkan jabatan itu. Ini sikap umum saya. Ini mesti dengan catatan bahwa pada waktu tersebut BI memang belum mempunyai status independent lho. Gubernur BI masih diberi status pejabat tinggi setingkat menteri dan menjadi anggota kabinet. Dalam kabinet presidential memang menteri itu ya pembantu presiden. BI sekarang memang tidak seperti itu, sudah berstatus independen.

Memang sekarang orang enak bilang lho kenapa nggak nolak saja. Ya saya tidak takut untuk mengakui bahwa saya ini bukan pemberani. Cuman siapa sih yang benar-benar gagah berani waktu itu. Mungkin sekarang saya boleh bilang bahwa secara tidak langsung dengan deberhentikan dari jabatan sebelum waktunya ketakutan saya juga tidak keterlaluan.

Mungkin perlu saya kemukakan bahwa saya tidak merasa memberi arahan pada siapapun agar menyurati Presiden supaya nantinya presiden menginstruksikan saya. Apalagi kalau hal ini menyangkut bulan Desember 1997, mungkin pengusaha seperti Srinivasan lebih mempunyai akses ke Presiden dari pada saya. Mungkin anda ingat, bahkan pertemuan untuk menurunkan suku bunga kredit dan penyaluran kredit dari bank-bank pemerintahpun President tidak mengikut sertakan saya dalam rapat.

Pada bulan September-Oktober memang keadaan semakin dirasakan berat bagi sektor riil dan desakan untuk mengendorkan likuiditas ini terus meningkat. Sekarang memang kita bisa bilang, mengapa tidak diketatkan lebih lama lagi, mengapa pada waktu pengetatan likuiditas diberikan fasilitas kredit modal kerja. Ingat kritik dunia terhadap pengetatan a la IMF. Saya sendiri, sebagai orang moneter percaya bahwa pengetatan likuiditas itu diperlukan untuk mempertahankan nilai tukar. Ini sebabnya dilakukan peningkatan suku bunga SBI sampai dua kali lipat (dari 13,5% menjadi 28 % untuk satu bulan pada akhir Agustus 1997, sebelum kita mengundang IMF). Tapi setelah berjalan berminggu-minggu, bahkan bulan, saya bisa menyadari desakan sektor riil, dunia usaha.

Pada periode tersebut bahkan perbankan mulai mengalami "distress", karena berbagai rumor beberapa bank yang kuat sudah mulai kena rush penarikan deposito. Di sini perlu dicatat bahwa apa yang di lakukan BI sebagai 'lender of last resort', membantu bank yang baik tapi menghadapi masalah mismatch dengan likuiditas, dikritik sementara pihak sebagai tindakan pilih kasih, kolusi, hanya membantu bank konglomerat non-pri, dsb. Sekarang pembahasan tidak bisa objektif, karena kecurigaan yang sangat kental bahwa ada kolusi, dsb. Susahnya sekali-sekali hal ini ada benarnya. Tetapi, bahkan kalau benar tetap jangan digeneralisisr dong!

Rupanya kebijakan moneter itu selalu menghadapi dilema; untuk memperkuat rupiah perlu pengetatan likuiditas, akan tetapi untuk mendorong kegiatan yang melesu perlu pelonggaran. Kalau sesaran tidak tercapai, salah satu saja, maka mudah untuk dikritik dan disalahkan mengapa demikian. Padahal dalam krisis ini semua jadi bermasalah, atau masalah yang satu menjalar atau membuka masalah yang lain, semua terkait,berkembanag secara simultan kearah negatif, akhirnya ada krisis total.


[index]