PROF. MCLEOD: CARA MENURUNKAN INFLASI DI INDONESIA KURANG TEPAT

[ Index ]

Minggu yang lalu Prof. McLeod dari Australian National University bicara di suatu seminar CSIS mengenai pengendalian inflasi, khususnya di Indonesia.

Yang dikatakannya mengandung kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya otoritas moneter. McLeod adalah ahli moneter, dan dikatakan "purist". Artinya, inflasi adalah gejala moneter belaka dan sangat tergantung dari ekspansi agregat moneter. Ada beberapa ukuran bagi agregat (kebesaran) moneter ini, yang dengan bahasa teknis disebut M0, M1, M2, dsb-nya. Yang dipakai Bank Indonesia adalah M0 (uang khartal plus), M1 (uang khartal dan giral) dan M2 (M1 plus deposito dll.). Dalil Prof. McLeod adalah inflasi tergantung dari ekspansi likuiditas, dan ukuran yang paling cocok adalah M0 yang paling likuid.

Secara statistik memang ada cukup bukti bahwa tingkat inflasi di Indonesia lebih mengikuti ekspansi M0, dan Bank Indonesia mempunyai ukuran emperik untuk M0 ini. Lagipula M0 adalah agregat moneter yang sehari-hari diketahui oleh Bank Indonesia. M2 misalnya, tidak bisa dikuasai secara langsung oleh Bank Indonesia; hanya sebagai akibat kebijakan-kebijakan moneternya, misalnya terhadap ekspansi kredit.

Tetapi justru Prof. McLeod keberatan kalau Bank Indonesia berusaha mengekang ekspansi kredit karena menurut dia tidak akan mempengaruhi ekspansi M0 terlalu banyak.

Apakah dalil profesor ilmu moneter ini mutlak benar? Ahli-ahli bidang moneter tidak sepakat dalam hal ini. Prof. McLeod setahun yang lalu ditarik Bank Indonesia sebagai konsultannya. Oleh karena itu pandangan-pandangan Prof. McLeod diketahui oleh pimpinan Bank Indonesia. Pentingnya M0 diamini oleh Bank Indonesia. Tetapi, Bank Indonesia juga berpendapat bahwa ekspansi M2 ikut mempengaruhi, dan ekspansi kredit pada akhirnya bisa mempengaruhi M2. Maka itu Bank Indonesia mempunyai target untuk ekspansi M2, yakni (sekarang) 18% setahun. Tetapi di tahun-tahun yang lalu target ini tidak pernah dicapai. Pertumbuhan M2 dan ekspansi kredit selalu di atas 20% setahun di kala inflasi mendekati 10%.

Yang membuat himbauan BI kepada sektor perbankan untuk mengendalikan ekspansi kredit, terutama untuk beberapa sektor, seperti properti, kurang efektip, adalah antara lain kurang tegasnya BI menindak bank-bank yang terlalu bermasalah. Mungkin sekali faktor "intervensi politik" main peranan. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi ada hubungan dengan "politik".

Anggaran belanja pemerintah sudah ketat, bahkan sedikit kontraktip (diukur dampak moneternya). Ini sudah baik. Akan tetapi, umum tahu bahwa pengeluaran "extra budgetair" tak bisa dikendalikan secara cukup efektip. Ekspansi moneter bisa bersumber pada pengeluaran di luar anggaran ini. Ini pun sarat dengan unsur "politik". Yang diperlukan adalah analisa yang menyoroti apakah yang menyusun pengeluaran-pengeluaran di luar anggaran ini dan yang disebabkan oleh keputusan atau kemauan penguasa.

Prof. McLeod juga berkeberatan pada kebiasaan otoritas moneter Indonesia untuk mendepresiasikan kurs rupiah terhadap dollar sekitar 4% setahun. Inilah sumber inflasi, bagi dia.

Sarannya adalah BI jangan ngutik-ngutik kurs ini. Biarkan "pasar" menentukan kurs ini. Kalau kekuatan pasar mempunyai kecenderungan untuk mengapresiasi rupiah, biarkan saja. Kalau ada arus modal besar masuk maka kecenderungan ini ada. Dan rupiah, tetapi juga baht Thailand, bisa mengalami apresiasi. Di Thailand yang inflasinya rendah maka apresiasi ini lebih besar.

Maka di Indonesia pertanyaannya adalah: apakah depresiasi kurs rupiah "membuat" inflasi atau "akibat" inflasi? Kita selalu berpendapat yang akhir itu. Justru oleh karena ada inflasi domestik sekitar 10% maka kurs rupiah memerlukan depresiasi sekitar 4-5% agar ekspor non-migas tidak terpukul. Kita tidak percaya bahwa hanya dengan kebijakan kurs yang lain maka inflasi bisa diturunkan. Tak ada obat yang murah untuk mengekang inflasi. Kalau ada maka semua negara berkembang sudah menelannya. Terutama di Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin.

Semua orang setuju: inflasi disebabkan oleh karena ekspansi moneter. Yang penting adalah: di negara berkembang tertentu sumber ekspansi itu apa? Paling sering defisit anggaran belanja. Di Indonesia sangat mungkin "defisit extra-budgeter" ulah pemerintah. Kebocoran ini belum bisa dikendalikan.

Sebab ekspansi yang lain adalah (bukan sektor pemerintah melainkan) sektor swasta. Ini bisa terjadi oleh karena terlalu banyak modal yang masuk, bank-bank kasih terlalu banyak kredit. Tetapi inflasi juga bisa bersumber dari segi supply atau dari sektor riil. Bahkan di Indonesia ada faktor tambahan: inflationary expectations. Masyarakat kena penyakit ini karena pengalaman sejarah. Hanya waktu bisa menyembuhkannya. Misalnya, inflasi berangsur-angsur turun. Bisa terjadi kalau inflasi Indonesia turun dari 9% setahun ke 7%, ke 5%, dan seterusnya.