Iwan Jaya Azis

DUNIA TIDAK SIAP DENGAN PERDAGANGAN BEBAS


[Index]

Reaksi terhadap pertemuan APEC di Filipina beragam. Beberapa negara anggauta, tentu saja termasuk tuan rumah Filipina, menganggap pertemuan tersebut sukses. Lebih dari itu, hasil substantif juga mereka anggap sangat positif. Reaksi yang sangat berbeda datang dari negara anggauta lain, termasuk AS. Mereka beranggapan bahwa tidak banyak kemajuan yang dicapai dari pertemuan itu. Walaupun soal liberalisasi teknologi informasi (yang diusulkan AS) akhirnya disepakati, tidak ada komitmen keharusan bagi semua negara anggauta untuk mentaatinya. Semua mendapat payung kata "fleksible" yang dalam kenyataan artinya tidak mengikat. Jadi, dalam soal inipun secara substantif pertemuan APEC di Filipina tidak memberi hasil yang terlalu banyak.

Dibandingkan dengan beberapa pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini memang sekedar melanjutkan rencana yang disepakati sebelumnya, dari Seattle, Bogor, dan Osaka. Bedanya, kali ini tiap negara harus mengajukan Individual Action Plan (IAP), dan ternyata sebagian besar, termasuk Indonesia, mengusulkan hal hal yang tidak baru. Misalnya, dalam IAP yang diusulkan Indonesia tarif yang saat ini masih lebih dari 20% akan diturunkan sampai maksimum 20% tahun 1998, dan maksimum 10% tahun 2003. Sedangkan untuk yang saat ini tarifnya 20% atau kurang, akan diturunkan menjadi maksimum 5% pada tahun 2000. Ini persis sama dengan apa yang dicanangkan di Osaka. Negara anggauta lain juga melakukan hal serupa. Bahkan Jepang mundur selangkah dari komitmen Osaka, dengan merubah tarif maksimum dari 5% menjadi 10%. Australia juga tergolong mengecewakan.

Bagi dunia pers, hal ini tidak terlalu menggembirakan, karena tidak ada berita yang "sexy." Lihat saja pemberitaan di media masa. Di AS pemberitaan tentang APEC sangat minim, bahkan ada satu atau dua justeru menyimpulkan opini skeptis tentang APEC. Di media Asia, kecuali tuan rumah Filipina, pemberitaan APEC juga datar datar saja. Kalau di Singapura agak banyak, hal itu karena mereka berkepentingan untuk mengkaitkan prinsip perdagangan bebas APEC dengan WTO yang akan mengadakan pertemuan puncaknya bulan depan di Singapura. Secara substantif, berita di negara itu lebih mendalam tentang pertemuan WTO bulan depan, bukan tentang APEC sendiri.

Apakah memang negara anggauta mulai skeptis dengan APEC? Ataukah mereka makin kurang percaya dengan prinsip perdagangan bebas?

Kawasan Pasifik, dan dunia pada umumnya, memang ternyata belum siap dengan sistem perdagangan bebas dalam arti yang sebenarnya. Di Eropa semua sibuk dengan upaya memenuhi persyaratan Maastricht, dan banyak yang percaya bahwa perjalanan mereka masih jauh. Secara diam diam pejabat European Union (EU) yang aktif dalam pertemuan di Jenewa baru baru ini mengakui bahwa beberapa negara anggauta EU menganggap negosiator mereka di Uruguay Round terlalu berani dengan usulan penurunan tarif. Di bidang pertanian, kita tahu Jepang dan Korea mati-matian menolak membuka pasar beras mereka. Korea hanya mau janji membuka secara bertahap mulai tahun 2010. Apa kita yakin tahun 2010 nanti benar benar beras impor bisa masuk Korea? Rasanya tidak.

Di AS suara publik makin tidak menghiraukan APEC. Paling-paling hanya lingkungan Dupont circle dan sebagian kecil inside the belt way. Disamping persoalan dalam negeri mereka yang makin menuntut sikap proteksionis, pada akhirnya apa yang dikuatirkan beberapa pengamat sosial di awal pembentukan APEC mungkin memang benar benar terjadi. Kekuatiran mereka berkaitan dengan perbedaan sistem nilai antar-anggauta. Singkatnya, nilai barat bertemu dengan nilai timur. Hal ini tidak mungkin kata mereka. Sebaliknya, para pendukung APEC berseloroh, perbedaan sistem nilai tidak penting sejauh manfaat ekonomi dan bisnis dapat diperoleh. Memang, pendapat ini banyak benarnya, tapi tetap ada batasnya. Di saat sistem nilai mulai di permasalahkan dan dikaitkan dengan kebijakan perdagangan (misalnya soal hak buruh, hak azasi, lingkungan, individualisme dll), maka ceritanya bisa lain.

