MELIHAT MASA LALU DENGAN PERSPEKTIF KE DEPAN@

Oleh : J. Soedradjad Djiwandono
Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia

 

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi penulisan sejarah adalah menentukan kapan memulai dan mengakhiri rekaman peristiwa. Syukur bahwa  panitya penulisan buku ini tidak mengharapkan penulisan sejarah. Yang diminta adalah menulis pengalaman dan pandangan mengenai masa jabatan yang pernah di alami. Karena batasan waktunya sudah jelas, maka masalah kapan memulai dan mengakhirinya tidak ada. Dalam kasus saya batasannya adalah masa jabatan gubernur Bank Indonesia dari Maret 1993 sampai Februari 1998.

Meskipun demikian masih juga ada masalah, yaitu memutuskan mana peristiwa yang akan dimasukkan dan mana yang tidak. Kembali lagi, karena tulisan ini bukan  pencatatan sejarah, meskipun hal ini perlu diperhatikan tidak harus menjadi pembatas yang kaku. Sebagai dikemukakan panitya di dalam suratnya, yang diharapkan adalah rekaman dari pengalaman suka dan duka selama menjalani jabatan, dengan harapan adanya saran untuk Bank Indonesia dalam menapaki masa depan.

Saya akan mengungkapkan pokok-pokok kejadian dan peristiwa dalam kurun waktu saya menjabat, yang selain merupakan kisah suka dan duka, juga saya nilai penting sebagai bagian dari perkembangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Catatan peristiwa ini disertai dengan pernilaian dan analisis sederhana mengenai arti atau implikasinya bagi perkembangan Bank Indonesia. Tulisan ini diakhiri dengan berbagai catatan yang tidak lain merupakan harapan saya terhadap perkembangan lembaga ini di masa depan. 

BERMULA DARI TELEPON DI PAGI BUTA

Saya mengawali tulisan ini dengan apa yang terjadi sekitar satu minggu sebelum saya mulai menjalankan tugas di Bank Indonesia. Peristiwa ini terjadi di pagi buta sekitar jam empat tiga puluh tanggal 12 Maret 1993. Pada pagi tersebut, di rumah dinas yang saya tempati sejak menjabat Menteri Muda Perdagangan, saya menerima telepon dari seorang ajudan Presiden Soeharto, meminta agar saya menelepon beliau dan memberikan suatu nomor telepon. Dengan agak heran dan setengah bingung karena terbangun dari tidur saya menanyakan mengenai kapan saya diharapkan menelepon. Saya kaget mendengar  jawaban bahwa saya diminta menelpon saat itu juga. Terus terang semula ada  keraguan, karena pernah beredarnya cerita tentang orang-orang yang dipermainkan teman-teman mereka untuk menelepon atau datang ke Jalan Cendana karena diminta menduduki jabatan menteri dalam kabinet. 

Tetapi waktu saya menelepon nomor yang diberikan ternyata langsung dijawab Presiden Soeharto. Saya baru kemudian hari menyadari bahwa waktu itulah Presiden menghubungi orang-orang yang ingin diminta menjadi menteri di dalam kabinetnya melalui telepon. Karena bulan Ramadhan, proses ini dilakukan setelah waktu saur. Dan saya mendapat giliran di pagi buta. Saya tidak pernah mencek rekan-rekan lain di dalam kabinet kapan mereka menerima telepon.

Setelah saya menyebutkan identitas saya Presiden Soeharto mulai dengan minta maaf telah menelepon di pagi buta. Rupanya beliau ingat bahwa saya bukan orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian langsung  dikatakan Presiden bahwa dalam pemerintahan baru yang sedang di dalam penyusunan saya akan ‘digeser’, ini istilah yang dipakai, dari Departemen Perdagangan ke Bank Indonesia. 

Saya sempat berdiskusi sebentar dalam pembicaraan telepon tersebut.  Saya mengatakan bahwa saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan saya akan berusaha menjalankan penugasan tersebut. Akan tetapi saya langsung menyambung pernyataan saya dengan mengatakan bahwa tugas tersebut akan sangat berat. Beliau bertanya, ‘lho mengapa?’ Terhadap pertanyaan ini saya mengatakan bahwa sektor perbankan Indonesia pada waktu itu berada dalam kondisi yang berat karena banyaknya kredit macet. Saya memberi contoh tentang banyaknya perusahaan eksportir kopi yang tidak mampu membayar pinjaman bank mereka karena buruknya harga kopi dan komoditi ekspor Indonesia lain. Kebetulan saya mengetahui hal ini beberapa minggu sebelumnya dari Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), pak Dharyono (alm). Saya juga menambahkan bahwa mungkin bank yang bermasalah tidak terbatas hanya Bank Summa saja (yang dilikudasi tahun 1992). Saya memang belum tahu waktu itu.

Mendengar pernyataan saya ini Presiden Soeharto mengatakan, “ tetapi keahlian saudara kan ekonomi moneter “, yang langsung saya jawab “ya pak, dan Perdagangan International.”  Sebenarnya ini ‘bahasa Jawa’ untuk mengemukakan mengapa saya harus pindah dari Departemen Perdagangan setelah lima tahun saya menjadi Menteri Muda di tempat tersebut. Akan tetapi, diskusi tersebut tidak berkepenjangan, karena Presiden Soeharto kemudian mengatakan “ya, masalah moneter dan neraca pembayaran kan berkaitan;  itu semua nanti agar dikoordinasikan.” Ternyata saya kurang menyadari bahwa beliau mengetahui kaitan antara permasalahan neraca pembayaran dan moneter.  Presiden Soeharto hanya mengatakan bahwa pelantikan akan dilakukan kira-kira satu minggu lagi.  Dengan itu pembicaraan berakhir, dan telepon ditutup.

Sebenarnya selama beberapa hari saya tidak tahu, apakah Presiden berubah pendapat dengan komentar saya tersebut. Ternyata tidak, karena sekitar satu minggu setelah itu susunan Kabinet Pembangunan VI diumumkan dan saya disebutkan menjadi Gubernur Bank Indonesia. Pelantikan Kabinet dilangsungkan pada minggu ke tiga Maret 1993, diikuti dengan timbang terima jabatan dari Gubernur sebelumnya pak Adrianus  Mooy. Dengan itu mulailah perjalanan tugas saya di Bank Indonesia.

VISI DAN MISI

Pada waktu acara timbang terima jabatan dari Gubernur lama ke pada saya pesan terpenting yang saya peroleh dari pak Mooy adalah agar meneruskan perjoangan untuk mengusahakan agar Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen. Dalam sambutan saya waktu itu, saya langsung mengatakan bahwa pesan tersebut merupakan tantangan berat bagi saya, sekaligus menunjukkan sulitnya untuk dicapai di dalam sistim yang berjalan waktu itu.  Ini karena dianutnya sistim dengan Dewan Moneter yang diketuai Menteri Keuangan merupakan lembaga yang bertugas menyusun kebijakan moneter Pemerintah. Bank Indonesia hanya merupakan pelaksana dari kebijakan moneter Pemerintah.

Selain itu jabatan Gubernur BI  juga diberi status Menteri Negara. Ini saya ketahui kemudian bahwa  pemberian status Gubernur BI sebagai pejabat tinggi yang dipersamakan dengan Menteri Negara dimulai sejak tahun 1983, pada waktu pak Arifin Siregar mulai menjabat Gubernur. Kedudukan ini menyuratkan bahwa Gubernur adalah anggota kabinet dan Bank Indonesia merupakan bagian dari Pemerintah. Dalam sistim kabinet presidensial anggota kabinet, termasuk Gubernur BI (hanya) merupakan pembantu Presiden.

