LETTER OF INTENT: BINATANG APAKAH ITU?

Oleh : J. Soedradjad Djiwandono
Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia



(Cambridge, MA, 14 Agustus, 2000.)

Pemerintah pada tanggal 31 Juli yang lalu menanda tangani suatu letter of intent atau LOI untuk IMF yang baru. Pemberitaan di media mengenai hal ini dibuka dengan komentar bahwa LOI ini sekarang lebih dikenal sebagai 'Memorandum of Economic and Financial Policies' atau MEFP ( Kompas, 31/7/00). Kemudian Business News (2/8/00), menurunkan editorial dengan judul Letter of Intent IMF: Penting atau Tidak? Editorial ini menunjukkan sikap ambivalensi Pemerintah terhadap peran IMF dalam program mengatasi krisis dan dampaknya, yang tercantum dalam LOI atau MEFP tersebut.

Berikut ini beberapa catatan saya mengenai LOI yang memuat program kebijakan restruktirisasi dan reformasi dengan dukungan Dana Moneter Internasional atau IMF, yang ditempuh Pemerintah selama ini. Dari apa yang dibahas dalam media, mungkin pemahaman yang benar masih diperlukan di masyarakat terhadap LOI dan masalahnya. Siapa tahu, mungkin catatan ini masih juga ada gunanya untuk mereka yang langsung atau tidak langsung tersangkut dengan penyusunan ataupun pelaksanaannya

LOI dan MEFP

Kalau meneliti publikasi IMF yang menjelaskan tentang LOI negara-negara anggota yang memanfaatkan fasilitas lembaga ini ( http://www.imf.org/external/np/loi/mempuba.html ), maka kita melihat bahwa definisi dari LOI maupun MEFP itu sama. Baik LOI maupun MEFP disebutkan sebagai dokumen yang menggambarkan langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan oleh negara anggota dalam kaitannya dengan permintaannya untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari IMF. LOI disusun oleh negara anggota yang mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas pembiayaan atau memperoleh pinjaman dari IMF.

Sejak Indonesia menghadirkan IMF dalam melakukan langkah-langkah mengatasi krisis, masyarakat mulai terbiasa dengan istilah 'letter of intent' atau disingkat LOI. LOI digunakan untuk menyebutkan program kebijakan restrukturisasi dan reformasi perekonomian dan berbagai hal yang mendukungnya. Program tersebut memperoleh dukungan dari IMF, termasuk fasilitas untuk menarik dana dalam valas sebagai stand-by loan atau credit (SBC).

Sebenarnya di dalam kenyataannya, ada dua macam dokumen atau lebih yang digabung menjadi satu. Dokumen pokok diberi judul Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP), yang memuat pokok-pokok dan rincian langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama masa berlakunya fasilitas pembiayaan tersebut. Dalam dokumen ini digambarkan latar belakang, kerangka ekonomi makro, program kebijakan moneter dan fiskal, serta cara pelaporannya. Untuk Indonesia dan berbagai negara Asia tiga tahun terakhir, dalam program juga dimasukkan restrukturisiasi sektor keuangan, reformasi struktural sektor riil, dan berbagai program yang mendukungnya, seperti peningkatan transparansi dan governance.

Setelah itu, masih ada berbagai dokumen yang dijadikan lampiran dari dokumen pokok, dalam bentuk tabel atau matriks. Lampiran ini ada yang menunjukkan berbagai batasan kuantitatif yang harus dipenuhi, untuk sektor moneter, seperti jumlah uang primer atau base money, besarnya pinjaman jangka pendek, besarnya defisit atau surplus anggaran maupun besarnya cadangan devisa. Semuanya ditunjukkan kapan batasan itu harus dipenuhi untuk nantinya dinilai dalam suatu review. Ini dikenal sebagai persyaratan kinerja kuantitatif (quantitavive performance criteria). Selain itu ada berbagai persyaratan lain dalam bentuk berbagai batasan kinerja reformasi struktural atau benchmarks. Yang terakhir ini menentukan, misalnya kapan suatu peraturan perundangan baru harus dihasilkan, kapan harus diselesaikan rekapitalisasi bank-bank, dsb. Dalam berbagai LOI dilampirkan pula suatu matriks yang menunjukkan langkah-langkah yang dijanjikan akan dilaksanakan dalam reformasi struktural, seperti penghentian subsidi ke pada IPTN, penghapusan monopoli, dsb, lengkap dengan tanggal kapan harus dilaksanakannya. Mungkin masih ada dokumen lain yang disebut side letters, surat ke pada Managing Director (MD) IMF yang menunjukkan apa yang akan dilakukan secara spesifik, misalnya bank-bank mana yang akan lebih ketat diawasi atau dimasukkan dalam pengawasan BPPN, dsb. Semua persyaratan ini dikenal sebagai conditionality yang melekat sebagai persyaratan penggunaan fasilitas (pinjaman) IMF oleh anggota.

