CATATAN AKHIR TAHUN

[ Index ]

Belum pernah Indonesia di masa Orde Baru mengalami krisis ekonomi yang begitu dahsyat seperti terjadi di semester kedua tahun 1997 ini. Anehnya, dampak pada kehidupan sosial masih belum terlalu terasa. Krisis mata uang yang menimpa ekonomi kita ini juga tidak, atau kurang, disebabkan oleh kelemahan-kelemahan ekonomi atau kebijakan pemerintah secara langsung.

Pada permulaannya, kita kena imbas dan krisis di Bangkok. Krisis yang melanda Asia Tenggara, bahkan sampal menyentuh Korea Selatan, dipicu oleh larinya modal pinjaman dan modal portfolio (yang paling ganas adalah "hedge funds") yang datang dan luar. Modal ini, berbondong-bondong masuk Asia Tenggara dan Timur sejak pertengahan dasawarsa delapanpuluhan. Negara-negara Asia ini menarik sebagai emerging economies yang dinamis, yang laju pertumbuhannya tinggi. Maka prospek keuntungan juga bagus.

Karena besarnya pemasukan modal dan luar ini maka defisit neraca berjalan membengkak, di Thailand sampai 7% dan PDB. Di Indonesia hanya separohnya. Sebelumnya, angka 2% PDB merupakan patokan batas aman bagi defisit neraca berjalan itu. Maka pemodal (non-FDI) dari luar negeri sebetulnya ikut bertanggungjawab atas boom dan bust yang terjadi. Tetapi kepanikan mereka lalu dukuti oleh kalangan-kalangan dalam negeri.

Kurs mata uang jatuh. Diukur dan mata uang nasional maka jatuhnya sampai dua kali. Tetapi jatuhnya rupiah menjadi yang terdalam. Dari Rp 2.450 pada Juni 1997 menjadi lebih dan Rp 6.000 menjelang akhir tahun ini. Di Thailand baht mulai 26 per dollar, akan tetapi sekarang dibawah 50. Ringgit Malaysia tidak kehilangan nilai terlalu banyak. Begitu pula peso Filipina.

Maka yang harus dicari sebabnya adalah jatuhnya nilai Rupiah yang terbesar karena keadaan ekonomi umum tidak separah di Thailand. Keterangan yang paling masuk akal adalah krisis kepercayaan mulai melanda Indonesia. Krisis in mempunyai dimensi politik, artinya menyangkut kepercayaan kepada keadaan serta hari depan politik, terutama setelah Presiden perlu istirahat yang tidak ditegaskan oleh komunike dokter apa sakitnya. Kekurangan transparansi yang meliputi kepemerintahan Orde Baru ikut memperparah krisis kepercayaan.

Apa prospek tahun 1998 ? Jelek! Dengan kurs Rupiah di atas Rp 5.000 per dollar maka banyak sekali perusahaan akan mengalami krisis keuangan dan bankrut. Banyak proyek sudah dan masih akan dihentikan karena modalnya kurang dan prospek pasarnya menjadi suram. Pengangguran akan bertambah dengan ratusan ribu. Ini akan terjadi juga di Thailand, dan juga terjadi di Meksiko di tahun 1995, tahun pertama krisis yang serupa.

Krisis ekonomi Indonesia bahkan dibuat lebih parah lagi oleh dampak kekeringan panjang, debu dan kebakaran hutan yang merusak beberapa tanaman komoditi, seperti tembakau, kelapa sawit dan coklat. Panen padi pun menurun 4% sehingga memerlukan impor.

Pengalaman di Meksiko menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurun sampai negatip di tahun pertama dari masa pembenahan, dan ketinggian 3,5% setahun. Artinya, jatuhnya sekitar 5%.

Mudah-mudahan di Indonesia jatuhnya tidak sedalam itu. Tetapi kalau dihitung dari ketinggian laju pertumbuhan 7,5% setahun maka ada kemungkinan laju pertumbuhan ekonomi tahun 1998 turun sampai 2,5%. Di Thailand laju pertumbuhan ekonomi bahkan diperkirakan menjadi minus selama tahun pertama.

Ada gelagat di Indonesia pemerintah tidak akan bersedia mengadakan kontraksi moneter dan ekonomi seperti dituntut oleh IMF, sebagai "obat yang orthodoks". Akan tetapi, laju pertumbuhan ekonomi di semester kedua tahun 1997 sudah menurun menjadi 4% setahun. Kiranya di semester pertama tahun 1998 akan turun lebih besar lagi. Harapannya, semester kedua sudah ada permulaan kebangkitan kembali.

Akan tetapi, kebangkitan kembali demikian hanya bisa terjadi kalau, pertama, kepercayaan (pada mata uang dan pada keadaan politik) pulih, dan kedua, arus modal dan pinjaman dan luar negeri mulai mengalir lagi. Yang juga tergantung dan faktor kepercayaan.

Maka yang menjadi kunci adalah pulihnya faktor kepercayaan ini. Ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa diatur dengan keputusan pemerintah (saja). KULTUR politik dan menjalankan pemerintahan harus berubah. Transparansi harus jauh lebih besar. Tidak ada yang boleh kebal terhadap pelanggaran ekonomi dan hukum. Sampai sekarang pelanggaran demikian selalu didiamkan. Orde Baru terlalu permisif atau toleran terhadap pelanggaran ekonomi, moral dan hukum, dan terlalu keras terhadap yang dipandang penyimpangan politik, yang sering dan dini disebut "makar".

Dalam krisis ekonomi ini timbul suatu "tarik tambang" antara kekuatan "pasar" dan kekuatan/kekuasaan politik. Di jangka pendek kekuasaan politik sering bisa menang. Di jangka panjang "pasar" sangat mungkin akan menang. Di jangka menengah, wallahu-alam.

Jakarta, 30 Desember 1997