PROSPEK PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Oleh : J. Soedradjad Djiwandono
Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia


*Pokok-pokok bahasan dalam Sarasehan Nasib Reformasi di Indonesia
Kedutaan Indonesia di Singapore, 19 Agustus 2001.

LATAR BELAKANG

  • Saya melihat prospek pembangunan ekonomi nasional sebagai tantangan maupun peluang bangsa Indonesia yang sangat menentukan. Salah satu pelajaran penting dari krisis Asia adalah bahwa permasalahan ekonomi nasional harus dilihat dalam hubungan saling mengait antara aspek makro dan mikro serta sektoralnya, maupun dengan bidang lain yang mendasari, menunjang atau menjadi lingkungannya; sistim dengan kelembagaan dari bidang sosial, hukum dan politik.
  • Saya ingin menekankan hal ini sebagai seorang ekonom makro yang belajar dari krisis. Sebetulnya saya telah menyadari kaitan-kaitan tersebut selama bekerja di berbagai instansi pada era Orde Baru, tetapi baru selama dan setelah krisis saya lebih jelas melihatnya. Ini terutama menyangkut implikasi yang nampak dari kurangnya perhatian, apapun alasannya, terhadap permasalahan tersebut sebelum krisis. Dengan krisis Asia yang ternyata telah membuat Indonesia menjadi negara yang paling menderita, kesadaran tersebut harus benar-benar tertanam. Bangsa Indonesia harus membayar sangat mahal dari 'keteledoran' ini.

KESTABILAN POLITIK DAN PEMULIHAN EKONOMI

  • Pengalaman negara-negara krisis Asia, utamanya Korea Selatan, Thailand dan Indonesia, membangunkan banyak pihak untuk menyadari eratnya kaitan antara kestabilan sosial-politik dengan perkembangan ekonomi masing-masing. Apa yang dialami ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa kestabilan politik diperlukan untuk terjadinya titik balik atau turning point dari deteriorasi menjadi pemulihan ekonomi.
  • Indonesia menjadi negara yang paling parah mengalami dampak krisis, memerlukan waktu lebih lama dari yang lain untuk dapat bangkit kembali. Saya melihat hal ini disebabkan oleh panjangannya proses penciptaan kestabilan politik, karena berbagai alasan, dan kurang konsistennya pelaksanaan kebijakan penyesuaian dalam menghadapi krisis.
  • Untuk mengatasi masalah yang bersifat sistemik, cepat menular atau bersifat contagious, cepepatan merupakan unsur menentukan. Mengatasi suatu penyakit menular harus dilakukan secara cepat "the sooner the better", untuk membatasi ampak negatif pelularannya. Semakin cepat menyadari dan menerima masalahnya, semakin cepat menyusun program penyesuaian dan melaksanakannya secara konsisten, semakin cepat pula proses deteriorasi dapat dihentikan untuk melakukan pemulihan.
  • Konsistensi pelaksanaan kebijakan penyesuaian untuk mengatasi krisis, termasuk segala aspek restrukturisasi dan reformasi, sangat menentukan berhasil tidaknya usaha pemulihan kegiatan ekonomi. Korea Selatan dan Thailand yang lebih cepat menghasilkan kestabilan politik, diikuti dengan konsistensi dalam menjalankan kebijakan penyesuaian, telah menghasilkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat pula.
  • Sebagai perekonomian yang terkait dalam ekonomi dunia yang ditandai oleh sifat saling tergantung dalam globaliasi ekonomi-keuangan, timbulnya krisis dan pemulihan perekonomian nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi-keuangan negara-negara lain
  • Prof. Kim Dae-Hwan dari Korea Selatan menggambarkan krisis yang terjadi di negaranya sebagai "home grown, but not home alone"1 Saya juga berpegang kepada pendapat bahwa krisis Indonesia berkembang karena unsur-unsur eksternal dalam keterkaitan Indonesia dengan ekonomi dunia yang bercirikan keterbukaan kebanyakan perekonomian nasional dan bebasnya aliran modal. Krisis Indonesia menjadi krisis yang berkepanjangan karena adanya berbagai kelemahan internal -- kapitalisme ersatz atau KKN, lemahnya perbankan dan pinjaman korporasi, serta lemahnya struktur sosial, politik dan hukum --, sebagai banyak dikemukakan para ahli. Krisis Indonesia dimulai dari adanya serangan terhadap mata uang baht yang bersifat contagious. Kemudian, karena kelemahan domestik dalam berbagai sektor ekonomi, sosial dan politik, berkembangan menjadi krisis menyeluruh.
  • Dengan demikian, unsur-unsur yang menentukan keberhasilan menghentikan proses deteriorasi, dan agar terlaksanana pemulihan kehidupan ekonomi untuk dilanjutkan dengan pembangunan, meliputi: kestabilan politik, konsistensi pelaksanaan kebijakan, kecepatan penanganan masalah, dan perkembangan ekonomi-keuangan internasional yang menunjang.