Sebenarnya program dalam berbagai bidang itu sendiri merupakan persyaratan yang harus dipenuhi negara anggota, karena tanpa suatu program yang jelas disusun untuk mengatasi mamsalah yang sedang dihadapi, permintaan memperoleh pinjaman ini tidak akan dikabulkan. Program penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi masalah dengan berbagai conditionality ini penting bagi IMF, sebagai suatu jaminan (safe guards) bahwa sasaran yang dituju dengan fasilitas ini tercapai, dan bahwa negara tersebut dapat mengembalikan dana yang dipinjam. Maksud utama pemberian pinjaman ini adalah untuk memperbaiki ketidak seimbangan neraca pembayaran, yang biasanya juga mencerminkan berbagai ketidak seimbangan lain dalam perekonomian. Karena itu, dana tersebut dimasukkan sebagai cadangan devisa negara peminjam, dan fasilitas itu sendiri sering disebut sebagai balance of payments' support.

Tindakan IMF memberikan jaminan bahwa sejumlah dana akan disediakan untuk peminjam dan negara peminjam memberi jaminan akan mengembalikan dana tersebut, disebut dengan istilah arrangement. Ini bukan suatu kontrak pinjaman, arrangement menggambarkan hubungan IMF dengan anggota yang saling membuat janji.

Menggunakan fasilitas atau meminjam dari IMFmemang merupakan hak anggota. Akan tetapi IMF juga memerlukan jaminan, bahwa tindakan tersebut akan mencapai sasaran dan dananya kembali. Hubungan semacam ini dinamakan arrangement, maka dikenal Stand-by Arrangement (SBA) untuk menunjukkan penggunaan suatu SBC dan Emergency Arrengement EA) untuk EFF.

Semua dokumen tersebut dikirim ke pada MD IMF dengan suatu surat pengantar yang ditanda tangani oleh pejabat tinggi yang mewakili Pemerintah. Kemudian MD IMF mengajukan dokumen tersebut ke pada Dewan Eksekutif IMF, untuk dimintakan keputusannya. Dewan Eksekutif IMF dewasa ini beranggotakan 24 Direktur Eksekutif, mewakili seluruh negara anggota yang dewasa ini berjumlah 182. Dewan ini yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau menolak permintaan penggunaan fasilitas IMF, serta laporan perkembangan pelaksanaannya (review). Keputusan tersebut menentukan dapat atau tidaknya pinjaman untuk ditarik.

Di dalam surat pengantar ini disampaikan latar belakang dan isi pokok dari program serta permintaan untuk menggunakan fasilitas atau meminta pinjaman IMF. Di dalamnya juga diberikan semacam janji bahwa Pemerintah akan selalu mengkomunikasikan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil ke pada MD IMF. Surat ini dapat setebal dua halaman, dapat pula hanya beberapa alinea saja. Sebenarnya yang merupakan letter of intent (LOI) adalah surat pengantar yang ditanda tangani wakil Pemerintah ini, surat yang mengantarkan MEFP sebagai dokumen pokok berisi program kebijakan. Jadi memang ada LOI dan ada MEFP, tetapi keduanya disatukan. Dalam publikasi IMF juga biasa disebutkan LOI and MEFP, sebagai dua dokumen yang digabung. Akan tetapi di dalam masyarakat, semua ini dikenal sebagai LOI. Baik LOI maupun MEFP sudah digunakan sejak Indonesia mengajukan permintaan menggunakan fasilitas IMF 31 Oktober 1997. Ini memang merupakan prosedur standar meminta pinjaman IMF.

