TANGGAPAN MENGENAI "GROWTH ECONOMISTS" YANG KONSERVATIP DAN OPTIMIS

[ Index ]

Ini tanggapan kedua, atas permintaan Jawa Pos, yang menampilkan pendapat Drs. Kwik Kian Wie dan Drs. Faisal Basri, mengenai "growth economists" yang konservatip dan optimis.
Saya merasa perlu untuk menjadi "juru bicara" dari kelompok (Widjojo) ini.
SADLI

Kepada: Sdr. Zarman Syah, JAWA POS
Dari: Prof. Sadli

Tiap kali kalau orang kasih bendera, atau julukan, kepada suatu mahzab ("ajaran") ekonomi, secara populer, seperti "growth economists" (artinya ekonom yang mementingkan pertumbuhan ekonomi), maka tidak akan mencakup keseluruhan dari apa yang dikerjakan.

Teknokrat utama, misalnya Prof. Widjojo, yang (dulu) sebagai ketua Bappenas dan menko (pembangunan?) ikut merencanakan berbagai Repelita dan mengawasi pelaksanaannya, pasti akan keberatan mendapat julukan demikian.

Mengusahakan laju pertumbuhan ekonomi tetap penting. Kalau laju pertumbuhan ini, misalnya, hanya 3% setahun (zaman Orde Lama) dan laju pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 2,7% (permulaan Orde Baru) maka perbaikan pendapatan per kapita hanya 0,3% setahun. Ini berarti hanya setelah (72 : 0,3) 240 tahun naik dua kali. Artinya tidak ada harapan sama sekali. Kalau laju pertumbuhan PDB 7% setahun dan laju pertumbuhan penduduk 2% setahun maka setelah 72 : 5 = 14,5 tahun ada kenaikan dua kali. Dewasa ini laju pertumbuhan ekonomi sekitar 7,6% setahun dan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,6%, maka doubling time pendapatan per kapita adalah 72 : 6 = 12 tahun. Ini 'kan lumayan sekali. Artinya, setelah satu generasi, atau 25 tahun, pendapatan per kapita naik 4 kali. Kalau misalnya pendapatan per kapita sekarang $ 1000 setahun maka satu generasi lagi bisa menjadi $ 4000, lebih tinggi dari tingkat Malaysia sekarang. Karena itu sangat penting untuk mempertahankan laju pertumbuhan PDB di atas 7,5% setahun.

Ini pada dirinya tidak akan menjamin pemerataan yang baik. Bahkan ada kecenderungan kesenjangan dalam pembagian pendapatan (misalnya terukur dengan Gini coefficient) bisa memburuk kalau suatu ekonomi, atau masyarakat, meningkat dari pendapatan per kapita $ 1000 sampai $ 3000 setahun.

Banyak observer luar negeri melihat pembagian pendapatan di Indonesia masih lebih baik ketimbang Thailand dan Malaysia. Tetapi, di Malaysia dan Thailand issue kesenjangan mungkin tidak begitu mencuat seperti di Indonesia. Sebab utama, mungkin, adalah keadaan khas dari politik Indonesia, lebih-lebih zaman sekarang yang seperti ada mode populer untuk mengganyang pemerintah di segala bidang.

Ketika Prof. Widjojo masih bertanggung jawab lebih langsung terhadap Repelita, sebagi Ketua Bappenas, maka ialah yang (didukung oleh Presiden Suharto) mulai innovasi program-program INPRES. Program-program demikian ditujukan kepada pemerataan, terutama untuk mengatasi kemiskinan di daerah, karena kurang infrastruktur, kurang input seperti pupuk, kurang pendidikan. Program INPRES juga berusaha menciptakan kesempatan kerja di masyarakat desa.

Program-program INPRES ini diteruskan sampai sekarang, sampai dilancarkan program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan prakarsa Presiden Suharto sendiri untuk menggunakan "sumbangan wajib" 2% dari sisa penghasilan sesudah bayar pajak untuk membantu keluarga pra-sejahtera terutama yang tinggal di luar kawasan "desa tertinggal".

Meluaskan pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, dalam jangka panjang juga akan membantu mengentaskan kemiskinan.

Maka ada kepastian yang jauh lebih besar untuk memberantas kemiskinan absolut, artinya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Malaysia praktis keadaan ini sudah tercapai, kecuali mungkin di pedalaman Kalimantan. Di Thailand, dengan pendapatan per kapita sekitar $ 2000 masih ada kantong-kantong daerah miskin, tetapi kiranya sepuluh tahun lagi tidak akan ada lagi.

Yang jauh lebih sulit adalah mengurangi kemiskinan relatip. Inilah yang sekarang dilihat sebagai "kesenjangan sosial". Mengapa bangsa kita yang keturunan Tionghoa sering (jauh) lebih maju? Mengapa ada banyak pejabat, baik di pusat maupun di daerah, yang kekayaan yang kelihatan pasti tidak bisa didukung oleh gaji bulanan yang nominal atau resmi? Inilah yang dimaksudkan oleh Prof. Suhadi kalau ia mengeluh ada "kolusi" dsb-nya.

Mengapa policy ekonomi, yang makro, yang mikro dan yang sektoral, tidak mampu untuk mencegah ini? Jawabannya panjang sekali karena tidak hanya menyentuh economic policy secara murni.

Kaum ekonom secara konvensional hanya bisa melihat politik perpajakan dan politik competition (artinya mencegah monopoli, oligopoli dan kolusi) bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Akan tetapi, di banyak negara berkembang, dan justru yang maju pesat lewat mekanisme pasar, keadaan politik, sosial dan kekuatan hukum belum bisa mendukung. Bagaimana menerangkan bahwa justru negara bekas komunis, seperti Cina dan Vietnam, sekarang merajai peringkat atas daftar negara (berkembang) yang sangat korup? Sampai Indonesia tergeser dan (hanya) menduduki ranking ketiga?

Kaum teknokrat yang secara kolektip ikut mengarahkan pembangunan lewat lima Repelita wajar bersemangat optimis. Paling tidak mereka berhasil ikut mengusahakan laju pertumbuhan di atas 7% setahun (dan laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,7% setahun menjadi 1,6% sekarang).

Mereka harus "optimis" dan realis. Pekerjaan mereka adalah melaksanakan "the art of the POSSIBLE" (termasuk politically possible), bukan mencapai situasi ideal dalam kurun waktu yang terbatas.

Di lain fihak, tokoh-tokoh seperti Prof. Mubyarto dan Drs Kwik Kian Wie ada peran sosialnya (sebagi kritikus) yang sangat penting. Tetapi kalau mereka sekiranya menjadi menteri ekonomi, maka pasti suaranya tidak selantang sekarang. Pak Mubyarto adalah asisten menteri, yang tidak mempunyai tanggung jawab eksekutip.

Anggaran belanja INPRES tidak dikurangi, bahkan ditambah sedikit. Bappenas harus berusaha agar dalam keterbatasannya yang bisa dicapai adalah optimum, kalau bisa yang maksimum.