SAMPAI IMF IKUT NGURUSIN DISTRIBUSI BERAS

[ Index ]

Distribusi sembako, terutama atau khususnya beras, sampai sekarang belum beres. Lagipula, pemerintah setiap kali merubah kebijakannya. Akhirnya, IMF dalam konsultasi bulan ini mengangkat distribusi beras menjadi prioritas tinggi. Pertanda masalahnya masih belum selesai. Sebetulnya, ada masalah lain yang dibicarakan IMF dengan pemerintah, yakni masalah keamanan/penjarahan. Indikasi ini terdapat pada ungkapan Amien Rais setelah ketemu Hubert Neiss dari IMF (Bisnis Indon, 13 Sep).

Aneh IMF ikut campur distribusi beras. Biasanya dana bantuan IMF dipakai untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Bank Dunialah yang lebih dekat kepada urusan distribusi sembako karena lembaga ini, bersama sejumlah negara-negara donor bilateral, memberikan bantuan yang besar untuk penyelenggaraan "social safety net". Tetapi, yang sekarang bersuara keras mengenai distribusi beras adalah IMF dan bukan Bank Dunia. Apakah ini karena IMF setiap bulan menguji pelaksanaan program oleh pemerintah, sehingga sempat mengadakan "tekanan" pada pemerintah?

Pemerintah sudah beberapa kali merubah policynya. Mula-mula yang disubsidi adalah sembilan bahan pokok, termasuk beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, kedelai, obat-obatan, minyak tanah, dll-nya. Jumlah subsidi menjadi terlalu besar. Syukur IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negara-negara donor lainnya rela dan sanggup (untuk tahun ini) menanggung biaya besar subsidi itu. Jumlah bantuan CGI yang disediakan tahun ini adalah US$ 14 milyar, lebih dari dua kali jumlah biasanya. Cukup untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. Maka pemerintah cukup devisa untuk mengimpor beras. Yang bisa meleset adalah pelaksanaan impor dan distribusinya, oleh karena KKN atau kerancuan policy pemerintah.

Inflasi yang meningkat juga lebih banyak disebabkan oleh penyesuaian harga-harga sembako ke tingkat keseimbangan baru, sesuai dengan kurs rupiah yang masih di atas Rp 10.000 per dollar. Karena subsidi untuk sembako ini, kecuali untuk beras, dihentikan oleh pemerintah maka cepat atau lambat harga gula, minyak goreng, tepung terigu, kedelai dll-nya akan menyesuaikan ke arah harga impor dengan kurs pasar. Harga beras dalam negeri pun naik oleh karena patokan harga gabah kering giling dinaikkan. Harga baru ini menguntungkan petani sehingga dampak jangka menengahnya akan positip.

Kami merasa prihatin akan policy pemerintah terakhir yang mau membagikan beras kepada jutaan keluarga pra-sejahtera dengan harga Rp 1.000 per kilo. Tampak kerancuannya. Di surat kabar Sabtu tgl 12 Sep. disebut 7,5 juta keluarga. Surat kabar Senin pagi tg 14 Sep menyebut 15 juta keluarga pra-sejahtera. Suara Pembaruan Senin sore tanggal 14 Sep. kembali ke angka 7,5 juta keluarga pra-sejahtera, disebut oleh Menteri Haryono. Mana yang policy Pemerintah? Setiap keluarga akan mendapat 20 kg (pemberitaan di surat kabar Sabtu 12 Sep) atau 10 kg (surat kabar 14 Sep) sebulan untuk 9 bulan. Hanya periode 9 bulan ini konsisten, yakni sampai akhir tahun anggaran.

Artinya, beras murah ini tidak lagi dilempar ke pasar sebagai Operasi Pasar Murni untuk menstabilkan harga. Keluarga pra-sejahtera mendapat kupon. Panjatahan beras ini mirip untuk beras yang dibagikan kepada pegawai negeri dan ABRI.

Mudah-mudahan distribusi beras kepada 7,5 atau 15 juta keluarga pra-sejahtera ini tidak menimbulkan masalah baru. Jumlah beras yang tersangkut kurang dari 1 juta ton setahun, kurang dari seperempat dari rencana impor seluruhnya. Bukan angka yang terlalu besar.

Yang bisa menimbulkan masalah adalah kriteria siapa yang dipandang "keluarga pra-sejahtera" itu? Penujukan akan dilakukan oleh Pemda dan tidak semata-mata berdasarkan definisi BKKN, yang antara lain menyangkut keluarga yang tidak mampu makan dua kali sehari. Yang harus dijaga adalah kriterianya tidak menjadi bola umpan politik bagi menteri atau pejabat yang suka menjadi populer.

Biaya subsidi dari program social safety net ini sekitar Rp 3,5 trilyun, kalau harga pasar beras kualitas rendah dihitung Rp 2000 per kilo. Didollarkan menjadi US$ 350 juta atas kurs Rp 10.000 per dollar. Dibandingkan jumlah bantuan luar negeri tidak mahal. Yang harus dipertimbangkan adalah "opportunity cost"nya, yakni kalau uang yang sama dipakai untuk program lain, apakah manfaatnya tidak akan lebih besar? Program alternatip lain misalnya "food for work programs".

Distribusi beras kepada pegawai negeri dan anggota ABRI tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena sudah berlaku lebih dari 30 tahun dan beras itu bisa dipandang bagian dari gajinya. Keluarga pra-sejahtera tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri yang jumlahnya sudah pasti.

Pemerintah sudah bereksperimen beberapa kali merubah sistim distribusi. Sampai kepala BULOG dan DOLOG Jaya diberhentikan. Tetapi yang "salah" bukan kedua pejabat itu saja. Kalau pemerintah mengganti para distributornya dengan alasan sosial-ekonomi, misalnya menggantinya dengan koperasi, atau distributor Tionghoa diganti oleh pribumi, maka dua sasaran mau dicapai sekaligus: pertama, agar beras sampai ke tujuannya dengan harga murah, dan kedua, mengganti distributor lama dengan yang baru (yang mungkin kurang pengalaman serta modal kerja). Salah satu sasarannya bisa meleset.

Alternatip lain untuk menyalurkan beras impor adalah untuk menstabilkan pasar lewat Operasi Pasar Murni, oleh BULOG,. Syarat utama adalah menjual beras ini hanya sedikit di bawah harga pasar. Tetapi harga pasar diharapkan turun berangsur-angsur karena penambahan supply ini, sehingga akhirnya mencapai tingkat yang dipandang wajar.

Sebagian besar rupiah yang disediakan untuk subsidi juga bisa dipakai untuk memberi pekerjaan kepada para penganggur untuk memperbaiki atau merawat infrastruktur, dalam bentuk "food for work programs". Ini juga sudah dilaksanakan, tetapi bisa diperluas. Yang miskin dan yang menganggur tidak diberikan beras murah melainkan pekerjaan. Upahnya bisa dibelanjakan untuk bahan makanan. (HABIS)