PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY BUMN PELUANG DAN TANTANGAN

Setyanto P. Santosa (Biodata)

[ Kolom Pakar lainnya... ]


Pendahuluan

Kalimat pertama dalam bukunya The Renewal Factor, Robert H. Waterman Jr. mengatakan bahwa the constant is change. Yang tetap adalah perubahan. Namun sayangnya banyak orang yang membenci perubahan, banyak orang takut terhadap perubahan bahkan sebagian lagi tidur pada saat perubahan datang. Tanpa perubahan tidak mungkin kita akan bertahan. Demikian pula dalam dunia usaha perubahan harus kita lakukan. Terdapat tiga unsur yang mendorong kita untuk berubah yakni konsumen, kompetisi dan teknologi.

Menghadapi perubahan yang sedang melanda kita, saat ini di lingkungan BUMN terdapat tiga kata kunci yang selalu dijadikan acuan dalam mengubah berbagai kegiatan perusahaan yakni : Restrukturisasi, Profitisasi dan Privatisasi. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan yang satu dengan yang lainnya. Tidak henti-hentinya unsur pimpinan yang terkait dengan BUMN selalu menanamkan pengertian ketiga program ini kepada jajaran yang dipimpinnya agar BUMN nya dapat bertahan dan dibawa ketingkatan yang lebih baik sejalan dengan yang diharapkan oleh rakyat melalui pendayagunaan BUMN secara terarah.

Restrukturisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha dan peciptaan core competencies. Profitisasi yakni upaya meningkatkan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitibilitas dan nilai perusahaan yang optimal. Sedangkan Privatisasi adalah peningkatan kegiatan penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat umum, swasta (baik nasional maupun asing) sehingga memudahkan perusahaan untuk akses pendanaan, teknologi, manajemen modern dan pasar internasional. Program Restrukturisasi-Profitisasi-Privatisasi dinamakan sebagai Reformasi BUMN tahap pertama. Dan untuk melangkah ke tahap berikutnya tidak harus menunggu sampai tahap pertama selesai dulu, tetapi dapat juga dilakukan bersamaan dengan penyusunan Reformasi BUMN Gelombang Kedua.


Reformasi BUMN Gelombang Kedua

Program reformasi BUMN Gelombang Kedua ditujukan untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang memiliki daya saing dan daya cipta tinggi, sehingga diharapkan akan mampu unggul di pasar global. Namun sesungguhnya maksud dari program Gelombang Kedua tidak hanya berskala mikro tetapi juga mengandung cita-cita nasional antara lain untuk :

  1. Membantu pemulihan perekonomian Indonesia melalui percepatan pembayaran hutang pemerintah (melalui privatisasi), sekaligus memperbaiki struktur penerimaan negara yang akan lebih baik (karena beban hutang telah ringan).

  2. Mengejar ketinggalan daya saing perusahaan Indonesia terutama dalam menghadapi AFTA tahun 2003.

  3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan berkurangnya hutang luar negeri maka APBN akan lebih sehat dan mampu untuk memberikan prioritas kepada program sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain pendidikan, kesehatan.

Agar tujuan Reformasi Gelombang Kedua dapat diwujudkan maka salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mengelompokan BUMN kedalam beberapa grup yang dikenal dengan Holding Company. Dengan demikian perlu di mengerti dan diyakini bahwa pembentukan Holding bukanlah tujuan tetapi hanya alat untuk mencapat tujuan yakni pembentukan perusahaan yang berdaya saing dan berdaya cipta tinggi.

Melalui pengelompokan BUMN kedalam Holding dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) yakni usaha untuk melipat gandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Disamping itu melalui Holding diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, mampu menciptakan corporate leverage sehingga dapat meningkatkan bargaining position. Selain itu akan dapat pula menciptakan sinergi yang optimal (melalui pendekatan vertical integration), dan harus mampu melakukan rationalisasi perusahaan yang mempunyai value creation yang rendah.


Manfaat Pembentukan Holding

Sejalan dengan tujuan pembentukan Holding, maka program ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

  1. Mendorong proses penciptaan nilai , market value creation dan value enhancement.

  2. Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaan.

  3. Mengkoordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar internasional.

  4. Mencari sumber pendanaan yang lebih murah.

  5. Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi yang strategis.

  6. Mengembangkan kemampuan manajemen puncak melalui cross-fertilization.


Pengelompokan BUMN kedalam Holding

Kantor Meneg P-BUMN saat ini sedang melakukan kajian, terhadap 144 BUMN yang akan dikelompokan kedalam 10 buah Holding yakni: Jasa Keuangan (19), Agro Industri & Konsumsi (33),Enerji (3), Pariwisata (10), Telekomunikasi dan Media (4), Industri Strategis (13), Logistik (32), Pertambangan (4), Konstruksi (18), Kehutanan dan Kertas (8). Pengelompokan ini baru dalam tahap kajian dan sedang ditata kembali oleh Konsultan Internasional, dan hasilnya diharapkan akan selesai pada akhir bulan September 1999.


