TIM REKONSILIASI NASIONAL ATAU HANYA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAN KOMNASHAM?

[ Index ]

Gagasan Rekonsiliasi Nasional telah mencuat di Jakarta. Pemerintah dan KomnasHam memutuskan membentuk tim informal untuk keperluan itu hari Jum'at yang lalu.

Apa isi sebenarnya dari kesepakatan Pemerintah dan KomnasHam ini tidak terang. Kiranya, yang dispekati baru pembentukan tim. Dikatakan "tim itu bisa mendorong proses rekonsiliasi untuk mencapai kebersamaan baru dalam memajukan bangsa ke arah yang bersama-sama diinginkan. Diharapkan juga mampu menjadi ajang untuk melupakan dendam di masa yang lalu, tanpa harus mengabaikan masalah penegakan hukum. Hal itu penting, mengingat ancaman separatisme dan disintegrasi dalam masyarakat." (Kompas 5/9/98) Teranglah, yang disebut baru aspirasinya, belum cara serta jalan ke arah itu. Di jalan itu banyak bagian akan sangat licin sehingga mudah terpleset, dan bagian lain penuh krikil-krikil serta batu yang tajam.

Tim kerjasama antara KomnasHam dan Pemerintah baru bersifat "informal", sebelum dibentuk secara resmi oleh Presiden. Anggota tim dari pemerintah adalah Menkeh (berfungsi sebagai penghubung), Mendagri, Menko Polkam, Menhamkam/Pangab. Dari Komnas belum ada kepastian. Dibuka kemungkinan melibatkan unsur-unsur LSM.

Marzuki Darusman dari KomnasHam menekankan (sebagian) maksudnya, yakni "untuk meliput berbagai persoalan yang dipandang perlu untuk mendapat perhatian presiden dan kabinet untuk memperoleh penanganan dan sosialisasi". Menkeh Muladi, sebagai wakil pemerintah menekankan agar "melupakan dendam masa yang lalu (tanpa mengurangi upaya-upaya hukum)". Antara kedua maksud itu bisa ada perbedaan besar. Bagi Marzuki tim menjadi jembatan komunikasi untuk mendapat pengertian pemerintah mengenai masalah-masalah penting. Untuk Muladi (Pemerintah) yang penting adalah melupakan dendam masa lalu. Misalnya, jangan balas dendam pada Suharto?

Tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat banyak yang mendukung gagasan Rekonsiliasi Nasional. Pertama, Menhankam/Pangab Jendral Wiranto. Baginya, tujuannya adalah membangun kembali satu visi dan semangat untuk menyelesaikan bersama masalah yang dihadapi bangsa. Tidak ada gunanya kita saling menyalahkan, saling mencurigai, dan saling hujat, padahal dibutuhkan kebersamaan, pengertian untuk menyelesaikan masalah.

Mantan Mendagri Rudini berpendapat masih ada kesempatan bagi Presiden Habibie untuk menyelenggarakan rekonsiliasi nasional sebagai upaya menghilangkan sentimen dan membina kerukunan nasional. Kecurigaan di kalangan tokoh politik atau pun antar kelompok etnis dan keagamaan tidak boleh menghalangi upaya rekonsiliasi yang justru diperlukan untuk menghilangkan kecurigaan ini,

Nurcholis Madjid juga mendukung gagasan ini. Dalam keadaan apapun, politik balas dendam tidak boleh terjadi. Diperlukan pengorbanan dan kesadaran bahwa rekonsiliasi nasional mutlak dibutuhkan jika bangsa Indonesia tak ingin terus tercabik-cabik dengan masalah intern, sementara masyarakat dunia berpacu meningkatkan kesejehtaraan bangsanya.

Budi Hardjono dari PDI (non-Megawati) mengaitkan rekonsiliasi ini dengan kedudukan Presiden Habibie. Ia berpendapat bahwa lebih baik semua kelompok, terutama yang terus-menerus menyerang Habibie, melunak dulu dan memberi solusi yang lebih konkrit.

Mantan Sekjen DPP Golkar, Sarwono Kusumaatmadja, juga minta masyarakat agar tidak mengganggu Presiden Habibie. "Saya setuju Habibie tak usah direcoki dulu. Berikan dia waktu untuk membenahi. Habibie sekarang ibarat membawa lap kotor. Kalau disuruh ngepel, ya malah makin kotor. Jadi, ya biarkan saja".

Bisa dipertanyakan, apakah tim rekonsiliasi nasional ini secara operasional bisa beropersi dalam waktu yang dekat ini? Dalam pelaksanaannya, bisa dilihat sejumlah masalah.

Pertama, KomnasHam harus mencari di antara jajarannya yang bersedia duduk di tim demikian. Bisa dibayangkan ada anggota KomnasHam yang enggan duduk di satu barisan dengan tokoh-tokoh pemerintah seperti Menteri Dalam Negeri dan Menko Polkam, karena mempertanyakan, kedua mereka itu "part of the solution atau part of the problem"? Tetapi, karena sudah terlanjur basah maka sejumlah anggota yang tampil di depan pers Jum'at sore itu, yakni Marzuki Darusman, Bambang Soeharto, Koesparmono Irsan, BN Marbun, Prof. Ch. Himawan dan Samsuddin, kiranya tidak bisa menolak.

Untuk mengajak unsur-unsur LSM dan tokoh-tokoh non-pemerintah yang lain bisa sukar kalau mandat tim ini tidak jelas, juga rambu-rabunya. Tokoh-tokoh yang pernah melontarkan gagasan ini di masyarakat, seperti Norcholis Madjid, Rudini, Buyung Nasution, Budi Hardjono, dan Sarwono, mungkin sulit juga untuk menolaknya. Sangat mungkin mereka akan minta ketegasan rambu-rambu serta sasarannya. Tetapi, tokoh-tokoh yang benar-benar punya massa adalah Megawati, Gus Dur dan Amien Rais.

Dilemma operasional tim rekonsiliasi nasional ini adalah menggabungkan sasaran dari gerakan reformasi, dan yang penting adalah pembersihan KKN di jajaran pemeritahan, di satu fihak, dan di lain fihak, "memberikan Habibie waktu serta kesempatan yang lebih banyak". Pemerintah Habibie masih dipandang sebagai kelanjutan pemerintah Suharto yang penuh KKN. Dari pemerintah yang tidak benar-benar terdiri dari para "reformator" yang dulu menantang pemerintah Suharto, sukar diharapkan tindakan-tindakan tegas.

Menkeh Muladi sebelumnya adalah anggota KomnasHam, bukan anggota pemerintah Suharto. Tetapi, ketika didesak wartawan, apakah rekonsiliasi ini termasuk perlakuan terhadap mantan presiden, Menkeh menyatakan tidak. "Nggak, nggak sampai ke situ".

Maka tim ini dalam kenyataannya nanti mungkin hanya berupa tim kerjasama antara Pemerintah dan KomnasHam. Lalu, apakah tokoh-tokoh KomnasHam bisa mendapat dukungan massa di Indonesia yang luas? Sangat tergantung dari hasil-hasilnya. (HABIS)