MEMBANGUN DENGAN PARADIGMA BARU

  • Pembangunan perekonomian nasional dengan sistim ekonomi pasar hanya dapat berkelanjutan apabila didukung oleh kelembagaan yang kuat dan sehat. Sampai terjadinya krisis, berbagai kelembagaan dan sistim yang mendasari perekonomian Indonesia, dengan tingkat yang berbeda, mengalami masalah. Pernilaian Dennis de Tray, Direktur Bank Dunia di Jakarta beberapa waktu yang lalu sangat tepat, katanya "Indonesia's great shortfall was that it had too many weak institutions and one very strong and unsustainable institution. The weak institutions were the legal system, the financial system, the civil service, and an underdeveloped democratic process. The strong and unsustainable institution was Soeharto"2
  • Berbagai aspek kelembagaan yang memberi penunjangan pada bekerjanya ekonomi-keuangan, baik hukum, peradilan, kelembagaan sosial dan politik yang menunjang proses transformsi masyarakat menjadi demokratis, terbuka dan memperhatikan governance, harus dibangun dan ditata. Semua ini perlu untuk memperkokoh pemulihan ekonomi menuju pembangunan yang memperhatiakan keseimbangan antara aspek pemerataan, transparansi dan demokrasi.
  • Agar dapat berkelanjutan pembangunan nasional harus mendasarkan diri pada paradigma baru. Menurut Professor Joseph Stiglitz pada waktu menjadi Chief Economist Bank Dunia, pembangunan itu merupakan suatu transformasi masyarakat yang merupakan perubahan dari hubungan-hubungan tradisonal, cara berpikir yang tradisional, cara -cara tradisional yang dipergunakan dalam menangani masalah kesehatan dan pendidikan, cara melaksanakan kegiatan produksi tradisional, ke pada cara-cara 'modern'.
  • Pembangunan yang menghasilan transformasi ditentukan bukan hanya oleh penentuan strategi dan kebijakan yang bagus, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya, termasuk tersedianya infra struktur kelembagaan yang mendukung. Stiglitz mengingatkan diperhatikannya unsur sangat penting dalam pembangunan yang di waktu yang lalu terabaikan dalam kegiatan pembangunan Indonesia, yaitu berbagai infrastruktur kelembagaan yang mendukung pembangunan nasional3. Pembangunan kelembagaan dalam bidang sosial, politik, hukum yang mendasari kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat madani sangat diterlantarkan di masa Orde Baru dan belum sempat tertata pada pemerintahan-pemerintahan yang menggantinya.

PELAJARAN DARI KRISIS

Dari pengamatan terhadap krisis dan penanganannya, serta reaksi dunia usaha dan masyarakat di Indonesia, berbagai kelemahan berikut nampak menonjol sebagai sumber atau akibat dari masalah yang menghinggapi bangsa Indonesia:

  • Kelemahan di dalam bidang ekonomi yang menyangkut tiga hal;
    1. Pertama, besarnya pinjaman korporasi, terutama pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing (dollar) tanpa lindung nilai atau hedging. Pada umumnya, praktek pembiayaan usaha di Indonesia sangat mengandalkan pinjaman, sehingga debt to equity ratio perusahaan terlalu tinggi (highly leveraging).
    2. Kedua, lemahnya sistim perbankan seperti nampak dari banyaknya bank yang lemah modal, besarnya kredit macet dan lemahnya kepatuhan terhadap peraturan prudensial. Ini bersamaan dengan pengawasan yang lemah. Pada umumnya, 'governance' dan transparansi yang lemah pada industri perbankan maupun otoritanya.
    3. Ketiga, lemahnya sektor riil; kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, sebagai akibat dari masalah kapitalisme kroni dengan praktek monopoli dan oligopoli yang menimbulkan rendahnya efisiensi serta besarnya kebocoran karena korupsi dan pemborosan.
  • Kelemahan struktur sosial dan politik. Sistim kenegaraan yang terlalu terpusat pada kekuasaan eksekutip dan mementingkan kestabilan sosial dan politik dengan cara yang represif, meniadakan segala bentuk oposisi dan beda pendapat (dissent) di semua kehidupan bernegara dan bermasyarakat, telah menghasilkan kestabilan yang 'semu'4. Keadaan ekonomi yang bagus telah meninabobokkan upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat5. Kestabilan semu ini rontok sangat cepat pada waktu Indonesia dilanda krisis ekonomi. Di Indonesia krisis ekonomi telah mengungkap lemahnya kelembagaan sosial dan politik, sebagaimana gejolak keuangan (kurs) telah mengungkap lemahnya kelembagaan perbankan dan keuangan.
  • Selain itu, ada berbagai sifat atau pola hidup masyarakat Indonesia yang menurut pengamatan sederhana saya ikut mendorong terjadinya krisis atau memperlemah daya tahan sehingga rentan terhadap gejolak. Saya mengidentifisir dua hal; hidup yang lebih besar pasak dari tiang. Sifat demikian ini ada pada taraf nasional, perusahaan maupun secara individu, baik dalam kegiatan ekonomi maupun hidup bermasyarakat. Apa artinya?
  • Sifat tertutup dan 'tribalistis' serta feodalistis. Ini telah menghalangi upaya peningkatan transparansi dan kehidupan demokrasi yang sangat penting untuk pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, demokrasi dan keterbukaan; pembangunan yang sering disebutkan sebagai 'berkualitas' (Camdessus) atau 'holistic' (Wolfensohn).

PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI

  • Pemulihan ekonomi dan propspek perkembangannya juga ditentukan oleh unsur-unsur eksternal dan domestik, sebagaimana halnya dengan timbulnya krisis
  • Pengalaman Korea dan Thailand menunjukkan bahwa titik balik dari proses deteriorasi didahului dengan suatu harapan baru yang tumbuh dari kestabilan politik. Kestabilan politik ini dihasilkan oleh proses berakhirnya pemerintahan lama yang dinilai sebagai penyebab timbulnya masalah, diganti dengan pemerintahan baru yang dipercaya untuk menanganinya.
  • Proses yang berkepanjangan dari krisis Indonesia atau tidak kunjungnya titik balik selama ini disebabkan oleh proses pergantian pemerintahan yang kurang lancar. Kalau momentum kedatangan IMF digunakan sebagai patokan dimulainya penanganan krisis secara menyeluruh, maka Indonesia memang mengalami proses yang tersendat-sendat. Bulan Oktober 1997, Januari 1998, April 1998, semuanya merupakan momentum yang sebenarnya dapat menjadi titik balik. Akan tetapi titik balik ini tidak timbul karena tidak ada penggantian pemerintahan. Juni 1998 dan seterusnya ada penggantian pemerintahan, akan tetapi penggantian tersebut oleh pasar dianggap semu, karena Habibie dipandang sebagai penerus Suharto. Penggantian pemerintahan dari Habibie ke Gus Dur Oktober 1999 merupakan pergatian pemerintahan yang lebih mendasar yang menumbuhkan suatu titik balik. Sayangnya permulaan bagus Oktober 1999 ini kemudian disia-siakan. Kesempatan adanya titik balik tidak dimanfaatkan dengan konsolidasi pelaksanaan program secara serius dan konsisten, sehingga proses pemulihan juga tidak berlangsung.
