TRANSPARENCY

[ Index ]

Transparency adalah istilah asing yang sekarang keren. Dipakal oleh berbagai kalangan dan gerakan internasional maupun nasional yang mendorong tumbuh serta meningkatnya demokrasi.

Maka artinya terkait dengan makna demokrasi akan tetapi tidak identik. Demokrasi pun bisa ditafsirkan bermacam-macam. Ada demokrasi politik sebagal perwujudan sistim politik di mana rakyat yang pada akhirnya menentukan. Ada demokrasi sosial yang menentang tatanan masyarakat yang berlapis-lapis secara vertikal, misalnya ada kaum ningrat yang mempunyal kekuasaan atau pengaruh besar, ada elite politik seperti kader Partai Komunis di negara-negara sosialis, ada plutokrasi atau oligarkhi di mana kekuasaan (politik atau ekonomi) ada di tangan kelompok kecil. Dan sebagainya.

"Transparency" bisa diterjemahkan sebagai "keterbukaan" dan mungkin bisa menangkap tiga-perempat dan makna konsepnya. Tetapi, "transparency' hanya menunjukkan bahwa suatu sistim mudah bisa dilihat, dan dimengerti, oleh masyarakat yang berkepentingan, berdasarkan keterangan serta laporan periodik yang bisa dipercaya dan diandalkan. Kualifikasi terakhir ini sangat penting. Perusahaan publik serta bank-bank sudah diharuskan oleh peraturan pemerintah untuk mengeluarkan laporan secara berkala di mana kalangan masyarakat yang berkepentingan bisa membaca keadaan kesehatan perusahaan atau bank yang bersangkutan. Ini sudah merupakan kemajuan. Akan tetapi, berbagai laporan serta statements itu tidak selalu bisa diandalkan. Transparencynya masih kurang bisa diandalkan. Maka perlu ada peningkatan dalam kualitas dan sistim transparency demikian.

Denis De Tray, pemimpin perwakilan Bank Dunia di Jakarta, pernah menyerukan peningkatan transparency ini di Indonesia, yang lalu dikaitkannya dengan "culture" atau "kebudayaan". Kebudayaan di sini juga bukan kebudayaan bangsa dengan huruf K besar. Culture yang dimaksudkan adalah "kebiasaan" dari lembaga atau instansi sebagai perwujudan norma ketertiban sehari-hari. Bahkan bisa diciptakan istilah "culture of governance" bagi pemerintah dan instansi-instansi lain yang serba resmi atau publik.

Mengapa transparency ini penting dalam menanggulangi krisis moneter yang sudah menjadi krisis kepercayaan? Karena krisis kepercayaan bersumber kepada adanya iklim yang penuh ketidak-pastian, uncertainties, dan membesarkan resiko ekonomi dan bisnis.

Penanaman modal dalam pabrik-pabrik dan proyek besar dilakukan untuk jangka panjang. Pemodal dalam serta luar negeri perlu percaya kepada hari depan negara, ekonomi serta sistim politiknya. Pada umumnya, prospek jangka panjang bisa diramalkan oleh pemodal sebagian secara objektip. Misalnya, dalam jangka panjang Indonesia berprospek baik karena banyak kekayaan alamnya, dan infrastruktur serta pendidikan sumber daya manusianya senantiasa bertambah selama tiga puluh tahun ini.

Maka yang tidak atau masih kurang pasti adalah wajah pemerintah dalam jangka menengah. Ini sekarang dikaitkan dengan suksesi Presiden Soeharto yang diperkirakan (atau dipastikan) akan terjadi dalam jangka menengah. Maka ada investor (FDI) yang lebih suka menunggu sampai bulan April 1998 untuk mendapat kepastian jangka menengah. Maka kita sudah memerlukan transparency lebih besar mengenai proses suksesi, termasuk siapanya.

Sistim perbankan Indonesia sekarang semerawut karena dasar utama sistim perbankan, yakni kepercayaan, tidak bisa diandalkan lagi. Ini juga disebabkan kurangnya transparency serta kepastian.

Enam belas bank swasta sudah ditutup dan para deposan hanya diganti rugi Rp 20 juta, yang terlalu sedikit. Lalu beredar suatu daftar gelap mengenai bank-bank yang bakal ditutup juga.

Bank Indonesia membantah akan tetapi statement demikian tidak membawa confidence, karena seorang pejabat pernah bilang lain.

Yang diperlukan, misalnya, adalah rating mingguan atau bulanan, apakah bank-bank yang bersangkutan "sehat" dalam hal mengikuti prudential requirements, antara lain (penyakit umum) mengikuti legal-lending-limits. Kalau Bank Indonesia tidak bisa menerapkan ini, misalnya oleh karena banyak vested interests yang dekat pusat kekuasaan, maka bank-bank yang merasa bonafide harus diizinkan untuk menarik lembaga asing, misalnya Standards and Poor (S&P), untuk mengeluarkan "komunike kesehatan" secara periodik. Ini akan menentramkan para deposan. Direksi baru Bank Indonesia harus bisa dan berani mengambil keputusan yang realistik: mana yang harus diberatkan, kepentingan umum atau kepentingan oligarchy?

Demikian pula dengan kesehatan Presiden. Pernyataan Menteri Moerdiono dipandang tidak cukup. Lebih mantap kalau ada komunike kesehatan dari team dokter, lebih baik lagi kalau di team dokter itu diikut-sertakan seorang atau lebih dokter asing dan rumah sakit asing yang terkenal. Kesehatan Presiden Amerika juga selalu mendapat perlakuan yang sama.

Di Meksiko, sekarang ada statements mingguan mengenai kesehatan sistim keuangan negara secara sangat transparan. (HABIS)