Saya memperoleh kesempatan untuk membuat langkah yang mempunyai dampak pada upaya peningkatan independensi BI, minimal dalam tingkat persepsinya. Ini terjadi dalam perubahan penyelenggaraan pelantikan para direktur. Sebagaimana diketahui sampai dengan waktu saya masuk BI telah menjadi tradisi bahwa pelantikan direktur BI dilakukan oleh Menteri Keuangan di Lapangan Banteng. Ini sering dipersepsikan sebagai ‘bukti’ tidak independennya Bank Indonesia. Atau lebih kurang enak, bahwa BI ada dibawah Departemen Keuangan.

Hal di atas dikombinasikan dengan kecerobohan dalam tata cara berkomunikasi berbagai pihak di masyarakat menimbulkan berbagai keanehan yang agak menjengkelkan bagi pejabat Bank Indonesia. Saya beberapa kali menerima surat dan menerima sapaan dalam acara dengan penyebutan jabatan saya, Direktur Utama Bank Indonesia. Karena penggunaan istilah ‘direktur’ untuk anggota Direksi, seringkali masyarakat kurang memahami kedudukan mereka waktu itu. Saya di dalam berbagai kesempatan ‘merasa perlu’ menjelaskan bahwa direktur BI itu berbeda dengan Direktur di departemen Pemerintah. Direktur BI merupakan pejabat eselon satu yang setara dengan Direktur Jenderal di departemen. Dalam bahasa Inggris saya selalu menggunakan istilah managing director, bukan director. Syukur bahwa dengan undang-undang baru masalah ini tidak ada lagi.

Sebenarnya ketentuan yang ada waktu itu menunjukkan bahwa direktur BI mempunyai status eselon satu, meskipun IB, yang dibedakan dengan IA. Tetapi hal ini tidak  dipahami banyak orang, termasuk pejabat-pejabat pemerintah. Sebaliknya saya selalu mengatakan bahwa para direktur BI, yang semuanya merupakan anggota direksi, mempunyai kewenangan kebijakan, karena kekuasaan tertinggi di lembaga ini adalah Direksi atau Dewan Direktur. Ini nampak dari produk ketentuan BI yang waktu itu berupa SK Direksi, bukan SK Gubernur. Ini berbeda dengan suatu departemen yang mengeluarkan SK Menteri atau dikenal sebagai Sekmen. 

Dalam rapat Dewan Moneter pertama saya sebagai anggota saya mengajukan pertanyaan kepada sidang mengenai apakah alasan sesungguhnya mengapa pelantikan direktur BI dilakukan oleh Menkeu dan bukan oleh Gubernur BI. Rupanya peserta rapat tidak ada  yang dapat menunjukkan kepada saya secara jelas dan pasti mengenai dasar ketentuan dari pelantikan Direktur BI yang sudah menjadi tradisi ini.

Saya melihat adanya peluang untuk mengusulkan perubahan penyelenggaraan pelantikan yang nampaknya mempunyai arti psikologis yang penting bagi jajaran Bank Indonesia waktu itu. Demikian ceritanya.  Saya mempersiapkan pembentukan Direksi dengan bertemu, berdiskusi dan melakukan pembahasan mengenai permasalahan dan tantangan BI dengan seluruh pegawai utama BI yang saya pergunakan untuk saling mengenal antara saya dengan pegawai lembaga ini. Melalui proses ini saya akhirnya memperoleh nama-nama yang menurut pendapat saya dapat bekerja sama dan pantas menjadi anggota Direksi BI. Nama-nama tersebut saya ajukan kepada Presiden melalui Menkeu untuk diangkat menjadi direktur-direktur baru.

Pada waktu pembahasan dengan Presiden, setelah susunan personalia direksi disetujui beliau mengatakan agar penggantian tersebut dilakukan sekaligus. Tetapi saya mengusulkan agar pelaksanaan penggantian para direktur lama dengan nama-nama yang telah disetujui ini dilakukan dengan pelantikan secara bertahap, disesuaikan dengan selesainya masa jabatan masing-masing direktur. Saya menceritakan bahwa saya tidak ingin mengulang masalah yang pernah timbul sebelumnya karena  penggantian direktur yang dilakukan sebelum yang bersangkutan menyelesaikan masa jabatannya. Sebagai orang yang datang dari luar saya tidak ingin memulai tugas saya dengan membuat masalah yang tidak perlu. Usul tersebut disetujui Presiden.

Dengan cara tersebut pelantikan direktur dalam permulaan jabatan saya dilaksanakan  dalam tiga gelombang. Tiga orang --Saudara-saudara Budiono, Haryono dan Kilian Sihotang (alm) -- dilantik bulan April 1993. Mereka ini menggantikan Saudara-saudara Hasundungan Tampubolon, Syahril Sabirin dan Binhadi. Tiga orang lagi   --Saudara-saudara Heru Supraptomo, Mansyurdin Nurdin dan Paul Sutopo  -- bulan Juni 1993. Mereka menggantikan Saudara-saudara Syakur Machmud, Suyitno dan Rachmat. Dan seorang, Saudara Hendrobudiyanto, bulan Agustus 1993, yang diangkat kembali.  Pelantikan Direktur dilasanakan sesuai dengan selesainya masa jabatan direktur lama yang digantikan. Saya waktu itu memperkenalkan istilah ‘Managing Directors elect’ untuk mereka yang sudah menjadi direktur sejak April 1993, tetapi baru dilantik Juni 1993. Mereka telah ikut rapat direksi, meskipun formalnya belum mempunyai hak suara.

Pelantikan secara bertahap tersebut telah membantu upaya merubah tata cara pelantikan anggota direksi BI sebagai hasil kesepakatan saya dengan Menkeu Mar’ie Muhammad. Dengan kesepakatan ini untuk tiga orang direktur yang dilantik April 1993, pelantikan dilakukan oleh Menkeu di Lapangan Banteng. Kemudian untuk bulan Juni 1993 dilakukan Menkeu di Thamrin, sedangkan bulan Agustus 1993 dilakukan oleh Gubernur BI di Thamrin. Setelah itu prosedur pelantikan direktur menjadi baku; dilakukan oleh Gubernur BI dan diselenggarakan di Gedung BI. Pada waktu Saudara Sihotang meninggal dunia tahun 1994, penggantinya Saudara Muchlis Rasyid langsung dilantik oleh Gubernur BI di Thamrin.

Demikianlah salah satu bentuk perwujudan dari kemandirian Bank Indonesia, meskipun hanya dalam persepsi ataupun arti psikologis. Dengan cara ini proses untuk merubah pelantikan anggota Direksi BI telah terjadi tanpa melalui kejutan maupun ketegangan yang tidak perlu. Ketegangan antar lembaga tidak terjadi.  Dan karena pemberhentian direktur dilakukan dengan mengikuti ketentuan, yaitu setelah berakhirnya masa jabatan masing-masing  direktur, tidak ada yang merasa terganggu dalam rasa keadilannya. Dengan cara ini protes secara terbuka dari jajaran Bank Indonesia terhindarkan. 

Saya mengucapkan salut pada kebesaran hati pak Mar’ie Muhammad yang sangat membantu proses perubahan ini, karena saya kira di dalam jajaran Depkeu ada yang merasa kewenangannya tererosi dengan perubahan tersebut. Agar tidak menimbulkan protes yang tidak perlu di  Lapangan Banteng, saya berjanji pada pak Mar’ie bahwa pelantikan di BI tidak diliput dengan televisi. Mungkin waktu itu ada yang kurang puas di Bank Indonesia, karena perubahan ini dipandang substansial, jadi perlu dipublikasikan. Tetapi saya tidak mau melanggar janji saya kepada Menkeu. Apakah ini suatu pengorbanan? Ya,  tetapi kan kita harus menerima ungkapan yang dikemukakan Nobel Laureat Milton Friedman, ‘there is no such a thing as a free lunch’. Waktu itu saya juga diyakinkan oleh beberapa rekan bahwa pada waktu umur Republik masih muda pelantikan anggota direksi hanya dilaksanakan sangat sederhana di ruang rapat direksi. Salah satu pelajaran yang dapat ditarik mengenai hal ini adalah bahwa, bahkan dalam suasana yang terus berubah, belajar dari masa lalu masih ada manfaatnya.