  • Dalam sejumlah program stabilisasi dan reformasi ekonomi-keuangan dengan bantuan IMF seperti tertuang dalam letters of intent (LOI, yang sampai September 2000 telah berjumlah 16, berkali-kali perkonomian nasional nampak seperti diambang perbaikan. Akan tetapi harapan ini berkali-kali dikecewakan oleh perkembangan yang kemudian terjadi. Hasil yang mengecewakan ini pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya konsistensi pelaksanaan program yang telah menjadi kesepakaan pemerintah dengan lembaga multilateral ini. Tentu hal ini masih dapat diperbandingkan dengan alternatif lain, yaitu melaksanakan program pemulihan dan pembangunan tanpa IMF. Apakah itu merupakan alternatif yang terbuka?
  • Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa titik balik tidak secara otomatis menumbuhkan pemulihan ekonomi, apalagi proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam krisis yang dialami berbagai negara Asia, dua aspek sangat dominan yang dianggap menimbulkan krisis adalah lemahnya sektor perbankan dan besarnya pinjaman dalam valas perusahaan swasta yang tidak sustainable. Untuk terjadinya pemulihan ekonomi masalah restrukturisasi perbankan dan pinjaman korporasi memerlukan penanganan segera dengan program yang menyeluruh dan jelas terbuka bagi pasar dan masyarakat untuk mengetahuinya.
  • Penyelesaian masalah pinjaman korporasi meliputi restrukturisasi pinjaman itu sendiri maupun perusahaan-perusahaan yang meminjam serta otorita pengawasan yang mendorong kehati-hatian peminjam dan pemberi pinjaman. Restrukturisasi sektor perbankan juga meliputi rekapitalisasi bank-bank yang lemah kapital, diikuti dengan program menyeluruh restrukturisasi perbankan, termasuk infrastruktur perbankan yang memberikan penunjangan. Yang terakhir ini meliputi perbaikan peraturan dan pengawasan perbankan, lembaga penegak hukum dan peradilan serta peningkatan transparansi dan governance. Sering dikatakan bahwa rekapitalisasi hanya taraf memperbaiki neraca bank, kecukupan modal untuk menjadi solvent. Setelah itu agar dapat beroperasi bank juga harus mempunyai likuiditas yang mencukupi. Dan untuk dapat melayani sektor riil secara berkelanjutan bank harus beroperasi secara menguntungkan.
  • Setelah 21 bulan pemerintahan Gus Dur, maka terjadi pergantian pemerintahan. Tentu ada semacam penyesalan, kalau memang akhirnya memilih Megawati, mengapa tidak dilakukan dua puluh satu bulan yang lalu saja? Tetapi itu sudah merupakan sejarah.
  • Sekarang kita memiliki pemerintahan Megawati-Hamzah Haz. Meskipun ada suatu euphoria baru dengan penggantian Gus Dur, entusiasme terhadap pergantian pemerintahan ini tidak se hebat apa yang nampak pada pergantian pemerintahan Oktober 1999. Bahkan mungkin, paling sedikit yang saya amati di luar Indonesia, euphoria yang timbul tidak sedrastis seperti yang terjadi Mei 1998. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh perasaan umum yang tidak berani berharap terlalu banyak dari kepemimpinan yang baru ini. Ini mirip pengalaman Amerika Serikat dengan terpilihnya George W. Bush sebagai presiden baru, harapan masyarakat tidak terlalu besar. Apapun alasannya, ini sebenarnya bagus bagi pemerintahan baru untuk dapat melakukan konsolidasi guna menangani masalah yang sudah menjadi sangat besar di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

