KRISIS BERKEPANJANGAN DAN RESESI

Oleh : J. Soedradjad Djiwandono
Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia


Masih dipermasalahkan?

Meskipun mungkin sudah membosankan pembahasan masalah krisis Indonesia rasanya belum dapat kita tinggalkan, apalagi dilupakan. Akhir Oktober nanti genap empat tahun Indonesia melaksanakan program penyesuaian dengan dukungan IMF. Secara umum program tersebut merupakan paket langkah-langkah kebijakan menyeluruh untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh atau berkaitan dengan krisis.

Telah banyak studi dan pembahasan mengenai pendekatan teoritis dan pembuktian empiris serta aspek kebijakan untuk menjelaskan penyebab krisis dan jalan keluar serta cara-cara untuk menghilagkan kemungkinan terulangnya krisis serupa atau mengurangi dampak negatifnya. Di Indonesia rasanya pembahasan belum tuntas, bahkan dalam menjelaskan apa yang sebenarnya menimbulkan krisis. Jawaban itu lebih kabur lagi dalam menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk keluar dari padanya atau untuk pemulihan dan kelanjutannya.

Mengapa krisis berkepanjangan?

Dari asal usul mengapa terjadinya dan bagaimana upaya mengatasinya orang dapat sedikit menjelaskan mengapa krisis Indonesia berkepanjangan. Gambaran yang kita peroleh akan lebih jelas kalau disimak perkembangan implementasi program mengatasinya.

Krisis Indonesia berasal dari gejolak yang melanda pasar valas, sebagai bagian dari panik keuangan regional yang timbul dari goncangnya nilai tukar baht Thailand. Kejutan dari luar ini telah membuka borok Indonesia; lemahnya sektor perbankan dan struktur ekonomi yang beroperasi dalam sistim sosial-politik yang tidak kokoh. Melalui suatu proses dengan dampak penularan (contagion), kejutan finansial meluas, melanda perbankan, kemudian kegiatan investasi, produksi, perdagangan, konsumsi atau sektor riil perekonomian, dan berlanjut ke sektor sosial - politik. Akhirnya proses ini menimbulkan krisis menyeluruh dan multi dimensi.

Meminjam istilah Profesor Kim Dae-Hwan dalam menggambarkan krisis Korea Selatan, krisis Indonesia itu home grown, but not home alone. Ada unsur eksternal sangat kuat yang menjadi penyulutnya, tetapi penyakitnya sudah ada di dalam masyarakat kita sendiri.Berbagai kelemahan struktural yang melekat pada masyarakat kita menyebabkan terlalu sensitifnya terhadap gejolak dari luar. Akan tetapi saya berpendapat bahwa seandainya panik finansial regional tidak terjadi, penyulutnya dapat berasal dari gejolak sosial-politik di dalam negeri dan krisis dapat terjadi.

Krisis Indonesia berjalan berkepanjangan dan melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat, karena bersumber pada berbagai kelemahan yang telah lama ada di dalam masyarakat. Perekonomian banyak mengidap kebocoran karena praktek kapitalisme kroni atau ersatz dan berlangsung dalam struktur sosial-politik yang selama Orde Baru menampilkan kestabilan tetapi semu. Sifat semu ini dapat berlangsung karena terselubungi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan perbaikan berbagai kehidupan sosial yang berlangsung cukup panjang juga.

Konsistensi pelaksanaan yang lemah

Pengalaman negara-negara lain yang meminta bantuan IMFdalam mengatasi krisis menunjukkan bahwa keberhasilan mengatasi krisis dan melakukan pemulihan ekonomi ditentukan oleh paling sedikit empat unsur. Keempat unsur tersebut meliputi terciptanya kestabilan politik, kecepatan penanganan masalah, konsistensi pelaksanaan program dan dukungan ekonomi dunia.