Ini sebenarnya terkait dengan sifat sektor finansial yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada sektor riil. Tugas utama sektor moneter adalah memberikan pelayanan ke pada bekerjanya sektor riil. Dan karena sektor riil sendiri semakin diwarnai ketidak pastian, adalah tugas otoritas moneter untuk menjaga agar sektor moneter sendiri tidak menumbuhkan ketidak pastian tersebut. Sektor moneter dituntut untuk memberikan penunjangan ke pada sektor riil, memberikan solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Karena itu minimal jangan menjadi bagian dari masalah.

Sektor finansial merupakan sektor jasa dan karena itu fungsi utamanya memberi pelayanan. Sebagai sektor jasa  ukuran keberhasilan  kinerja sektor ini, termasuk Bank Indonesia harus diukur dari kacamata penerima jasa pelayanan tersebut, jangan dari diri sendiri. Ini merupakan hal yang paling susah untuk diingat bagi mereka yang bermentalitas pemegang otorita. Dalam hubungan ini saya kerapkali menekankan bahwa constituent bank sentral adalah industri perbankan dan para bankir. Agar kebijakan yang dilaksanakan efektif  - bahwa ketentuannya dipahami, diterima dan ditaati - pemegang otoritas moneter dalam membuat ketentuan harus bersedia mendengarkan pendapat dan usulan mereka yang terkena oleh ketentuan tersebut, dunia perbankan. Tentu bukan untuk berkolusi dan  didikte mereka.

Dalam kaitan ini saya senang mengingatkan bahwa saya pada dasarnya tidak percaya pada gebrakan moneter. Saya melihat bahwa gebrakan itu menumbuhkan  ketidak pastian yang sektor moneter  harus menghindarinya. Bahkan seandainya sasaran jangka pendeknya nampaknya tercapai kerapkali hal ini atas kerugian lain yang baru kemudian nampak. Seperti langkah mengurangi likuiditas dengan memaksa BUMNmengalihkan deposito menjadi SBI, sasaran pengurangan likuiditas tercapai. Akan tetapi, terutama dalam kondisi ketatnya likuiditas secara umum, hilangnya dana-dana tersebut bagi bank-bank pemegang deposito yang dipindahkan telah mendorong mereka pada kondisi yang sangat sulit. Dalam keadaan distress pada industri perbankan gebrakan dapat merubah posisi bank yang mengalami masalah likuiditas langsung berubah menjadi masalah solvabilitas.   Yang harus dijaga adalah agar hal ini tidak menimbulkan penyakit lain yang juga berbahaya, yaitu moral hazard.  

Dalam jargon pemikiran ekonomi sikap ini dapat diartikan bahwa  saya lebih percaya, meskipun tidak secara fanatik, pada rule-nya Milton Friedman dari pada discretion-nya Keynes. Saya jelas tidak membuang kebijakan yang bersifat diskresi, seperti di dalam penggunaan moral suasion yang karena tidak dihiraukan para bankir diubah menjadi keharusan bank-bank menyusun rencana kredit tahunan atau RKAT.

Dalam pelaksanaan kebijakan moneter-perbankan saya lebih percaya ke pada langkah kecil-kecil yang teratur dan terukur dalam kaitan dengan sektor-sektor lain secara makro dari pada gebrakan. Saya menganut pendekatan yang bersifat eklektik. [1] Saya orang yang mengagumi Alan Greenspan, Chairman Federal Reserve Bank A.S., meskipun akhir-akhir ini agak berkurang, dalam pandangan dan cara-cara ekliktik yang dianutnya dalam mengemudikan kebijakan moneter. [2]

Mungkin juga belajar dari olah raga yang saya gemari, bermain tenis akan lebih cantik kalau menggunakan langkah-langkah kecil untuk selalu waspada kemana harus bergerak, dari pada dengan langkah besar-besar yang susah dikoreksi kalau salah. Sejak awal dari masa jabatan saya di Bank Indonesia saya sering ditanya para wartawan, “ kapan bapak melakukan gebrakan?” atau “gebrakan apa yang akan dilakukan?” Ini karena waktu itu  istilah gebrakan sangat populer.Dan saya tidak pernah bosan menjelaskan bahwa kebijakan moneter itu bukan dengan gebrakan-gebrakan.

Bank Indonesia selama masa jabatan saya melaksanakan berbagai kebijakan dengan pendekatan ekliktik ini. Berbagai misal dapat saya sebutkan di sini. Pelaksanaan mengenai ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada kelompok (BMPK) dilaksanakan dengan secara bertahap, peningkatan (kembali) giro wajib minimum (GWM) dilakukan bertahap, dari ‘moral suasion sampai ketentuan rencana kredit tahunan (RKAT) merupakan langkah bertahap.  Demikian pula pelebaran rentang intervensi secara bertahap sampai  tujuh kali antara tahun 1994-1997, mengikuti pendekatan tadi.

Tetapi mengapa akhirnya rupiah diambang bebaskan? Mengapa deposito perusahaan-perusahaan pemerintah dan yayasan dipaksa untuk dijadikan SBI?  Ini terjadi dalam bulan Agustus 1997 di kala krisis melanda ekonomi nasional, yang telah saya bahas di tulisan lain. Langkah merubah deposito milik BUMN menjadi SBI, terutama pada waktu likuiditas sudah cukup ketat seperti keadaan Agustus 1997 telah menyebabkan bank-bank (yang ‘kehilangan’ deposito tersebut) menjadi lebih rentan. Sistim perbankan mengalami suatu distress. [3]

Ternyata dengan berdasar kepada ketaatan untuk memegang teguh ketentuan tentang masa jabatan anggota direksi Bank Indonesia untuk lima tahun, Bank Indonesia dapat keluar dari tradisi pelantikan anggota direksi yang semula merupakan semacam stigma tidak otonomnya lembaga ini. [4]    Hal ini juga menghilangkan perasaan perlakuan yang kurang adil berkaitan dengan pemberhetian direktur sebelum masa jabatannya berakhir. Ironinya, saya dan rekan-rekan yang mencoba taat ketentuan ini kemudian mengalami nasib yang sebaliknya. Semua anggota direksi, termasuk saya, mengalami nasib diberhentikan Presiden Soeharto sebelum masa jabatan berakhir.

Meskipun sangat sulit direalisasikan pesan pak Mooy saya pegang teguh dan benar-benar saya perlakukan sebagai tantangan yang harus dijawab. Mungkin latar belakang sebagai ekonom yang menekuni pendekatan tentang bagaimana mengupayakan maksimisasi dalam keadaan adanya kendala yang membatasi, saya merasa bahwa tantangan tersebut harus dijawab dengan memperhatikan kenyataan yang ada. Tantangan tersebut saya ubah dan dalam perjalanannya  berkembang menjadi kerangka acuan untuk menjadikan Bank Indonesia suatu bank sentral yang ‘respectable’. Dalam arti populernya, ini dimaksudkan sebagai bank sentral yang didengarkan, diperhitungkan dalam menjalankan perannya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan perundangan.

Akan tetapi sejak acara timbang terima tersebut saya menekankan bahwa untuk mencapai sasaran tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi. Saya terus menerus menekankan bahwa  untuk mewujudkan hal tersebut seluruh jajaran Bank Indonesia harus menjadi profesional serta memiliki integritas yang tidak diragukan. Dalam perkembangannya pada waktu dilakukan evaluasi dan reorganisasi guna meningkatkan kinerja diputuskan untuk menjadikan Bank Indonesia suatu ‘center of excellence.’

Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan Bank Indonesia suatu bank sentral yang independen. Sebelum menjadi bank sentral yang secara hukum dan formalnya independen saya melihat bahwa yang harus diupayakan adalah agar Bank Indonesia dihormati alam arti perannya diakui, diterima dan karena itu ditaati oleh pemerintah dan sektor perbankan. Setelah secara formal dan legal lembaga ini menjadi independen persyaratan tersebut tetap penting dan harus diwujudkan oleh seluruh jajaran Bank Indonesia, dari Gubernur sampai pejabat yang paling bawab. [5] Seperti   ‘market confidence’ dalam dunia keuangan, sangat sulit diperoleh dan sekali hilang susah ditemukan kembali.

Saya telah menyusun berbagai tulisan mengenai permasalahan, pernilaian dan analisis mengenai independensi bank sentral dan bagaimana Bank Indonesia memeperoleh status otonom dengan berbagai implikasi dan masalah yang timbul bersamaan dengan status tersebut, termasuk dua buku yang terbit Oktober 2001, serta manuskrip yang baru saja saya selesaikan. [6]

GAMBARAN SINGKAT KEBIJAKAN MONETER-PERBANKAN

Perekonomian nasional pada waktu saya mulai menjalani jabatan saya berada dalam keadaan yang agak melesu, dan sektor perbankan menghadapi masalah membengkaknya kredit bermasalah dan macet.

Sekitar dua bulan setelah masuk BI Pemerintah melancarkan upaya untuk membangkitkan kembali kegiatan ekonmi nasional. Ini dilaksanakan dengan mengeluarkan paket kebijakan yang dikenal sebagai Pakmei. Dalam bidang perbankan kebijakan ini berbentuk memberi dorongan peningkatan kredit perbankan untuk pembiayaan kegiatan ekspor dan kegiatan produktif lain di dalam perekonomian nasional yang sedang lesu saat itu.

Kebijakan ini di satu pihak mengendorkan sektor moneter, di lain pihak memperketat ketentuan pemberian kredit untuk kelompok (BMPK). Berbagai ketentuan prudensial disempurnakan, tetapi juga dilakukan pengendoran untuk mendorong penyaluran kredit perbankan. Saya tidak menyebutkan angka-angka di sini. Akan tetapi cukuplah saya kemukakan bahwa kebijakan Pakmei yang digunakan untuk mendorong pemberian kredit perbankan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi ini sangat cepat terjadi. Laju pertumbuhan kredit yang rendah pada awal 1993 dengan cepat meningkat sehingga menjelang akhir tahun sudah berubah menjadi terlalu tinggi.

Tanpa menganalisa secara rinci saya ingin mengemukakan di sini mengenai dua hal. Pertama, ternyata kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan jauh lebih mudah dari pengekangannya pada waktu diperlukan. Perkembangan kredit setelah Pakmei jauh lebih cepat pulih bahkan melampaui sasaran semula. Ini sangat kontras dengan sulitnya upaya pengekangan kredit tahun 1994, yang dimulai dengan himbauan atau ‘moral suasion’ sampai akhirnya diubah menjadi keharusan bank mengajukan rencana kredit tahunan, termasuk kredit ke pada properti (RKAT). Kedua, dalam usaha untuk meningkatkan kredit perbankan dilakukan juga berbagai perubahan dalam ketentuan prudensial. Ini suatu hal yang seyogyanya dihindari. Memang kebijakan moneter yang bersifat makro dan tidak pilih kasih (indiscriminate) dengan sasarannya dalam kenyataannya dapat bertabrakan dengan kebijakan pengawasan bank yang lebih bersifat mikro dan mempengaruhi bank secara individual.

Baik sebagai upaya meningkatkan penyaluran kredit atau sebaliknya, mengekang pertumbuhannya, kebijakan moneter dan prudensial meskipun berkaitan ternyata sukar dikompromikan. Perkembangan baru dalam penyelenggaraan pengawaan bank dan lembaga keuangan yang dipisahkan dari kebijakan moneter oleh bank sentral, seperti yang di anut di Inggris, Jepang dan berbagai negara lain, termasuk yang direncanakan di Indonesia, adalah didasari alasan tersebut.

Di bawah ini disajikan dalam tabel pokok-pokok kebijakan moneter dan perbankan yang dilaksanakan dalam periode jabatan saya.

KEBIJAKAN DI BIDANG MONETER –PERBANKAN

Mei 1993 – Januari 1998

KEBIJAKAN

POKOK – POKOK KETENTUAN

PAKMEI 1993

29 Mei 993

·        pemberian dorongan peningkatan kredit dengan pengendoran berbagai ketentuan prudensial

·        penyempurnaan berbagai ketentuan prudensial; seperti kecukupan modal, penyisian cadangan untuk kredit macet, ketentuan tentang kredit usaha kecil dan pengetatan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

Maret 1994

September 1994

·        pemeriksaan khusus untuk monitoring kredit bermasalah yang ditindak lanjuti dengan ketentuan bahwa bank-bank yang mempunyai jumlah kredit bermasalah yang besar diharuskan membentuk tim khusus kredit bermasalah

·        BI membentuk forum kerjasama penyelesaian kredit macet antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menkeu, Menteri Pertanahan Nasional, Ketua BUPLN dan Gubernur BI. Salah satu kesepakatannya adalah agar penyelesaian proses pengadilan dalam kasus kredit macet  harus selesai dalam waktu 6 bulan

·        Ketentuan tentang standar minimum pemberian kredit dan  audit internal bank

·        BI mendorong bank-bank yang menghadapi kredit bermasalah melakukan restrukturisasi, konsolidasi, termasuk merger dan akuisisi

·        Pengembangan pendekatan self regulatory bank dan moral susion

·        Bank-bank diminta menyerahkan rencana kredit tahunan ke pada BI (RKAT), termasuk kredit kepada sektor properti

·        Mengkombinasikan on-site  dan off-site supervision

·        BI tetap menerapkan pengendalian pinjaman luar negeri bank-bank dalam rangka PKLN

·        Pelebaran rentang kurs intervensi BI dari Rp 20 menjadi Rp.30 per USD1, atau dari 0,5 % menjadi 1%

·        Pengumuman kurs konversi diubah menjadi siang hari

·        Net open position (NOP) untuk keseluruhan diperbesar dari 20% menjadi 25% terhadap modal bank

Januari 1995

Juni 1995

Desember 1995

·        BI melakukan intervensi di pasar valas yang menderita tekanan sebagai pengaruh krisis Mexico

sebesar USD 580 juta

·        Pelebaran rentang kurs intervensi BI dari Rp 30 menjadi Rp 44 per USD 1

·        Perubahan ketentuan tentang cadangan wajib menjadi giro wajib minimum (GWM), dari 2% secara menjadi 3% dari dana pihak ketiga, dengan keharusan menyimpannya dalam giro bank-bank pada BI. Perhitungan jumlah GWM diganti dari mingguan menjadi harian

·        Perjanjian repurchase dalam securities, masing-masing dengan bank sentral Malaysia, Singapore, Thailand, Hong Kong, Australia dan Philipina untuk menghadapi spekulasi valas

·        BI membantu Depkeu dalam pelaksanaan pengawasan lembaga-lembaga keuangan non-bank

·        Pelebaran rentang kurs intervensi BI dari Rp 44 menjadi Rp 66 untuk setiap USD 1. Bank-bank diminta untuk menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman lepas pantai untuk kredit ekspor

April 1996

Juni 1996

Juli 1996

September 1996

Desember 1996

April 1997

11 Juli 1997

24 Juli 1997

14 Agustus 1997

15 Agustus 1997

19 Agustus 1997

29 Agustus 1997

September 1997

2 Oktober   1997

20 Oktober 1997

1 November  1997

27 Januari  1998

·        Penyempurnaan sistim pembayaran nasional kearah sistim yang integral, terjamin dan kredibel.