Baru baru ini, guru besar Harvard yang kesohor dan banyak didengar pendapatnya, Samuel Huntington, bahkan mengatakan bahwa sebaiknya negara barat (AS dan Eropa) kembali ke "asal" nya dengan memperkuat integrasi ekonomi dan politik antar-mereka, bukan dengan bangsa lain seperti Asia dan Amerika Latin. Yang lebih "mengerikan", dia menutup pendapatnya dengan kalimat berikut:

"Neither globalism nor isolationism, neither multilateralism nor unilateralism will best serve American interests. Its interest will be most effectively advanced if AS eschews those extremes and instead adopts an Atlanticist policy of close cooperation with its European partners, one that will protect and promote the interests, values, and culture of the precious and unique civilization they share."

Dalam praktek perdagangan bebas, AS sebenarnya juga tergolong macan kertas. Dari posisinya yang keras menuntut liberalisasi sektor pertanian, yang sangat ditentang oleh Eropa, mereka akhirnya tunduk juga pada EU. Perubahan posisi ini yang kemudian membuat Putaran Uruguay berhasil diselesaikan tahun 1994. Tapi, prinsip perdagangan bebas jelas dikorbankan, apapun alasannya. Sebenarnya, tekanan dalam negeri AS berada di belakang pelunakan sikap tersebut. Suatu pasal dalam undang undang pertanian AS yang dikeluarkan baru baru ini dengan tegas menyebutkan bahwa "tidak semua sektor pertanian siap untuk masuk ke pasar bebas".

Di bidang jasapun sama saja. AS tidak berniat untuk menciptakan perdagangan bebas di sektor jasa; yang mereka inginkan hanya akses pasar yang lebih besar bagi industri jasa mereka. Lalu masih ada cerita lama tentang lobi buruh industri di AS yang terpukul oleh produk impor dari negara berkembang. Suara "Buchanan" tetap kuat dan masih mempunyai pengikut setia di AS.

Amerika Latin mempunyai cerita yang tidak berbeda. Walaupun sudah ada FTAA dan Mercosur, banyak negara anggauta yang tidak terlalu bersemangat. Ambil contoh Brasil. Dengan defisit perdagangan yang makin besar, mudah dimengerti mengapa mereka cenderung menangguhkan ide pasar bebas. Satu per-satu negara di kawasan ini mulai memasuki masa sulit lagi setelah tanda tanda kebangkitan sempat muncul di awal tahun 1990an. Bahkan rising star Chile juga mulai kesulitan.

Di kawasan Asia Pasifik, pada awal 1990an semua bersemangat dengan perdagangan bebas, dan sejumlah statistik klasik selalu dipaparkan untuk menunjukkan dampak positif dari peningkatan perdagangan di kawasan ini. AFTA dan APEC kemudian lahir. Namun, setelah banyak negara anggauta mengalami kesulitan neraca pembayaran, tindakan mengurangi impor mulai diterapkan. Sekali lagi prinsip perdagangan bebas dikorbankan demi kepentingan nasional. Malaysia melakukannya, Thailand juga serupa, dan Indonesia tidak mau ketinggalan. Baru baru ini menteri keuangan Marie Muhammad memprediksi defisit neraca berjalan kita dapat mencapai 4% GDP tahun ini, lalu dibumbui dengan pernyataan bahwa kenaikan impor merupakan biang keladinya. Singkat kata, semua mau mendorong ekspor, tapi semua juga mau membatasi impor.

Jadi, harus diakui dunia memang belum siap dengan sistem perdagangan bebas. Sistem itu tetap menjadi favorit, didengungkan ber-kali kali di setiap pertemuan, namun kalau sudah sampai tahap praktek (action), mereka cenderung berjalan di tempat. Mungkin faktor ini yang menyebabkan IAP di pertemuan APEC baru baru ini tidak mengandung hal hal yang baru.


[Index]