Kalau pelaksanaan program penyesuaian dengan dukungan IMF kita anggap sebagai permulaan penanganan krisis secara menyeluruh, ada berbagai hal menarik yang terungkap. Proses deteriorasi keadaan yang timbul karena krisis harus lebih dahulu dihentikan sebelum pemulihan dapat dilakukan. Penghentian deteriorasi ini menuntut adanya titik balik yang hanya dapat terjadi dalam kondisi politik yang stabil.

Dalam hubngan ini, pemerintah baru mempunyai posisi yang lebih baik menangani masalah yang dilihat terkait dengan kebijakan pemerintah sebelumnya. Karena itu pegantian pemerintahan yang baik (demokratis) lebih berpotensi menghasilkan kestabilan politik yang diperlukan.

Di Thailand program dengan dukungan IMF yang dimulai Agustus 1997 boleh dikatakan dimulai dengan pemerintahan baru yang lahir bulan Nopember tahun yang sama. Di Korea Selatan, pemerintahan yang baru akan masuk waktu itu sudah diikut sertakan dalam penyusunan kesepakan dengan IMF bulan Desember 1997.

Di Indonessia, kesepakatan dengan IMF dalam letter of intent (LoI) yang pertama sampai yang ketiga disusun oleh pemerintahan yang sama, Presiden Soeharto. Pemerintahan baru Mei 1998 dari Presiden B.J.Habibie dilihat masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan sebelumnya. Pergantian pemerintahan yang menghasilkan kestabilan politik di Indonesia baru terjadi pada bulan Oktober 1999, dua tahun setelah dimulainya program dengan dukungan IMF.

Bagaimanapun juga, setiap terjadi pergantian pemerintahan nampak ada suatu euphoria. Ada harapan akan terjadi perubahan dengan pelaksanaan program yang lebih menjanjikan hasil. Dalam hal ini bahkan dihitung dari pergantian presiden bulan Mei 1998, apalagi Oktober 1999 atau Juli 2001, semuanya jauh lebih lambat dibandingkan dengan Thailand dan Korea. Pergantian pemerintahan yang berpotensi menghasilkan kestabilan politik sangat terlambat terjadi di Indonesia.

Mengenai kecepatan penanganan masalah rasanya sangat jelas. Karena masalah yang dihadapi mengandung dampak penularan, kecepatan mengidentifikasi dan mengakui adanya masalah, kemudian menyusun langkah-langkah dan melaksanakannya, sangat menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan. Setiap kelambatan, setiap sikap tidak mengakui adanya krisis - self denial atau no sense of crisis - akan memperpanjang dan memperdalam krisis serta menjauhkan pemulihannya.

Pergantian pemerintahan yang demokratis yang berpotensi menghasilkan kestabilan politik yang kokoh, tidak semu, memang sangat vital untuk terjadinya titik balik untuk menghentikan proses deteriorasi. Akan tetapi titik balik tersebut tidak dapat secara otomatis mendorong pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, konsistensi pelaksanaan program sangat krusial untuk pelaksanaan tahap kelanjutannya.

Ketidak mampuan mempertahankan konsistensi pelaksanaan program atau kebijakan merupakan masalah yang mungkin paling rumit karena menyangkut berbagai aspek yang sensitif. Masalah ini nampaknya jelas bagi semua meskipun semua bertanya-tanya mengenai apa alasan sesungguhnya. Bahwa setelah berjalan lama kebijakan meminta bantuan IMF sering masih menjadi perdebatan merupakan salah satu contoh. Kenyataan bahwa BPPN telah mengalami enam kali pergantian direktur selama tiga tahun keberadaannya merupakan contoh lain. Pada awal pelaksanaan program masalah kontroversi dalam penutupan 16 bank, maju mundurnya pelaksanaan kebijakan penundaan proyek-proyek, penghilangan monopoli, semua menunjukkan lemahnya konsistensi. Sampai akhir-akhir ini pelaksanaan privatisasi, devestasi dan penjualan aset bank dan perusahaan bermasalah, semuanya menunjukkan kurangnya konsistensi pelaksanaan program. Demikian pertikaian Bi dengan Pemerintah beberapa waktu yang lalu, upaya pemberantasan KKN, dan beberapa hal lain. Sebagai dampak yang nyata, krisis berkepanjangan dan pemulihan tak kunjung terlaksana.