·        Pelebaran rentang kurs intervensi dari Rp 66 menjadi Rp 118 per USD 1

·        Penjualan obligasi Pemerintah dalam Yankee Bond di A.S. sebesar USD 400 juta dengan suku bunga kupon 7.75% per tahun ( 100 basis points di atas T notes ) sebagai benchmark untuk penjualan obligasi korporasi Indonesia di A.S.

·        Pelebaran rentang kurs intervensi dari Rp 118 menjadi Rp192 untuk setiap USD1, atau dari 5% menjadi 8% antara kurs jual dan kurs beli

·        Fasilitas rediskonto untuk dokumen ekspor bagi eksportir komoditas yang diprioritaskan

·        Fasilitas rediskonto untuk L/C lokal

·        BI mengidentifikasi perkembangan baru kebijakan moneter dalam lingkungan yang cepat berubah

·        Permasalahan baru kebijakan moneter meliputi; perubahan mekanisme transmisi moneter yang menuntut monitoring indikator yang lebih luas, perlunya fleksibilitas nilai tukar dan koordinasi antara kebijakan makro dengan mikro, termasuk bank-bank secara individual

·        Dikeluarkannya PP nomor 68 tahun 1996 tentang Likuidasi Bank yang mengatur pencabutan ijin usaha bank komersial. Dua ketentuan yang sangat penting adalah bahwa dalam likuidasi bank dimungkinkan memberikan prioritas pembayaran kembali deposito dantabungan kepada nasabah. Artinya, pemilik deposito dan tabungan bukan kreditor kunkuren dengan kreditor-kreditor lain

·        Pemilik bank tidak dapat memulai inisiatif proses kebangkrutan bank yang dimiliki

·        Pelaksanaan peningkatan GWM dari 3% menjadi 5% terhadap dana pihak ketiga

·        Pelebaran rentang intervensi dari IDR 192/USD menjadi IDR 304/USD atau dari 8 persen menjadi 12 persen.

·        Penghentian sementara pembelian SBPU

·        Pengambang bebasan Rupiah

·        Pemberian fasilitas ikut kliring kapada bank-bank yang bersaldo debet dengan BI karena distress dan krisis

·        Peningkatan suku bunga SBI sampai dua kali lipat yang dibarengi dengan (1)Pemberhentian pengeluaran rutin Pemerintah selama lebih dari 10 hari dan (2)Pengalihan deposito BUMN dan Yayasan menjadi SBI

·        Pembatasan transaksi forward valas kepada non-residents dengan jumlah maksimum per nasabah USD 5 juta

·        Pemberian fasilitas SBI Repo dan Fasdis. Pengendoran likuiditas

·        Pemberian fasilitas swap bagi eksportir yang memiliki valas atau tagihan valas dan forward beli untuk eksportir dalam rangka impor bahan baku

·        Penurunan GWM valas menjadi 3 persen

·        Membuka fasilitas SBPU kembali

·        Likuidasi 16 bank

·        Peningkatan suku bunga SBI sebagai manifestasi otonomi BI dalam penentuan suku bunga.

·        Introduksi ‘blanket guarantee’

·        Pembentukan BPPN

Sumber: Bank Indonesia, Laporan Tahunan, dari tahun 1993/94 – 1996/97 dan catatan Biro Gubernur “Indonesia Menghadapi Gejolak Moneter”, Jakarta: Bank Indonesia, Februari 1998.

Tabel di atas menunjukkan secara kronologis pokok-pokok langkah kebijakan moneter dan perbankan BI selama jabatan saya. Selain ruangan ini tidak akan mencukupi saya telah membahasnya di berbagai tulisan lain, karena itu saya tidak membahasnya di sini. Daftar tersebut menunjukkan arah perkembangan penyelenggaraan manajemen Bank Indonesia selama masa jabatan saya yang memadai untuk kepentingan di sini.

Salah satu hal yang mempunyai relevansi dalam perjalanan BI untuk memperoleh status independen, perlu dikemukakan di sini. Pemerintah secara resmi menyetujui untuk memberikan status otonom kepada BI untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan moneter dengan disebutkannya sebagai program yang akan dilaksanakan dalam LOI kepada IMF tanggal 15 Januari 1998. [7]   Rencana tersebut mulai dilaksanakan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 23 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, yang memberikan otonomi ke pada BI untuk menentukan tingkat suku bunga SBI.

Direksi BI langsung menggunakan kewenangan baru ini dengan meningkatkan suku bunga SBI pada tanggal 27 Januari 1998. Saya melaporkan persiapan peningkatan sku bunga tersebut dalam salah satu rapat Dewan Moneter. Akan tetapi berbeda dengan sebelumnya, Direksi BI langsung melaksanakan keputusan peningkatan suku bunga ini dan melaporkannya kepada Presiden. Ini berbeda dengan waktu sebelumnya  di mana BI terlebih dahulu mengajukannya ke pada Dewan Moneter dan kemudian Dewan Moneter melapor ke Presiden untuk meminta ijin.  Saya sudah pernah menceritakan bahwa sejak bulan November 1997 BI ingin meningkatkan suku bunga SBI, akan tetapi Presiden tidak memberikan ijin tersebut. [8]

Dalam upaya untuk mendorong dan memimpin Bank Indonesia kearah apa yang kemudian dirumuskan sebagai ‘center of excellence’ saya sangat menyadari perlunya konsolidasi apa yang telah dibangun para pendahulu saya dan mengusahakan perbaikan dan penyempuraan terus, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi maupun visi mengenai apa yang secara normatif kita inginkan untuk Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sejak permulaan masa jabatan saya terus melancarkan penyempurnaan dari sistim dan cara kerja serta manajemen BI. Semula di lakukan sebagai reaksi dari perkebangan yang terjadi melalui naluri untuk ingin meningkatkan kinerja lembaga, tetapi kemudian secara sistematis hal ini dilaksanakan dengan suatu penyusunan rencana yang berdasarkan pemikiran bersama dan bantuan dari suatu perusahaan konsultan manajemen berpengalaman.

Hal-hal yang dilaksanakan secara naluri karena perkembangan tantangan yang dihadapi menyangkut misalnya menunjuk tambahan direktur bidang pengawasan perbankan dari satu orang menjadi dua orang karena banyaknya jumlah bank-bank yang harus diawasi pada bulan Juli 1993. Sebulan sebelum itu saya merubah koordinasi dari urusan giralisasi dan devisa yang semula berada pada dua direktur yang berbeda menjadi  dibawah koordinasi seorang direktur bidang.  Saya merasa bahwa secara konsep, dalam ekonomi terbuka sumber uang primer yang berasal dari luar dan dari dalam perekonomian nasional akhirnya menjadi keseluruhan likuiditas nasional. Karena itu saya tidak sreg dengan koordinasi yang dipecah menjadi dua bidang yang berbeda. Hal yang serupa terjadi dengan pertemuan ‘steering committee’ setiap hari Jum’at, yang semula hanya untuk bidang moneter kemudian dibentuk juga pertemuan yang sama untuk bidang perbankan. Karena itu steering committee yang selalu dipimpin oleh Gubernur kemudian menjadi berseling untuk setiap hari Jum’at, antara moneter dan perbankan.

Pada waktu krisis melanda perekonomian nasional hal yang serupa dilaksanakan mengenai rapat direksi. Rapat direksi dilaksanakan sekali satu minggu, setiap hari Selasa. Akan tetapi semenjak krisis terjadi pada medio Juli 1997, dilakukan pertemuan dua kali satu hari, pertemuan pagi hari – dikenal sebagai morning call – dan pertemuan sore hari –evening calaa’—Pertemuan ini dilakukan untuk memonitor perkembangan masalah dan penanganan krisis yang terjadi, untuk menyusun bahan-bahan yang diperlukan dalam berbagai pertemuan mengenai penanggulangan krisis, maupun untuk mengambil keputusan yang diperlukan dalam krisis.  Rapat-rapat ini pada dasarnya merupakan crisis center. 