Peluang dan Tantangan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendayagunakan BUMN kali ini merupakan program yang lebih nyata dibandingkan dengan program yang dilakukan oleh Pemerintah beberapa tahun yang lalu melalui Departemen Keuangan dan Departemen teknis masing-masing. Bahkan dapat dinyatakan , untuk pertama kalinya sejak adanya BUMN, arah pembinaan BUMN tampak terlihat jelas dan dapat dimengerti baik sasaran maupun tujuannya oleh para pengelola dan tentunya diharapkan pula oleh seluruh jajaran BUMN.

Kita sadari bahwa selama ini BUMN lebih banyak menjadi bahan cemoohan masyarakat dibandingkan dengan pujian yang diterimanya. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada kenyataannya kondisi BUMN belum dapat membanggakan antara lain karena :

  1. Tingkat profitibilitas rata-rata sangat rendah , yakni dibawah 5 %.

  2. Cara usahanya terkotak-kotak diwarnai oleh budaya usaha birokratis.

  3. Tidak berorientasi kepada pasar, kualitas dan kinerja usaha.

  4. Produktivitas dan utilitas asset masih rendah.

  5. Pemasaran dan distribusi tidak terkoordinir dengan baik khususnya untuk produk ekspor.

  6. Fokus usaha lebih kepada komoditas atau industri primer.

  7. Sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah dijadikan andalan keunggulan komparatif.

Peluang menata kembali BUMN menjadi lebih kuat lagi terutama bila dihadapkan pada kenyataan adanya hutang luar negeri Pemerintah dalam jumlah yang cukup besar kurang lebih AS$ 70 milyar. Dan beban ini hanya dapat dihapuskan melalui upaya privatisasi BUMN. Namun karena kondisi pasar masih belum menunjang maka untuk mempersiapkan privatisasi ini dilakukanlah restrukturisasi BUMN agar dapat mencapai tingkat keuntungan (profitisasi) yang lebih baik sehingga pada waktunya akan dapat menarik perhatian investor membeli dengan harga yang tinggi.

Hasil dari privatisasi setelah dilakukan melalui pengelompokan Holding BUMN ini secara kumulatif diharapkan dapat mencapai angka Rp. 721 triliun atau k.l. AS $ 90 milyar diakhir tahun 2005. Pada saat itu kepemilikan Pemerintah pada BUMN dibawah Holding hanya tinggal 26% sedangkan pada Holdingnya sendiri masih 51%. Apabila nilai perusahaan saat itu (tahun 2005) Rp. 1.664 triliun maka 51% berarti Rp. 832 triliun. Bandingkan dengan nilai BUMN saat ini (tahun 1999) yang hanya Rp. 271 triliun meskipun kepemilikan Pemerintah hampir 100%.


Tantangan

Suatu niat yang baik tentu selalu akan ada tantangannya (bukan hambatan). Demikian pula dengan pembentukan perusahaan yang berdaya saing dan berdaya cipta tinggi melalui Holding, banyak pro dan kontra dilontarkan. Terutama oleh kelompok yang belum pernah melakukan kegiatan bisnis secara nyata atau pihak yang belum mengetahui konsep dan strategi program ini secara rinci. Bagi praktisi bisnis atau pebisnis rencana ini sangat mudah dimengerti dan memang cara terbaik (meskipun bukan obat yang mujarab) untuk menyelamatkan BUMN yang patut untuk diselamatkan.

Konsultan bereputasi internasional saat ini sedang melakukan kajian dan penunjukan mereka bukan dimaksudkan untuk semata-mata mendukung pembentukan holding, karena merekapun akan membuat analisa yang cukup kritis dan rekomedasi yang dapat dilaksanakan (applicable), sesuai dengan nama baik dan profesionalitas mereka.

Demikian pula bentuk masing-masing Holding pun akan dievaluasi, apakah berbentuk umbrella holding, ataukah focused holding, roll-up, status quo atau new business. Umbrella holding adalah pembentukan holding yang akan mengelola suatu kelompok prusahaan yang berasal dari sektor yang berbeda misalnya Agroindustri dan farmasi. Focused holding yakni membentuk beberapa holding yang terdiri dari perusahaan yang berasal dari satu sektor. Roll-up adalah menggabungkan BUMN yang usahanya sama kedalam satu perusahaan. Sedangkan status quo adalah tetap memelihara BUMN yang telah ada atas dasar standalone karena tidak dapat digabungkan ke kelompok manapun.