Resesi yang menghantui pemulihan ekonomi

Pada pergantian pemerintahan Oktober 1999, perekonomian A.S. masih kuat bertumbuh sehingga mampu menjalankan peran lokomotif bagi ekonomi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Masuknya pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid waktu itu berpotensi sangat bagus menjadi titik balik untuk dimulainya pemulihan ekonomi Indonesia. Sayangnya kesempatan tersebut tersia-siakan olek lemahnya konsistensi kebijakan dan pelaksanaannya.

Pemerintahan baru Presiden Megawati Sukarnoputri membuka kesempatan baru lagi bagi Indonesia untuk keluar dari krisis dan memulai pemulihan ekonomi dengan mantap. Sambutan masyarakat dan pasar dalam dan luar negeri terhadap Presiden Megawati dengan Kabinet Gotong Royongnya sangat bagus. Hal ini antara lain direfleksikan pada perkembangan nilai tukar rupiah yang meningkat sangat tajam.

Akan tetapi pemerintahan di bawah Presiden Megawati yang diterima baik oleh pasar dan nampak tidak menyia-nyiakan kesempatan ini harus menghadapi kenyataan baru dari perkembangan ekonomi dunia yang mengalami kelesuan. Ekonomi negara-negara maju termasuk A.S sedang diambang resesi dan tidak dapat memainkan peran lokomotif.

Perekonomian A.S., bahkan sebelum 11 September telah diambang permulaan kelesuan ekonominya. Ini ditunjukkan oleh indeks kepercayaan konsumen susunan Universitas Michigan yang ada pada posisi terendah dalam sembilan tahun terakhir. Dalam pada itu

Jepang masih dalam taraf konsolidasi dari pemerintahan PM Koizumi yang belum jelas menjalankan program reformasinya, tetapi kecenderungan ekonominya jelas melesu. Eropa belum sampai pada taraf sehat dan harus menghadapi kecenderungan melesunya. Aksi teror 11 September 2001 nampaknya berperan menjadi pemicu resesi ekonomi dunia yang sudah mulai dirasakan,seperti gejolak keuangan regional memicu krisis Indonesia tahun 1997.

Dalam hubungan ini Cina lebih banyak berperan sebagai pesaing kita, baik dalam perkembangan ekspor maupun dalam upaya menarik sumber kapital asing.

Dalam keadaan ini upaya pemulihan ekonomi sebenarnya dapat mengandalkan kebijakan moneter dan fiskal. Pengendoran likuiditas dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, demikian pula dorongan fiskal dapat langsung meningkatkan permintaan. Akan tetapi bagi Indonesia dewasa ini alternatif tersebut tidak terbuka. Ruang gerak penggunaan instrumen moneter, seperti penurunan suku bunga dan atau instrumen fiskal, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah, semuanya sedang dibatasi persyaratan (conditionality) dalam kesepakatan Pemerintah dengan IMF.

Dalam mencari jalan keluar dari masalah ini pihak IMF harus diyakinkan perlunya ditemukan suatu cara ekstra untuk menyelamatkan pemulihan ekonomi nasional. Apakah berupa kelonggaran agar dimungkinkan menggunakan langkah moneter dan fiskal atau dengan cara lain. Apapun jalan yang ditempuh akan menyangkut persyaratan dalam kesepakatan dengan IMF yang ada. Apakah pengurangan beban yang harus dipikul waktu ini untuk mengembalikan pinjaman atau pengendoran berbagai persyaratan yang mengikat, semuanya menuntut kerja sama dan pengertian IMF.

Singapura, 11 Oktober 2001.