Dalam suasana krisis yang berdampak penularan atau contagious kecepatan bergerak merupakan faktor yang sangat menentukan. The speed is the essence, kata orang. Menunggu rapat mingguan untuk memutuskan masalah-masalah yang berkembang dalam masa krisis dengan sangat cepat jelas akan menimbulkan korban yang jauh lebih besar. Kalau orang terkena stroke, jam-jam pertama itu sangat menentukan apakah penderita akan tertolong atau tidak.

Karena pentingnya pertemuan-pertemuan tersebut, maka saya mengharuskan semua direktur dan urusan yang terkait untuk selalu hadir, kecuali ada hal lain yang lebih penting. Karena itu rapat-rapat ini dalam substansi yang dibahas maupun keputusan yang diambil tidak berbeda dengan rapat direksi mingguan. Hanya saja dilakukan dua kali sehari berhubung dengan krisis yang menimbulkan ketidak pastian luar biasa yang menuntuk kecepatan bertindak. Rapat dalam bentuk morning dan evening calls ni diadakan sejak minggu terakhir Juli 1997 sampai awal Februari 1998.

Ironinya, cara penaggulangan krisis yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia waktu itu dewasa ini dipermasalahkan sebagai tidak sesuai dengan ketentuan intern penyelenggaraan rapat direksi BI yang biasanya dilaksanakan seminggu sekali. Saya kira kebanyakan orang mengakui bahwa masalah selama krisis berbeda dengan di waktu normal. Akan tetapi penanganan krisis ini dipermasalahkan. Atau sebenarnya oarang tidak mau mengakui bahwa krisis tersebut ada. Saya sendiri tidak dapat berpendapat lain kecuali melihat semuanya ini merupakan rapat direksi. Sejak berkecamuknya masa krisis bahkan saya meminta agar para direktur dan kepala urusan benar-benar membatasi kepergian mereka, apalagi ke luar negeri. Rapat-rapat tersebut bahkan kerapkali dilakukan pada hari Sabtu dan hari Minggu yang saya tahu banyak yang berkeberatan.

Upaya untuk mewujudkan center of excellence kemudian dilaksanakan secara sistematis. Bank Indonesia mengundang konsultan manajemen untuk membuat evaluasi mengenai organisasi Bank Indonesia. Karena itu dilakukan penyempuraan organisasi dan manajemen terhadap semua bidang yang ada, sesuai dengan operasi dan penyelenggaraan kegiatan Bank Indonesia.  Secara bertahap dilakukan penyempurnaan dan perubahan organisasi, dari bidang pengawasan bank, moneter, sistim pembayaran nasional dan manajemen intern.  Pada waktu krisis mulai melanda Indonesia bulan Juli 1997 belum seluruh kegiatan untuk penyempuraan organisasi ini selesai.

Saya melihat penyempurnaan organisasi dan sistim kerja Bank Indonesia tersebut sebagai persiapan untuk mengantarkan sistim perbankan dan moneter Indonesia dalam berkiprah dan berintegrasi dengan ekonomi keuangan dunia dalam proses globalisasi yang mau tidak mau harus dilewati.

Tahun demi tahun telah terlewati dengan kinerja yang dirasakan membaik di semua bidang yang ditangani Bank Indonesia, baik moneter, pengawasan bank maupun sistim pembayaran nasional. Bahkan termasuk pelaksanaan rencana pembangunan kompleks gedung Bank Indonesia Thamrin dan pembangunan Kompleks Bidakara milik yayasan BI yang sebagian besar berlangsung dalam masa jabatan saya.

Akan tetapi sayangnya seolah-olah semua kegiatan pembangunan organisasi dan manajemen maupun kelembagaan tersebut lenyap sebelum rampung dibangun karena terjadinya krisis yang timbul dari gejolak pasar uang dan finansial yang kemudian melebar dan mendalam ke krisis perbankan, krisis ekonomi nasional, bahkan  kemudian krisis sosial dan politis menjadi krisis berkepanjangan yang berdemensi banyak. Bahkan bangunan  BI, meskipun tetap berdiri juga terkena musibah kebakaran yang tidak terlalu jelas sebab-musababnya. Saya mengamati semua ini dengan perasaan sedih. Semua ini saya rasakan seperti merasa bekerja keras membangun suatu gedung megah, suatu istana, yang selain belum atau tidak selesai, ternyata bagaikan bangunan pasir di tepi pantai yang hilang sekejap ditelan ombak raksasa, bahkan suatu tsunami. [9]   

Demikianlah secara ringkas saya mengingat penyelenggaraan kegiatan di Bank Indonesia  dalam pelaksanaan tugas dan misinya sebagai bank sentral yang mempunyai tiga fungsi pokok di bidang moneter, sistim pembayaran dan pengawasan perbankan. Secara rinci semua ini dapat disimak lebih lengkap dalam laporan tahunan Bank Indonesia, dalam empat pidato jamuan makan malam untuk perbankan setiap awal tahun dan dalam tulisan-tulisan saya yang tersebar di berbagai media cetak. [10] Berbagai pokok pikiran dan pernilaian mengenai penyelenggaraan tugas sampai dengan paruh pertama masa jabatan saya juga secara bagus dirangkum oleh Team Penulis LP3ES dibawah pimpinan Prof. Dawam Rahardjo. [11]

MEMANDANG KE DEPAN

Saya agak sulit merekam pengalaman suka dan duka saya selama bekerja di Bank Indonesia. Kata orang apakah pengalaman kita menjalani peristiwa itu menyenangkan atau sebaliknya tergantung dari bagaimana kita merasakannya. Suatu peristiwa yang kita rasakan berlangsung lebih lama dari waktu yang sebenarnya, biasanya menandakan bahwa peristiwa tersebut merupakan sesuatu yang tidak enak atau peristiwa duka. Sedangkan peristiwa atau pengalaman yang menyenangkan atau peristiwa suka, biasanya kita rasakan sangat singkat, lebih singkat dari yang sebenarnya. Terus terang saya tidak menyadari bahwa rupanya sudah lebih empat tahun saya berhenti dari jabatan saya. Apakah ini berarti saya menikmati masa purna jabatan saya? Mungkin juga. Ttapi dalam keadaan saya menghadapi masalah yang rasanya bertubi-tubi semenjak meninggalkan BI, yang sering lebih menonjol adalah duka atau lebih keprihatinannya. 

Tetapi, lepas dari suka atau duka berbagai  kejadian atau peristiwa yang tertanam di benak saya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang saya alami selama bertugas di Bank Indonesia. Harapan saya untuk Bank Indonesia sekarang dan di masa depan berkaitan dengan apa yang saya alami di masa lalu. Kalau masa lalu tersebut merupakan peristiwa yang tidak mengenakkan saya berharap akan terjadi perbaikan sedangkan kalau hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang menyenangkan saya berharap akan terus berlangsung, bahkan menjadi lebih baik lagi. Semua ini berkaitan dengan berbagai pandangan normatif yang saya lihat sebaiknya dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mandiri, yang ‘respectable’ sebagai bagian dari manajemen perekonomian Indonesia.

Mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan status kemandirian BI; permasalahan goal atau instrument independent, permasalahan pemilihan gubernur dan deputy gubernur, permasalahan otorita pengawasan bank, dsb., saya sudah menyusun berbagai tulisan yang dipublikasikan di media maupun dalam berbagai penerbitan di jurnal atau buku, termasuk buku saya sendiri. Demikian pula menyangkut pengalaman BI yang saya alami pada waktu secara hukum dan dalam praktek BI tidak mandiri, terutama pada waktu menangani gejolak keuangan yang berkembang menjadi krisis. [12] Tulisan-tulisan tersebut semuanya menyiratkan harapan saya terhadap Bank Indonesia ke depan.