Dalam persyaratan yang dicantumkan juga disebutkan bahwa pelaksanaan program ini serta berbagai persyaratan kuantitatif dan benchmarks yang ditentukan, akan di teliti secara berkala dalam suatu review pelaksanaan program. Review ini pada taraf permulaan dilakukan satu atau dua bulan setelah berjalannya program, kemudian setiap kuartal. Pernilaian ini kemudian oleh Dewan Eksekutif akan diputuskan untuk diterima atau ditolak. Keputusan ini menentukan apakah dapat dilakukan penarikan dana pinjaman berikutnya atau tidak. Setiap kali selesai dilakukan review, diikuti dengan penyusunan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tahap review berikutnya. Butir-butir ini kembali disusun dalam dokumen MEFP dan dengan LOI dikirim untuk dimintakan persetujuan Dewan Eksekutif. Indonesia telah berkali-kali mengalami penundaan pencairan pinjaman karena berbagai keterlambatan atau tidak dipenuhinya berbagai persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ini membawa implikasi ketidak pastian pasar yang merugikan kestabilan nilai tukar rupiah. Semua proses ini telah menyebabkan bahwa selama berjalannya suatu program SBC atau EFF dapat berkali-kali dilakukan penyusunan LOI. Indonesia sejak LOI pertama tanggal 31/10/ 1997 telah menyusun 14 buah LOI. Ini nampaknya suatu rekor tersendiri, karena Korea Selatan mempunyai 9 (mulai Desember 1997) dan Thailand 8 (mulai Agustus 1997).

LOI ini dapat disusun secara sangat umum atau sangat rinci. Dalam membantu mengatasi krisis Asia, program penyesuaian yang diajukan Indonensia, Korea Selatan dan Thailand, semuanya bersifat menyeluruh, meliputi masalah moneter, fiskal, yang bersifat makro. Akan tetapi sekaligus juga sangat rinci, menyangkut sektor riil, termasuk pembangunan kelembagaan, peningkatan transparansi dan governance. Ini mencerminkan pengakuan kaitan yang sangat erat antara masalah makro dan mikro, sektor moneter, fiskal dan sektor riil, demikian pula bidang ekonomi dengan sosial, hukum, bahkan politik. Karena itu LOI cenderung memuat banyak butir. Saya kira yang sangat dikenal di masyarakat adalah 50 butir kesepakatan dengan IMF, yang sangat istimewa karena ditanda tangani sendiri oleh Presiden Soeharto, tanggal 15/1/98. Akan tetapi, pemerintahan di bawah Presiden Abdulrahman Wahid menyusun LOI yang jauh lebih tebal lagi. Kesepakatan bulan Januari tahun 2000, untuk penggunaaan fasilitas baru (EFF) sebesar SDR 5 milyar, disertai dengan 98 butir kesepakatan. Pada waktu penyusunan dan pelaksanaan berjalan agak lancar, dalam pemerintahan Presiden Habibie, ada LOI yang hanya terdiri dari 10 butir kesepakatan ( 11/9/98). Sedangkan LOI terakhir, tanggal 31/7/2000, terdiri dari 63 butir.

SBC dan EFF

Ada berbagai macam fasilitas yang tersedia pada IMF untuk digunakan oleh negara-negara anggota, tergantung dari kebutuhan maupun persyaratan yang dapat dipenuhinya. Akan tetapi yang paling banyak dikenal dan digunakan pada dasarnya adalah stand-by credit (SBC), yang mulai diperkenalkan tahun 1952. SBC adalah pinjaman IMF yang dimaksudkan untuk membantu negara anggota yang menghadapi masalah ketidak seimbangan neraca pembayaran, yang timbul karena ketidak seimbangan struktural dalam perekonomiannya, kekeliruan kebijakan atau gejolak eksternal, atau kombinasi dari pada semuanya. Pinjaman ini diberikan dalam waktu antara 6 - 36 bulan, dan harus dikembalikan antara 31/4 - 5 tahun setelah penarikan. Besarnya pinjaman ditentukan menurut kebutuhan, akan tetapi dibatasi sebesar maksimum 100% dari kuota untuk satu tahun dan kumulatif maksimum 300% dari kuota. Akan tetapi Dewan Direktur (Executive Board) dapat menentukan lain. SBC untuk Indonesia pada waktu disetujui 5 November 1997 adalah sebesar SDR 7,34 milyar ( USD 10, 14 milyar), yang merupakan 490% dari kuota Indonesia.

