ANGGARAN BELANJA, INFLASI DAN REFORMA EKONOMI

[ Index ]

Krisis politik yang mengancam hari Senin minggu yang lalu, yang disebabkan oleh kabar keadaan kesehatan Presiden, tertimpa nasib berkepanjangan. Dengan batalnya rencana kunjungan Presiden ke Malaysia maka masa yang sarat ketidakpastian yang besar akan mulai dan berlanjut. Akan tetapi pesan-pesannya minggu yang lalu tetap penting, dan harus dilaksanakan.

Dari tempat istirahatnya beliau sempat memberi tiga macam instruksi yang maknanya sangat penting. Lalu Menteri Ketua Bappenas dipanggil dan diberi petunjuk mengenai susunan, serta gelagat, RAPBN 1998/9 yang harus siap pada akhir tahun.

Semua itu penting dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pertama, urusan jangka pendek, yakni susunan anggaran belanja. Petunjuknya menekankan REALISME dan TRANSPARANSI. Di pertemuan dengan Menteri Ginanjar dirinci bahwa tingkat RAPBN 1998/99 tidak perlu lebih tinggi daripada yang berjalan ini. Ini suatu pengorbanan yang besar. Tradisi, serta ambisi, kita adalah bahwa selalu ada kenaikan yang "mencerminkan peningkatan pembangunan".

Kalau kali ini RAPBN tidak naik dari tingkat sekitar Rp 101 trilyun maka dalam nilai riilnya ia menurun cukup banyak, karena beberapa tingkat harga akan dan harus naik. Misalnya, kurs Rupiah, agar realistik, harus jauh di atas Rp 2.450/dollar. Kalau subsidi, terutama subsidi harga BBM, harus ditekan maka harga BBM harus dinaikkan. Dan sebagainya.

Pos-pos apa yang akan mengalami kemunduran riil? Biasanya gaji pegawai negeri dikorbankan. Ini akan menimbulkan macam-macam komplikasi, antara lain korupsi serta pungutan, baik yang besar maupun yang kecil, tidak bisa diperangi. Dari belanja rutin maka pos biaya perjalanan masih bisa, dan pasti, dipangkas. Pos ini sering juga di-"korupsi" untuk menambah penerimaan gaji.

Akan tetapi tidak bisa dinikmati oleh semua (tingkat) pegawai. Biasanya hanya yang di atas mempunyai kesempatan besar. Sebetulnya, semangat prihatin dan berhemat harus dijadikan gerakan nasional di mana tingkat pemerintah yang atas harus memberi teladan sungguh-sungguh. Bahkan harus mendesakkannya kepada masyarakat. Berita istri pejabat tinggi dan Darmawanita berlibur di luar negeri tidak boleh mengisi halaman surat kabar lagi. Tetapi, peraturan lama yang membatasi jumlah undangan pada resepsi perkawinan (yang biayanya bisa ratusan juta rupiah, yang pasti tidak bisa dibiayai dari gaji sehingga perlu mengundang "sumbangan") harus ditaati. Pimpinan pemerintah harus mulai bersikap keras, memanggil serta memarahi pejabat yang kelakuannya disorot masyarakat, jangan membiarkan serta mengharapkan "orang dewasa serta bertanggungjawab harus tahu sendiri". Salah suatu kebudayaan politik yang "soft" harus dibuang.

Presiden juga prihatin meningkatnya inflasi. Ini juga sangat penting. Inflasi tahun 1998 harus dijaga tetap single digit. Inflasi bulan November yang sangat tinggi tidak disebabkan excess demand, oleh kelebihan uang yang beredar, melainkan oleh harga bahan makanan (khususnya beras) yang melonjak oleh karena supplynya terganggu. Supply ini harus diperbaiki. Apa gunanya BULOG? Ucapan pejabat tinggi bahwa masih ada "surplus" harus diberi kualifikasi. Di mana surplus itu belakangan hari? Anggaran belanja pemerintah 1998/99 tidak akan menjadi sumber inflasi, kalau petunjuk Presiden dilaksanakan. Maka yang masih harus dijaga adalah ekspansi moneter di sektor swasta. Di sini ada dilema. IMF menghendaki kontraksi dengan mempertahankan tingkat bunga yang tinggi. Pemerintah tidak mau mengikuti tuntutan ini karena takut roda ekonomi macet. Ekspor tak akan naik banyak dan pengangguran bisa melimpah. Ini memang harus dicegah. Bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan turun, paling sedikit semester pertama 1998, ini harus kita terima dengan semangat realisme. Kalau laju pertumbuhan ini mencapai sekitar 3% ukuran tahunan, maka ini sudah merupakan "kontraksi" yang nyerempet "resesi". IMF harus realistik juga.

Reforma ekonomi harus diteruskan. Ini juga esensial. Yang sangat dipentingkan oleh IMF, Bank Dunia dan kreditor serta pakar luar negeri adalah reforma di sektor perbankan, baik sektor swasta, maupun BUMN dan bank-bank pembangunan daerah. Pembenahan sektor ini pun sangat rumit. Resep IMF yang radikal yang menuntut bank keropos ditutup saja, tidak bisa dilayani. Menutup 16 bank saja sudah merusak sendi-sendi kepercayaan pada hampir semua bank swasta, sehingga untuk sementara tidak berfungsi lagi.

Harapan masyarakat dalam dan luar negeri yang belum tertampung oleh instruksi Presiden adalah transparansi mengenai urusan proyek-proyek. Harapan masyarakat dalam dan luar negeri adalah bahwa tidak ada pilih kasih. Maka sebaiknya Presiden tidak mengambil keputusannya sendiri melainkan selalu terdukung oleh para menteri yang bertanggung-jawab. Public relationsnya juga diperbaiki. Mungkin mencairkan kembali 15 proyek yang pernah ditangguhkan ada alasan rasional. Mungkin dimulainya proyek kilang minyak besar merupakan keputusan yang baik. Akan tetapi, perhatikanlah transparansi dan andalkan pada keterangan para menteri yang logis dan meyakinkan.