MELIHAT PROSPEK

  • Perkembangan ekonomi dunia yang kurang mendukung;
  • Amerika Serikat, lokomotif yang melesu ( pertumbuhan ekonomi, kepercayaan konsumen, pengangguran semuanya tidak menggemberikan ). Yang mungkin mengurangi kekhawatiran adalah perkiraan banyak ahli bahwa pemulihan kembali melesunya ekonomi A.S akan cepat terjadi, awal tahun depan, bahkan ada yang mangatakan akhir tahun. Kebijakan Greenspan? Eropa, kebangkitan yang belum penuh dan kekhawatiran pemanasan ekonomi ? Kebijakan Duisenberg?
  • Jepang, tanpa pertumbuhan yang sudah berkepanjangan dengan masalah restrukturisasi serta reformasi yang berat. Bagaimana dengan reformasi ekonomi PM Koizumi? Kalau jalan, artinya menderita dulu (resesi) baru bisa bangkit. Waktu Asia memerlukan lokomotif tambahan, Jepang tidak bisa menjalankan fungsinya.
  • China, negara semakin besar yang lebih banyak menjadi pesaing dari pada membatu negara-negara Asean dalam hal ekspor maupun penarikan modal asing.
  • Pada ekonomi A.S masih menjadi lokomotif ekonomi dunia, negara-negara lain Thailand and Korea dapat ceat menunjukkan pemulihan ekonominya, memanfaatkan lokomotif ang masih kat waktu itu. Tantangan sekarang untuk bangkit lebih berat karena kebanyakan negara di dnia sedang menghadapi kelesuan. Dunia keuangan negara-negara berkembang juga diancam oleh masalah pinjaman Argentina, masalah Brasil dan Turkey.
  • Prospek pemulihan ekonomi nasional
  • APBN? Jelas tidak bisa ekspansif untuk mendorong pertumbuhan. Defisit APBN yang membengkak bukan karena besarnya pengeluaran pembangunan akan tetapi karena beban pinjaman dan subsidi yang besar
  • Swasta? Kekuatan selama krisis; sektor SME, tradisional yang lebih tinggi ketahanannya dibandingkan dengan apa yang diperkirakan. Apakah dapat berlanjut? Banyak fakstor yang harus mendukung.
  • Ekspor? Bagaimana dengan melesunya ekonomi dunia?
  • Masalah kapital: dana yang diparkir di luar? ada dua macam dana usaha dan tabungan kelompok menengah. Kapan mereka kembali? Masih tunggu sampai kinerja pemerintahan baru memberikan harapan untuk kepastian dan ketenangan serta jaminan keselamatan.
  • Modal asing? Jumlah lebih terbatas karena melesunya ekonomi, semua regulator lebih ketat karena pengalaman krisis. Karena itu pemilik dana lebih risk averse, menghindari investasi dalam sektor atau negara yang beresiko tinggi. Karena itu kawasan Asean, apalagi Indonesia, akan kalah dengan Cina.
  • Yang bisa diharap? Dana multi lateral; IMF, WB, ADB. Ini masalah tersendiri. Sikap positif sudah ditunjukkan, ini karus dimanfaatkan dan dikonsolidasikan. Bagaimana dengan Paris Club; ini penting untuk mengurangi beban pembayaran pinjaman yang sudah jauth tempo pada APBN maupun cadangan devisa.
  • Apa yang harus dilaksanakan: Harus dimulai dulu, manfaatkan momentum, kemudian konsolidasi untuk langkah selanjutnya. Presiden Megawati telah memulai proses ini dengan sangat bagus dengan pengumuman susunan Kabinet Gotong Royong yang pada ummnya diterima dengan bagus. Titik balik telah ada dan suatu permulaan yang sangat baik untuk proses konsolidasi tampak dari susunan kabinet secara umum dan tim ekonomi secara khusus yang disambut positif oleh para ahli, pelaku pasar dan masyarakat luas.
Tantangan:
  • Bagaimana Pemerintah cepat menunjukkan suatu hasil nyata untuk dapat dikembangkan kemudian, misalnya LOI dengan IMF disusul dengan penundaan pembayaran pinjaman melalui Paris Club dan penyiapan anggaran baru yang kredibel. Semua ini mendesak untuk ditangani.
  • Kemudian, bagaimana menarik dana Indonesia yang diparkir di luar, dana dunia usaha dan tabungan keluarga dari 'middle class incomes'. Keduanya bukan hanya masalah ekonomi-keuangan, tetapi menyangkut kestabilan, keamanan dan jaminan hukum. Ini bukan masalah jangka pendek, tetapi langkah-langkah pendekatan harus dimulai dan dapat dilihat oleh pelaku pasar dan masyarakat scara transparan
  • Bagaimana dengan invetasi asing? Para pelaku pasar dana yang berjangka pendek perlu ditarik untuk bergairah lagi berusaha di Indonesia (berbagai pelaku pasar akhir-akhir ini mnjadi apatis terhadap Indonesia; Indonesia seolah-olah tidak ada dalam layar monitor mereka. Investasi langsung?
  • Penanganan masalah yang sudah bebeapa waktu menjadi permainan politik dengan secara profesional, bebas pertimbangan kelompok/pribadi : kelanjutan restrukturisasi perbankan, penjualan asset BPPN, privatisasi dan restrukturisasi pinjaman swasta
  • Kebijakan sistim nilai tukar dan kebijakan moneter yang menunjang: Bagaimana menjawab tantangan dunia usaha yang menginginkan adanya kestabilan nilai tukar rupiah dalam era baru sistim nilai tukar 'bipolar'
  • Sistim keuangan internasional? Kita lebih banyak sebagai 'penerima' dari sistim yang berkembang, minimal jangan sampai menjadi tambahan beban bagi duia usaha (contoh, masalah 'money laundering')
  • Pembangunan hukum dan kelembagaannya. Di dalamnya termasuk perubahan konstitusi yang dalam perkembangan terakhir menjadi sumber ketidak stabilan poliitik karena tidak tegasnya perumusan ketentuan maupun kewenangan unsur-unsur dalam sistim kenegaraan dan politik Indonesia.
  • Pembangunan pendidikan