Dan new business dimaksudkan membentuk perusahaan baru yang bergerak dibidang usaha yang memang dibutuhkan oleh seluruh BUMN misalnya information technology. Dari aspek legal masih perlu pula dikaji pengaruh ketentuan peraturan perundangan yang baru terhadap beroperasinya Holding, misalnya Undang-undang Otonomi daerah, Undang-undang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ataupun Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Tidak sehat. Dan untuk bentuk usaha Holding sendiri apabila yang dimaksud adalah Strategic Holding atau Management Holding saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya dan belum diatur dalam Undang-undang No. 1/1995 tentang Perseroan terbatas.

Pembentukan Holding telah pula menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya birokrasi baru yang berarti menambah beban pembiayaan baru yang akan menciptakan high-cost economy. Sesungguhnya pola Holding yang ditawarkan adalah justru untuk menghilangkan prosedur birokrasi yang saat ini masih ada sedangkan untuk beban overhead-nya sendiri akan dapat dikendalikan karena sebenarnya dalam Holding hanya diperlukan antara 20 -30 orang saja tenaga-tenaga yang profesional dan memiliki visi strategik kedepan. Dengan demikian kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu timbul apabila menyadari bahwa kelemahan holding akan dengan mudah dipecahkan dengan baik oleh suatu leadership yang kuat. Disamping itu berbagai keuntungan yang akan diperoleh dari Holding pun tampak sangat jelas antara lain efisiensi usaha sebagai akibat vertical-integration, cross-vertilization tenaga kerja khususnya eksekutif BUMN, prioritas investasi untuk sektor yang lebih menguntungkan.


Penutup

Adalah suatu hal yang wajar apabila ada suatu gagasan baru kemudian memunculkan reaksi baik yang pro dan kontra, dan seringkali diwarnai pula dengan berbagai kecurigaan bahwa akan ada apa-apanya yang menjurus kepada keuntungan bagi kelompok atau individu tertentu.

Namun khusus untuk program menyiapkan BUMN menjadi perusahaan yang andal melalui pembentukan Holding ini, penulis yang telah berkecimpung di BUMN selama 25 tahun berani menyatakan bahwa program ini adalah cara yang terbaik untuk menyelamatkan BUMN sekaligus perekonomian bangsa.

Kita menyadari bahwa berbagai aspek masih perlu disempurnakan namun seyogyanya tidak menghentikan kita untuk melangkah kearah yang baik dan lebih jelas ini. Apalagi bila kita menyadari bahwa beban hutang yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia sangat berat. Siapapun yang akan memimpin negeri ini dimasa yang akan datang , tanggung jawab internasional ini harus dapat dipecahkan dan tidak mungkin dikembalikan kepada rakyat yang telah sangat menderita atau sekedar hanya menyalahkan para pendahulu kita.

Cara satu-satunya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi bukan merupakan suatu hal yang aib. Banyak negara telah melakukannya dan telah terbukti membawa manfaat yang baik untuk bangsa dan negara, meskipun ada pula yang gagal. Tetapi jumlah negara yang berhasil jauh lebih besar dari negara yang mengalami kegagalan. Belajarlah kita dari keduanya. Hendaknya disadari pula bahwa Privatisasi hanyalah alat untuk membentuk BUMN menjadi lebih profesional dan transparan. Dan dari sisi Pemerintah akan dapat memperoleh tambahan dana yang berasal dari divestasi saham yang dimilikinya.

Banyak dari kita kadang-kadang alergi terhadap privatisasi karena adanya keinginan agar BUMN selalu menjadi milik Pemerintah sepenuhnya, walaupun kita pun sering melontarkan kritik bahwa Pemerintah adalah sumber ketidak efisien-an tidak mungkin akan dapat mengelola organisasi bisnis secara efisien.

Sehingga seringkali pernyataan-pernyatan yang muncul saling bertentangan sehingga membingungkan rakyat. Saatnyalah para profesional dan para kelompok ahli yang menjadi pengamat untuk bersikap lebih arif dan dewasa, Yakni dengan berpartisipasi mematangkan suatu gagasan demi kepentingan bangsa dan negara.

Segi-segi negatif yang mungkin timbul hendaknya dapat disempurnakan bersama-sama baik oleh yang mempunyai gagasan maupun oleh para pengamat tersebut. Keengganan terhadap privatisasi semoga lebih banyak didasari karena kurangnya pengetahuan para pengamat terhadap sejarah timbulnya BUMN yang sebenarnya adalah berasal dari perusahaan swasta dimasa penjajahan Belanda (antara lain Telkom, PLN, Kereta Api, Garuda) yang diambil alih (dinasionalisasi) oleh Pemerintah Indonesia terutama di tahun 60-an. Jadi sebenarnya tidak ada masalah karena privatisasi adalah berasal dari swasta kembali ke swasta…

Jakarta, 9 Agustus 1999.

Setyanto P. Santosa - Pengamat Ekonomi



[Kembali Ke Index]




copyright © 1998 PInter Indonesia.