|
Business News, 3 Januari 1997
RAMALAN SOSIAL YANG SURAM
|
![]() |
|
Ramalan para ekonom untuk tahun 1997 sebagian cerah, terutama ekonom makro,
ekonom pemerintah dan tokoh-tokoh ekonom senior mantan pejabat pemerintah.
Banyak ekonom-sosial tidak sefaham dengan pandangan optimistik ini.
Mereka melihat banyak ketimpangan sosial-ekonomi yang bisa menjadi eksplosip.
Mereka tidak menyangkal tercapainya laju pertumbuhan ekonomi di atas 7,5% setahun,
namun menolak pemerataannya. Yang mendapat keuntungan terbesar dari pertumbuhan
ekonomi adalah segelintir orang yang dekat dengan pusat kekuasaan pemerintah,
konglomerat yang tidak dilarang menjalankan monopoli atau oligopoli,
golongan non-pribumi yang selalu menang persaingan.
Surat kabar berbahasa Inggris, Jakarta Post, hari minggu yang lalu menurunkan
liputan hasil wawancaranya dengan sejumlah paranormal yang semuanya meramalkan
prospek yang gloomy. Mereka adalah Ki Ageng Selo, Gendeng Pamungkas, Mama Terate,
Permadi Sastrowiwoho dan Putri Wong Kam Fu. Yang menarik adalah bahwa
ungkapan-ungkapan mereka mencerminkan suatu "mood", suatu suasana
pradisposisi umum.
Ramalan paranomal itu semuanya melihat 1997 penuh dengan gejolak sosial.
Peristiwa seperti 27 Juli di Jakarta, di Situbondo dan di Tasikmalaya,
bakal terulang sepanjang 1997. Walaupun seorang paranormal juga meramal
bahwa pemilu di bulan Mei 1997 akan berjalan lancar dan Golkar menang dengan mudah.
Maka tahun 1997 akan ditandai oleh tambahan kemakuran di satu fihak,
dan kekurangan stabilitas sosial di lain fihak. Berkat kuatnya aparat pemerintahan
dan keamanan maka kedua gejala itu bisa terjadi. Tetapi ada resiko jangka panjangnya,
yakni kalau legitimasi dan citra aparat pemerintahan dan keamanan terus menerus
digerogoti pada sendinya. Inilah yang harus diwaspadai mereka yang sekarang berkuasa.
Kalau selama setengah tahun bisa terjadi tiga gejolak sosial-politik besar
yang memakan korban jiwa dan harta, maka siapa pun (tidak perlu paranormal)
akan cenderung "meramal" ulangannya di tahun 1997. Mengapa bisa
terjadi amukan di Tasikalaya tanpa bisa tercium sebelumnya berdasarkan
pengalaman di Situbondo? Apakah ledakan-ledakan itu begitu spontan?
Spontan atau tidaknya sering masalah interpretasi juga. Bagi seorang sarjana
sosiologi mungkin tampak sebagai ledakan spontan karena lingkungannya terlalu subur,
terlalu banyak daun kering yang mudah tersulut api. Tetapi, dinas intel polisi
dan tentara harus pandai mengidentifikasi orang-orang atau kelompok yang
sekarang ini suka mengantongi korek api, dan menunggu kesempatannya.
Dalam situasi yang sosial-peka sering ada kelompok-kelompok yang fanatik
atau radikal yang mau "membakar", secara fisik atau non-fisik.
Peristiwa 27 Juli, Situbondo dan Tasikmalaya harus dikaji oleh semua fihak
yang berkepentingan, untuk berusaha mencegah pengulangannya. Misalnya, para
penguasa di Jawa Tengah sangat prihatin dan berusaha mencegah hal yang serupa
terjadi di provinsinya, yang letaknya di tengah Jawa Timur dan Jawa Barat.
Bisa terjadi di Solo. Tetapi, kalau analisanya kurang tajam maka ramalan bisa meleset.
Mengapa tidak bisa terjadi di Semarang, Pekalongan, Tegal,dan sebagainya?
Di Situbondo dan Tasikmalaya teori sosial yang populer mengaitkan ledakan
dengan kesenjangan antara penduduk yang kaya dan miskin. Asumsi adalah bahwa
the haves adalah golongan cina, dan the-have-not pribum lapisan bawah,
yang banyak menganggur, yang mudah bisa terbakar oleh psikologi massa.
Analisa demikian memang ada benarnya, akan tetapi terlalu umum dan
banyak sekali kota di Indonesia yang memenuhi ukurannya. Kurang lengkap untuk dibuat
alat prediksi.
Di Situbondo dan Tasikmalaya yang penting ada "insiden pemicunya".
Di kedua tempat ini ada kepekaan yang berkaitan dengan agama. Lalu ada api
yang disulut atau tersulut di ujung ini dan menjalar ke bidang sosial
(kaya-miskin) dan rasial (cina-pribumi).
Di Tasikmalaya pemicunya adalah kelakuan anggota polisi. Tetapi mereka ini juga
bisa menangkis; mengapa yang disalahkan selalu (kebrutalan) polisi?
Apakah guru-guru madrasah tidak ada salahnya juga? Apakah tidak ada kelompok fanatik
yang lalu memanfaatkan situasinya untuk membakar psikologi massa dengan tujuan
menimbulkan huru-hara yang akan menyudutkan pemerintah?
Semuanya itu bisa terjadi. Yang paling penting dalam kajian sosial yang
bertujuan preventip, semua fihak yang berwenang harus bisa melihat masalahnya
tanpa pra-anggapan yang salah. Sering para penegak kekuasaan masih mempunyai
pra-anggapan bahwa wajah aparat kekuasaan tidak boleh dibuat malu dengan mengakui
sesuatu kesalahan. Seorang polisi, atau pamongprojo, yang "besalah"
di mata publik tidak bisa dihukum karena akan merusak citra aparat kekuasaan.
Dan kalau citra ini tercemar maka akan merusak daya tindak aparat.
Instansi yang percaya kebenaran ini menang dalam jangka pendek. Tetapi,
kalau tindakan-tindakan yang melanggar norma kewajaran berjalan terus-menerus,
justru karena yang bersangkutan merasa kebal, maka situasi lama-lama semakin buruk.
Dan akhirnya berakhir menjadi ledakan sosial pula. |
|