Mungkin perlu diingat bahwa IMF sebagai lembaga multilateral beroperasi seperti suatu koperasi, dalam arti dana yang tersedia di dalamnya, utamanya adalah dana yang terkumpul dari iuran para nggotanya, dikenal sebagai kuota. Kuota ini untuk masing-masing negara ditentukan menurut berbagai kriteria, seperti besarnya PDB, volume perdagangan, dll., pada waktu pendiriannya tahun 1944. Bagi negara yang masuk menjadi anggota ditentukan pada waktu masuk. Besarnya iuran ini diukur dengan satuan sarana pembayaran yang disebut Special Drawing Right (SDR). Dewasa ini SDR 1 = USD 1,347 atau USD 1 = SDR 0,743. Kuota Indonesia sampai sebelum amandemen terakhir tahun lalu, adalah SDR 1,497 milyar ( USD 2,078 milyar).

Iuran negara anggota dibayar dengan ketentuan, 25% dalam SDR atau mata uang kuat, biasanya US$, dan sisanya dengan mata uangnya sendiri (dalam promisory notes). Karena itu penarikan pinjaman IMF dilakukan dengan negara yang bersangkutan melakukan 'pembelian' (purchase) valas atau SDR, dengan mata uangnya sendiri. Sebaliknya pengembalian pinjaman IMF dilakukan dengan negara tersebut melakukan 'pembelian kembali' (repurchase) mata uangnya sendiri, dan membayarnya dengan valas. Jadi Indonesia setiap kali menarik pinjaman, yang dilakukan adalah membeli valas dengan rupiah. Kalau nantinya Indonesia mengembalikan pinjaman tersebut, yang dilakukan adalah membeli kembali rupiah dengan valas. Dengan mekanisme ini dana IMF secara jumlah nilainya tidak berkurang meskipun banyak memberikan pinjaman, hanya komposisi mata uang dana yang terkumpul berubah-ubah. Ini yang menyebabkan penggunaan fasilitas IMF disebutkan dengan menggunakan berbagai istilah secara bergantian, pinjaman, fasilitas, atau sebagai kesempatan (window), tidak tegas-tegas disiebutkan sebagai pinjaman atau kredit IMF. Dalam hal ini fasilitas yang disediakan IMF untuk anggotanya seperti fasilitas bank sentral untuk bank-bank komersial.

Karena ketidak seimbangan neraca pembayaran itu biasanya mencerminkan ketidak seimbangan yang bersifat struktural di dalam perekonomian, seperti terlalu besarnya permintaan agregat dibandingkan dengan penawaran, atau kelemahan struktural dalam sektor perbankan dan pinjaman korporasi, seperti yang kita alami, masalah neraca pembayaran ini juga bersifat struktural dan berjangka panjang. Untuk menghahdapi mamsmalah ini, sejak tahun 1974 IMF menciptakan fasilitas yang disebut sebagai Extended Fund Facility (EFF). Fasilitas ini pada dasarnya sama dengan SBC, hanya jangka waktu pengembalian pinjamannya yang diperpanjang menjadi antara 41/2 -10 tahun.

Kenyataan bahwa sejak krisis Mexico tahun 1994, masalah yang dihadapi negara-negara anggota sangat mudah meluas, atau mempunyai dampak penularan (contagious), maka dirasakan perlunya tindakan cepat mengatasi masalah pembiayaan ini. Karena itu, IMF pada tahun 1995 menciptakan mekanisme yang dipercepat atau Emergency Financing Mechanism (EFM). Dalam mekanisme ini, proses pembahasan untuk penyusunan program dan pembahasan serta pengambilan keputusan oleh Dewan Eksekutif semua dipercepat untuk mempermudah penarikan dana bagai anggota yang meminta. Sejak LOI pertama bulan Oktober 1997, fasilitas yang diterima Indonesia menggunakan mekanisme ini. Demikian pula untuk Thailand, Korea Selatan, Russia dan Brazil.