Saya melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Bank Indonesia dan Pemerintah semenjak saya meninggalkan BI Februari 1998 semakin besar dalam magnitude-nya dan semakin rumit dalam penyelesaiannya. Dalam pada itu sejak Mei 1998, apalagi sejak keluarnya UU Bank Sentral yang baru satu tahun kemudian, saya melihat  bahwa  ekspektasi DPR, Pemerintah, pasar dan masyarakat luas semakin besar terhadap apa yang dapat dilakukan atau hasilkan Bank Indonesia. Landasan hukum yang lebih kokoh yang berbarengan dengan harapan lebih besar ini merupakan tantangan sangat besar dan berat bagi seluruh jajaran Bank Indonesia dewasa ini dan di masa depan.

Saya melihat bahwa ekspektasi tersebut sering kali berlebihan, atau lebih besar dari yang secara normatif tetapi objektif dapat dituntut dan diharapkan terhadap lembaga ini. Tantangan ini nampak lebih berat lagi karena berbagai hal yang menurut pengamatan saya merupakan kekurang bahkan kesalahan pengertian yang ada di berbagai kalangan mengenai apa yang dapat diharapkan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang diberi status mandiri.

Saya melihat bahwa berbagai langkah yang dilaksanakan sejak saya meninggalkan BI  menunjukkan kesadaran pimpinan dan jajaran BI untuk menyelesaikan masalah yang menjadi bidang yang harus ditanganinya. Langkah-langkah tersebut nampak diputuskan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada perkembangan masalahnya maupun dengan belajar dari berbagai kekurangan di masa saya. Ini merupakan hal-hal yang menggebirakan.

Namun demikian, selain kekurangan yang memang masih melekat pada Bank Indonesia, saya juga melihat bahwa harapan pasar, harapan masyarakat seringkali lebih besar dari apa yang sebenarnya merupakan tanggung jawab BI. Harapan tersebut lebih besar dari apa yang dapat disajikan oleh Bank Indonesia dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Ini berkaitan dengan sudut pandang yang kerapkali memang kurang tepat dalam  menilai kinerja BI.

Dalam suasana yang masih kental dengan cara memandang dan menganalisis yang stereotyping, masih tebalnya prasangka dan sikap apriori, apalagi menyangkut permasalahan yang pada dasarnya rumit bahkan bersifat dilematis, pengamatan atau analisis tadi sering menjurus ke arah apa yang dapat diistilahkan sebagai tribalistik. Orang melihat atau mengamati, dan mengambil konlusi mengenai suatu persoalan bukan berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan objektif, tetapi berdasarkan pertimbangan yang bersifat tribalistis. [13]

Dalam pandangan saya cara memandang tersebut demikian. Sesuatu yang berasal dari atau berkaitan dengan individu yang merupakan bagian dari kelompok atau rumpun yang sama dengan yang mengamati akan secara apriori diterima, dianggap benar, tidak mungkin salah. Bahkan kalau salahpun akan diterima. Sebaliknya, tidak peduli apakah sesuatu itu masuk akal, atau sesuai kenyataan, kalau berkaitan dengan individu yang berasal dari kelompok lain, secara apriori akan ditolak, dianggap salah, tidak mungkin benar. Kalau benarpun tidak akan diterima sebagai sesuatu yang benar, karena berasal dari kelompok lain. Kelompok ini dapat berarti suku, agama, daerah, etnis, alma mater, profesi, tempat kerja,dsb.

Saya melihat bahwa BI oleh berbagai pihak dianggap sebagai suatu lembaga yang diluar kelompok mereka yang membuat pernilaian di masyarakat. Karena itu BI menjadi bulan-bulanan untuk dikritik atau dipersalahkan, apalagi kalau ada hal-hal yang memang tidak benar, tidak pada tempatnya atau keliru. Semua ini memperberat tantangan bagi jajaran Bank Indonesia untuk menangkal dan menunjukkan yang sebenarnya.

Bank Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan yang dalam beberapa hal di luar proporsi yang sebenarnya. Yang berkaitan dengan saya dan rekan-rekan anggota Direksi periode saya tentu saja adalah kasus yang menyangkut BLBI. Ini bukan berarti masalah ini hanya merupakan masalah manajemen masa lalu.

Sebagaimana diketahui, masalahnya mulai mencuat setalah diumumkannya hasil temuan audit umum BPK yang dikeluarkan November 1999. Suatu hal yang agak aneh adalah bahwa hasil audit umum tersebut kinyatakan denngan dengan  disclaimer, akan tetapi juga disertai sejumlah pernilaian dan pendapat auditor. Dalam hal ini BPK mengajukan catatan yang secara eksplisit menunjukkan  kelemahan manajemen dan pengawasan intern serta pembukuan yang cacad dari penyaluran BLBI. Tetapi yang lebih merugikan lagi adalah audit investigasi bulan Juli 2000, yang diumumkan dalam suatu konperensi pers dengan pengumuman press yang memuat pokok-pkok hasil audit tersebut. [14]

Manajemen BI mengeluarkan suatu pengumuman pers yang meluruskan berbagai hal dari hasil temuan audit BPK yang ternyata tidak dibahas sebelumnya dengan manajemen BI tersebut. Akan tetapi baru setelah hasil temuan ini kemudian seolah-olah merupakan kebenaran dan menjadi pendapat umum, maka dikeluarkan suatu buku yang menunjukkan pendapat BI. Bank Indonesia mengeluarkan buku kecil yang secara tepat menunjukkan bahwa audit yang dilakukan lebih sebagai ‘compliance audit’ dari pada ‘investigatif audit’. [15] Bagaimanapun juga, better late than never.

Saya melihat bahwa perjoangan untuk meluruskan yang tidak benar ini akan memakan waktu lama. Ini merupakan tantangan bagi seluruh jajaran Bank Indonesia untuk memeranginya dan menggantinya dengan gambaran yang dapat menumbuhkan citra yang baik. Semua ini tidak akan datang dengan sendirinya. Ini harus diupayakan, diperjoangkan. You have to earn it, kata orang. Saya yakin, dengan kerja keras dan kemauan yang tidak mudah terpatahkan, Bank Indonesia yang benar-benar mandiri, yang respectable, akan terwujud.

Harapan tersebut datang dari bagaimana saya mengenal, membuat assessment  dan bekerja dengan jajaran Bank Indonesia selama masa jabatan saya yang saya gambarkan ini. Sebagai orang yang cukup lama berdinas di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah dan sedikit banyak mengetahui keadaan di dalamnya – dengan basis di LIPI sejak 1964 dan FEUI (Dikbud) sejak 1978, saya mengalami bekerja di Depkeu (1 tahun), Depdag (3 tahun), Bappenas (16 tahun), Menko Ekuin (4 tahun), Depdag lagi (5 tahun) dan kemudian BI (5 tahun kurang satu bulan) – tentu saja saya melihat adanya masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan di dalam tubuh Bank Indonesia, tetapi saya tidak melihatnya sebagai sarang penyamun. 

Demikianlah catatan-catatan saya mengenai masa jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Saya mempunyai berbagai pengalaman yang bersifat suka maupun duka. Saya mempunyai satu dua kekecewaan selama bekerja maupun setelah keluar dari lembaga ini.Tetapi mungkin apa yang saya rasakan mengenai masa lalu yang berkaitan dengan  perspektif kedepan adalah keprihatinan melihat lembaga ini yang kadang kala menjadi muara caci maki maupun tempat rebutan pengaruh yang berasal dari berbagai pihak di masyarakat. Bukan suka bukan duka tetapi prihatin.