CATATAN

  • Mudah-mudahan Kabinet Gotong Royong yang kelahirannya disambut positif oleh masyarakat dan pasar dapat segera menghasilkan sesuatu - LOI, Paris Club, RAPBN -- yang akan mengkosolidasikan sambutan positif yang telah diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa kabinet ini merupakan suatu tim yang bekerja bersama secara sinkron, bukan menyusun prioritas-prioritas sendiri, apapun alasannya, seperti yang nampak pada pemerintahan sebelumnya.
  • Mudah-mudahan kabinet ini tidak terlalu disibukkan oleh rongrongan dari para anggota DPR. Di waktu sebelumnya, seperti dikatakan pakar hukum Mulya Lubis, perilaku para anggota DPR mempunyai kecenderungan melampaui batas kewenangannya. Mereka sering tidak hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, tetapi bahkan mencampur tangani kewenangan eksekutif atau judikatif. Atau mudah-mudahan mereka tidak berperilaku seperti anggota legislatif dalam sistim kabinet parlementer.
  • Menarik untuk disimak bahwa Presiden Megawati pada waku mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong menekankan bahwa, sesuai UUD 1945, kabinet ini berbentuk presidensial. Para menteri bertanggung jawab ke pada Presiden yang merupakan kepala pemerintahan, selain kepala negara. Beliau nampaknya mengingatkan bahwa para menteri tidak bertanggung jawab ke pada DPR. Demikian pula Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab ke pada DPR.
  • Dalam era orde baru kekuasaan eksekutif tidak saja terpusat pada presiden, tetapi mendominasi, kekuaaan legislatif dan judikatif. Semenjak reformasi seolah-olah legislatif mengambil peranan yang sangat besar yang kemudian menimbulkan adu kekuatan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana dengan judikatifnya? Ini hanya menggaris bawahi perlunya penanganan serius untuk merampungkan perubahan konstitusi.
Singapore, Agusus 2001. JSD.


1Dae-Hwan Kim, Globalisation and an IMF-Controlled Economy: the Case of Korea, (memio).
2Jakarta Post, 14 April, 1999.
3Joseph Stiglitz, Towards A New Paradigm for Development : Strategies, Policies and Process, 1998 Prebisch Lecture at UNCTAD, Geneva October 19, 1998 (http://www.worldbank.org/html/ectdr/extme/jssp101998.htm )
4Pada masa lalu semua permasalahan yang sensitif, dikenal dengan istilah SARA ditabukan untuk dibahas secara umum. Padahal masyarakat kita sebaiknya justru menghayati arti masalah-masalah ini agar dapat secara bersama mencari solusi yang baik; bagaimana dalam kebhenikaannya masyarakat Indonesia dapat hidup bersama tanpa saling memusuhi atau mencurigai. Manusia Indonesia yang memang beragam latar belakangnya itu harus dapat meyakini bahwa berbeda itu tidak harus menjadi masalah. Berbeda tidak perlu menyebabkan pengkotak-kotakan, saling curiga dan memusihi satu dengan yang lain. Mungkin diperlukan waktu untuk 'healing', merenungkan apa yang telah dialami Indonesia selama ini untuk menjadi manusia baru Indonesia yang menerima kebhinekaan masyarakat sebagai suatu kenyataan yang tidak boleh menghalangi rasa persatuan, tanpa disamakan secara paksa dan semu, melalui baju seragam atau atribut lain.
5Dari pengalaman pribadi dapat saya kemukakan sebagai contoh bahwa, saya berbicara di depan pertemuan tahunan para pengusaha properti (REI) untuk meminta kehati-hatian mereka membangun proyek real estate, pertama pada Kongres REI pada tanggal 21 Nopember 1994. Peringatan ini saya lakukan berkali-kali dalam berbagai fora pertemuan dengan para pengusaha, termasuk bankir dan pemilik bank. Saya melakukan 'moral suasion' dengan meminta bank-bank membuat rencana kredit dan membatasi pertumbuhan kredit kepada sektor properti mulai tahun 1995. Demikian pula peringatan mengenai masalah 'exposure' kepada kreditor luar negeri perbankan dan perusahaan, terus dilakukan sejak tahun 1994. Semua ini merupakan usaha mengingatkan dunia usaha dan sektor perbankan mengenai kelemahan-kelemahan mereka. Meskipun semua itu mungkin didengar, peringatan-peringatan tersebut bagaikan angin lalu karena bagusnya pertumbuhan ekonomi pada waktu itu.