Perkembangan lebih lanjut dari fasilitas ini adalah apa yang diperkenalkan akhir 1997 yang disebut Supplemental Reserve Facility (SRF). Fasilitas ini tidak dibatasi dalam jumlahnya seperti SBC dan EFF, tetapi pengembaliannya lebih cepat dan dana ini lebih mahal dengan dikenakannya suatu biaya tambahan (surcharge). Fasilitas ini disepakati bulan Desember 1997, seolah-olah disediakan untuk mengatasi Korea Selatan yang merupakan negara pertama menggunakannya. Pada bulan Mei 1999 diciptakan lagi fasilitas baru, yang disebut sebagai Contingent Credit Lines (CCL), yang digunakan untuk suatu tindakan berjaga-jaga bagi negara yang menghadapi masalah yang bersifat contagious. Fasilitas ini hanya boleh dipergunakan oleh anggota yang eligible, dengan bebrbagai persyaratan yang lebih ketat.

Penggunaan fasilitas SBC dan EFF dikenakan biaya berupa service charge (biaya administrasi) 0,5% dari jumlah penarikan/pembelian dan commitment charge sebesar 0,25% dari jumlah yang boleh ditarik, serta suatu suku bunga yang diukur dengan suku bunga SDR. Dewasa ini suku bunga tersebut sebesar 5,18% per tahun.

Sebelum Oktober 1997, Indonesia pernah menggunakan SBC pada awal 1970-an. Setelah itu Indonesia tidak pernah menggunakan fasilitas IMF sampai terjadinya gejolak bulan Juli 1997 yang berkembang menjadi krisis. SBC yang disetujui IMF 4 November 1997 berjumlah SDR 7,34 milyar. Jumlah ini, setelah ditarik sekitar separonya, pada bulan Juli 1998 ditambah dengan SDR 1 milyar. Pada waktu itu untuk jumlah yang belum ditarik dan tambahan SDR 1 milyar, dilakukan perubahan status menjajdi suatu EFF. Dalam pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid, pada 4 Februari 2000 IMF menyetujui fasilitas baru, berupa suatu EFF sebesar SDR 5 milyar. Dan dari jumlah ini sampai bulan Juni yang lalu telah ditarik dana sebesar SDR 542 juta.

PROGRAM INDONESIA DENGAN DUKUNGAN IMF

Sikap ambivalen Pemerintah terhadap peran IMF dalam program untuk mengatasi masalah dewasa ini meskipun dapat dimengerti, harus dihilangkan. Karena ambivalensi yang ditangkap pasar dan masyarakat seperti ini jelas mengurangi efektifitas dari pelaksanaan program tersebut. Sikap demikian akan memukul program itu sendiri (self defeating). Sejak permulaan dilakukan pendekatan ke IMF, sasaran utamanya adalah mengembalikan kepercayaan pasar kepada perekonomian nasional dan pengelolannya yang cenderung menurun dalam masa krisis. Dengan dukungan IMF dan lembaga multilateral lain serta negara-negara sahabat secara bilateral, termasuk dana pembiayaan yang terkait dengan dukungan ini, diharapkan usaha pemerintah mengembalikan kepercayaan pasar akan berhasil menciptakan kestabilan guna pemulihan keadaan dan kelanjutan pembangunan yang lebih berkualitas. Sikap ambivalen ini akan menurunkan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap usaha penciptaan kestabilan dan pemulihan keadaan. Sebagai implikasinya, investor dan kreditor terus bersikap menunggu, dan pemulihan kondisi perekonomian tidak kunjung tiba. Harapan yang sebentar muncul, hilang lagi dan masyarakat bahkan takut akan kambuhnya gejolak, akan timbulnya krisis tahap kedua.