Menghadapi ekspektasi yang sangat besar, bahkan kadang kala terlalu besar dan menjadi muara kritik maupun tempat rebutan pengaruh tentu tidak nyaman. Akan tetapi saya yakin hal ini dapat ditangkal dan akhirnya dihilangkan asalkan secara internal seluruh jajaran Bank Indonesia tidak membuka peluang untuk dijadikan muara kritik atau tempat rebutan pengaruh tadi.  Di dalam tubuh sendiri harus dijaga jangan timbul unsur-unsur yang meladeni rebutan pengaruh dari luar tersebut. Dalam hubungan ini perlu selalu diingat bahwa otonomi bank sentral yang diberikan oleh ketentuan perundangan sejak Mei 1999 adalah berkaitan dengan pengaruh dan campur tangan dari pihak lain (pasal 9 UU nomor 23 tahun 1999). Saya yakin ini artinya tidak hanya eksekutip tetapi juga legislatif dan judikatif tanpa kecuali.

Menurut hemat saya untuk memperkokoh rasa bersatu di dalam lembaga ini, seluruh jajaran Bank Indonesia, termasuk para mantan harus lebih terbuka untuk membuat pernilaian tentang lembaga ini dengan menggunakan kaca mata orang luar lembaga. Mungkin dengan menggunakan sikap seperti sering saya ungkapkan dalam berbagai pertemuan intern di jajaran BI, seperti jamuan makan siang akhir tahun, bahwa saya ini orang ‘luar’ atau ‘non-pri’, saya mengamati sepak terjang BI dan jajarannya dapat lebih jelas melihat kekuatan dan kelemahannya. Jajaran BI dapat menyempurnakan dan memperkokoh kekuatan serta tradisi yang baik dan merubah yang dilihat kurang baik.

Melalui jalan ini seluruh jajaran Bank Indonesia dapat dengan percaya diri tetapi tidak arogan, menatap kedepan, menyambut tantangan sebagai lembaga otonom dan bertanggung jawab di alam yang lebih demokratis dan lebih transparan. Sepak terjang seluruh jajaran harus dilandaskan pada  governance yang seyogyanya menjadi ‘second nature’ bagi karyawan/wati BI, baik sebagai individu maupun secara bersama. Suatu tantangan berat, tetapi saya yakin dapat dilewati bersama oleh jajaran BI dengan berhasil.

BERAKHIR DENGAN TELEPON JUGA

Saya mengakhiri tulisan ini dengan catatan serupa dengan pembukaannya. Kalau pengalaman saya di lembaga ini bermula dengan suatu pembicaraan telepon di pagi buta yang mengantar saya memasuki lingkungan Bank Indonesia,  akhir dari jabatan saya juga terjadi melalui berita per telepon di pagi hari hampir lima tahun kemudian.

Mendekati jam setengah sembilan di pagi hari tanggal 12 Februari 1998, ketika saya menerima tamu, pak Widjojo Nitisastro, di ruang kerja saya, tiba-tiba sekretaris saya bu Ida memberitahu saya melalui telepon bahwa isteri saya, Bianti, ingin bicara per telepon.  Ini suatu hal yang agak aneh, karena biasanya dia tidak pernah minta sekretaris saya meneruskan teleponnya kalau saya sedang berapat atau menerima tamu. Rupanya telepon ini memang bukan telepon biasa, karena dia menyampaikan berita bahwa menurut seorang teman dekat yang baru memperoleh bocoran berita dari Sekneg, Presiden semalam menanda tangani surat pemberhentian saya. “ Why don’t you check with your guest”, ujarnya. 

Setelah saya letakkan gagang telepon, saya kembali ke tempat duduk saya dan  langsung menanyakan pak Widjojo mengenai kebenaran berita yang baru saya terima itu. Beliau hanya bisa meng-iyakan bahwa berita itu benar. Bahkan kedatangan beliau ke kamar saya sebenarnya adalah untuk memberi tahu saya mengenai hal tersebut. Rupanya beliau merasa kesulitan menyampaikan berita tersebut. Karena itu  prolog-nya  berkepanjangan, sehingga telepon isteri saya mendahuluinya. Dengan demikian baik permulaan maupun akhir dari jabatan saya di Bank Indonesia saya ketahui melalui telepon di pagi hari.  Bermula dengan telepon tanggal 12 Maret 1993 dan berakhir dengan telepon 12 Februari 1998.

 



@ Disusun untuk suatu publikasi kumpulan tulisan para mantan pejabat Bank Indonesia.

[1] Baca, tulisan saya “Ekonomi Makro Dalam Dinamisme Perekonomian Dunia: Tantangan Bagi Pendekatan dan Kebijaksanaan Makro”, Pidato Pengukuhan Guuru Besar Tetap dalam Ilmu Ekonomi, Jakarta: FEUI, 30 Juli 1994 dan “Kecil itu indah: Pendekatan Eklektik untuk keluar dari inersia” di dalam buku kumpulan tulisan-tulisan menyambut ulang tahun Profesor Muhammad Sadli ke 80, disunting oleh Mohamad Ikhsan, Chris Manning dan Hadi Soesastro, Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru, (Jakarta:Penerbit Buku Kompas), Juni 2002, Bab 9.

[2] Baca esai saya mengenai Alan Greenspan berdasarkan beberapa buku yang ditulis tentang penguasa moneter ini dalam “Alan Greenspan Sebagai Penguasa Moneter Yang Sangat Berkesan” dalam majalah Jurnal Pasar Modal, Januari 2001.

[3] Baca buku saya, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, (Jakarta: LP3ES), 200, halaman 49 –51.

[4] Pasal 15 ayat (3), Undang-undang nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

[5] Lihat buku saya, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, (Jakarta: LP3ES) 2001, halaman 304-310.

[6]   Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, yang disebut sebelumnya dan Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 2001. Manuskrip yang baru diselesaikan merupakan versi bahasa Inggris dengan updating dari buku pertama, dengan judul “Bank Indonesia and the Crisis: An Insider’s View ”, yang mudah-mudahan diterbitkan ISEAS dalam waktu tidak lama lagi.

[7] Dalam butir 22 LOI 15 Januari 1998 disebutkan bahwa BI akan segera diberi kewenangan merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.

[8] Lihat buku saya, Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis, …. halaman 176 dan 202

[9] Hal ini dirangkum dalam tulisan dari wawancara saya dengan wartawan Financial Times Peter Montagnon dan Sander Thoenes (alm), “Rupiah’s defensive wallls turned out to be built on sand”, Financial Times,  Weekend, March 14-15 1998, dan Jose Manuel Tesoro, “Once a Castle in the Sand: The Central Banker is focused on rebuilding”, Asia Week, February 6, 1998

[10] Semula Direksi merencanakan menggunakan gedung Bidakara, yang juga dibangun dalam masa jabatan saya, sebagai tempat jamuan makan malam perbankan tahunan saya terakhir. Tetapi rupanya itu hanya mimpi yang tidak menjadi kenyataan.

[11] Baca profil Gubernur dalam buku Tim Penulis LP3ES, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, Jakarta: Pustaka LP3ES, Agustus 1995, halaman 245-250.

[12] Baca tulisan saya, “The muddling through of crisis management in Indonesia: a case for central bank independence”  di dalam Dipak Dasgupta, Marc Uzan and Dominic Wilson, Capital Flows Withour Crisis?: Reconciling capital mobility and economic stability, (London: Rutledge) ,2001, halaman 49-58.

[13] Baca tulisan saya “Membangun Kembali Indonesia dengan Paradigma Baru”, tulisan untuk menyambut 70 tahun Profesor Emil Salim yang dimuat kembali dalam buku saya Bergulat Dengan Krisis…., bab19.

[14] “Press release” dari BPK tentang laporan audit khusus penyaluran dan penggunaan BLBI, 4 Agustus 2000.

[15] Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI, (Jakarta : Bank Indonesia), Februari 2002.