Sikap ini dapat dimengerti, karena apapun yang akan dilakukan, masalah itu sendiri sangat berat, tidak ada jalan pintas, dan hanya dapat dicapai melalui banyak pengorbanana, banyak biaya. Ambivalensi ini dimulai semula dengan tidak mau menerima kenyataan bahwa masalahnya berat, bahkan bahwa ada masalah yang besar dan tidak akan selesai dengan sendirinya. Sering dikatakan ada self denials atau no sense of crisis dari Pemerintah. Pada permulaan mulainya krisis, mungkin self denials ini menonjol. Pada tahap berikutnya, sikap yang muncul juga serupa, akan tetapi mengambil bentuk mencari siapa yang salah atau siapa yang bertanggung jawab. Biasanya hal ini dilakukan dengan menyalahkan semua pejabat lama, atau secara implisit mengatakan itu bukan salah pejabat sekarang. Ini bisa banyak betulnya dan bisa dimengerti. Akan tetapi bahkan dalam hal ini perlu pula diingat bahwa pejabat lama tersebut mungkin menangani masalah ini dalam waktu yang lebih singkat dari mereka yang bertanggung jawab kemudian, karena telah lamanya krisis berjalan. Gejolak yang kemudian menjadi krisis ini telah tiga tahun lebih berlangsung. Akuntabilitas harus ditegakkan, tetapi harus dengan dasar untuk menarik pelajaran dari kesalahan atau masalah yang terjadi, bukan untuk menghindar dari tanggung jawab menyelesaikan masalah yang dihadapi. Beramai-ramai mencari dan menunjukkan siapa yang salah ini tidak membantu penyelesaian masalah yang masing berjalan, apalagi kalau masih berkembang. Kesibukan cari yang salah ini tidak mengurangi upaya yang harus dan dapat dilakukan dewasa ini. Batas tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan menjadi bagian dari masalah itu sendiri kadangkala tidak jelas, tetapi ada.

Dalam proses ini tentu termasuk sikap terhadap peran IMF dalam program kebijakan yang dicantumkan dalam LOI atau MEFP. Dalam kaitan ini, ada suatu kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Secara formilnya memang benar program itu adalah program Indonesia, disusun oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, di lain pihak benar juga bahwa penyusunannya dilakukan melalui perundingan dengan pejabat-pejabat IMF. Bahkan untuk persyaratan-persyaratan yang dicantumkan, jelas semuanya ini ditentukan oleh IMF. Semua ini menunjukkan peran yang dimainkan oleh IMF dalam penyusunan program, yang mempengaruhi realistis tidaknya program, diukur dengan kenyataan yang ada. Dalam mencari siapa yang salah atau bertanggunmg jawab, Pemerintah tidak dapat seenaknya mengatakan program ini disusun IMF, atau tindakan ini dilakukan karena disuruh IMF, apalagi mengatakan ini program IMF. Sebaliknya, IMF juga minimal secara etis, tidak boleh seenaknya mengatakan bahwa ini semua program Indonesia kalau tidak terlaksana tentu salah Indonesia. Semua ini harus diletakkan sesuai proporsinya. Dukungan terhadap program itu bukan hanya dana penyediaan fasilitas atau dana pinjaman, tetapi juga penyusunan program itu sendiri yang merupakan hasil kesepakatan. Program ini memang program Indonesia dengan dukungan IMF, semua pihak harus menyikapinya secara konsisten bukan secara ambivalen.

PENUTUP

Untuk menghadapi masalah yang telah lama berlangsung, pada akhirnya konsistensi merupakan kata kunci keberhasilan upaya mengatasinya. Setelah dilakukan pemilihan strategi pendekatan secara, konsistensi untuk mengikutinya, dari menyadari masalhnya, menentukan dan menyusun cara penyelesaianny serta melaksanakannya, konsistensi sangat penting untuk diikuti. Setiap pendekatan atau teknik mempunyai persyaratannya masing-masing yang harus dipenuhi, mempunyai implikasinya sendiri-sendiri yang harus diperhatikan. Kalau persyaratan dipenuhi, maka masing-masing jalan dapat saja sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi kalau jalan yang akan dilalui telah dipilih, tidak ada tempat untuk suatu keraguan di tengah atau di manapun dalam jalan ini, tidak ada ruang untuk ambivalensi dan ingin ganti jalan lain. Atau tujuan itu tidak akan tercapai.

Pengamatan kasar dan sederhana akan mendukung pernyataan di atas. Kita dapat melihat bahwa Thailand dan Korea Selatan, dengan mengikuti terapi yang disusun bersama IMF secara disiplin, keduanya telah terhindar dari krisis, tidak mempunyai bahaya kambuh, dan dalam banyak hal posisinya telah kembali ke posisi sebelum krisis. Demikian pula meskipun masalahnya tidak sama, apa yang terjadi di Pilipina. Akan tetapi, yang menempuh cara yang berbeda, bahkan boleh dikatakan berseberangan dengan cara IMF, minimal dalam melakukan kontrol devisa, seperti Malaysia, juga telah beberapa waktu keluar dari krisis dan berada pada posisi sebelum krisis dalam berbagai hal. Apakah jalan yang mereka tempuh itu mudah? Tidak. Apakah masalah mereka jauh lebih ringan? Juga tidak. Apakah biayanya yang mereka harus pikul, pengorbanan yang harus di derita kecil? Tidak juga. Yang membuat posisi mereka sama adalah konsistensi dan commitment yang tinggi dalam melaksanakan strategi dan teknik jalan keluar yang dipilih.

Sayangnya di Indonesia, setiap kali berhadapan dengan suatu rintangan, yang dilakukan mengeluh dan cari siapa yang memasang rintangan tersebut. Dalam proses ini sering kambuh lagi pikiran untuk ganti jalan, termasuk yang sebelumnya sudah ditolak. Pilihan jalan yang ditempuh, dengan menghadirkan IMF dilakukan Oktober 1997 oleh pemerintahan Soeharto. Tetapi pada waktu pemerintahan Habibie jalan ini tidak dibuang, bahkan fasilitas yang sedang berjalan diperluas, pinjaman ditambah dengan SDR 1 milyar lagi, meskipun baru separo dari yang sedang berjalan ditarik. Fasilitas SBC diubah menjajdi EFF. Ini terjadi bulan Juli 1998. Kemudian pemerintahan sekarang juga meneruskan jalan ini, bahkan mencari pinjaman baru yang dilakukan Januari 2000 dengan EFF sebesar SDR 5 milyar. Mengapa masih juga dipermasalahkan jalan yang ditempuh? Mengapa ambivalen, bahkan ada yang ingin banting setir cari jalan lain?

Kembali, pengamatan kasar dan sederhana akan menemukan bahwa konsistensi itu yang menentukan keberhasilan untuk mencapai sasaran. Dalam pelaksanaan program dengan dukungan IMF selama ini, Indonesia sudah mempunyai naik turunnya nilai tukar rupiah yang nampaknya ada kaitannya dengan masalah konsistensi. Pada tahap awal pelaksanaan program dengan dukungan IMF, dimulai dengan perbaikan nilai tukar sebentas akan tetapi kemudian rupiah terus terdepresiasi, pada waktu pasar melihat bahwa pelaksanaan program ternyata tidak konsisten. Satu dua kali terjadi perbaikan nilai tukar akan tetapi kecenderungannya terus memburuk, harga USD di pasar spot sekitar Rp 3.600 akhir Oktober 1997, pernah mencapai Rp 14.000 bulan Januari 1998 dan menjadi sekitar Rp.11.000 bulan Mei 1998. Dalam pemerintahan Habibie, pada awalnya diliputi ketidak pastian yang menimbulkan gejolaknya nilai tukar. Harga USD pernah mencapai tingkat tertinggi selama ini, sekitar Rp 16.500 pada pertengahan Juni 1998. Akan tetapi, dalam periode Oktober 1998 sampai akhir pemerintahannya, Oktober 1999, kurs rupiah mengalami kestabilan, pernah mencapai Rp. 8.000, tetapi lebih banyak berkisar sekitar Rp 7.000. Ini berbarengan dengan pelaksanaan program yang cukup konsisten, setiap bulan dilakukan review dan dana dapat ditarik setiap selesai suatu review disetujui oleh Dewan Eksekutif. Sayangnya hal ini idak diteruskan secara konsisten, karena agenda politik yang meninggalkan masalah yang baru kemudian muncul. Kemudin pemerintahan sekarang, terjadi kestabilan selama Oktober 1999 sampai Mei 2000, dimana USD berkisar sekitar Rp 7.000. Setelah itu perkembangan politik dan kurang konsistennya pelakskanaan program membuat depresiasi rupiah kecang lagi. Ini pengamatan sangat kasar yang perlu dilanjutkan dengan pengkajian lebih mendalam. Akan tetapi perkembangan ini telah menunjukkan perlunya memegang konsistensi, atau menghindarkan ambivalensi.