globe  

   
 

Aturan DNI Belum Akan Di Revisi
Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyatakan hari ini pemerintah akan memberikan ruang bagi kalangan investor menyampaikan keberatannya terhadap penerapan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 dan Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar negatif investasi (DNI).

"Ini hanya sebatas dialog untuk memberikan penjelasan,bukan untuk evaluasi atau revisi," kata Boediono di Jakarta.

Penjelasan, kata dia, difokuskan kepada keberatan investor asing atas penciutan pembatasan kepemilikan asing terhadap sejumlah sektor.

"Tentunya penjelasan kepada hal-hal yang sifatnya lebih prinsipil, misalnya ruang ekspansi itu tetap ada dalam aturan DNI yang baru ini," kata Boediono.

Masukan dari kalangan investor baik asing maupun domestik, kata dia, akan ditampung dalam aturan penjelasan peraturan DNI yang baru ini.

Mengenai revisi, kata Boediono, akan dilihat dari kepentingan perangkat hukum yang ada di atas peraturan DNI yang sifatnya lebih sektoral. Dia mencontohkan, saat ini sedang di bahas Rancangan Paket Undang-Undang Transportasi di Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).

"Jika Paket UU ini sudah jadi dan mengatur kepemilikan asing yang lebih luas, maka akan disesuaikan kalau berbeda dengan peraturan DNI," kata dia.

Kondisi tersebut, kata Boediono, berlaku bagi sektor-sektor lainnya. Sehingga revisi DNI lebih didasarkan karena adanya perubahan perangkat hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang yang juga mengatur soal aspek-aspek yang ada di Peraturan Presiden tentan DNI. "Kalau ada UU baru tentunya akan disesuaikan, saat ini cuma masalah penjelasan yang perlu di-clear-kan karena ekspansi untuk asing masih terbuka," ujar dia.

Permerintah, kata dia, akan selalu mendukung kalangan investor untuk masuk ke Indonesia. Saat ini, menurut Boediono, harus ditunggu dulu implementasi mengenai PP DNI ini sehingga bisa di ketahui tingkat kelemahannya dimana. "Pokoknya kita akan dukung kok pengusaha itu. Gak usah kompromi-kompromian, kita dukung, malah dukung itu kan lebih dari kompromi," kata dia.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat, memang terdapat beberapa hal yang tidak jelas atau abu-abu dalam aturan baru tentang DNI ini. Beberapa di antaranya, adalah perihal sektor logistik yang belum jelas dikategorikan ke dalam sektor transportasi atau jasa. "Ini harus di-clear-kan seperti apa, karena bukan angin segar bagi kami kalau terus ngambang," kata dia.

Soal insentif juga, kata Hidayat, masih belum kelihatan diatur dalam DNI ini. Meskipun pemerintah sudah menerbitkan Peraturan pemerintah No 1/2007 soal insentif Pajak penghasilan (PPh) bagi industri dan kawasan tertentu, tetapi tidak mengatur soal insentif yang diberikan kepada investor yang viooner di wilayah terpencil atau sektor yang labour intensive.

"PP NO 1/2007 itu tidak mengaitkan secara komprehensif dengan usaha baru, kalau kami lebih ril menuntut diberikannya tax holiday," kata dia.

Perihal kepemilikan 50 persen: 50 persen juga , kata Hidayat, akan menimbulkan kegamangan. Karena dalam praktek bisnis tidak ditemui perihal itu. Kepemilikan seperti ini tidak bisa dilakukan karena dalam apek bisnis sulit mengambil keputusan karena tidak ada mayoritas maupun minoritas. "Fifty-fifty itu gak bisa dilakukan, karena kalau voting dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak bisa. Akhirnya kalau aturannya begitu, mereka menerobosnya dibawah meja. Transfer saham dan sebagainya," kata dia.

Kadin, kata dia, menangkap upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional terutama dalam sektor-sektor strategis. Namun dengan sektor tertutup yang semakin panjang dari 13 menjadi 23 ini justru menimbulkan suasana bisnis yang tidak menarik. "Kami akan mengusulkan ke pemerintah pada Senin (16/7) dengan usulan-usulan yang detail dan kongret, Supaya tidak ada lagi yang disebut grey area," kata dia.

Anton Aprianto
sumber : http://www.tempointeraktif.com/

 

   
© 2017 .:: Pacific Internet (PInter) Indonesia ::.
Disclaimer | Best viewed 800 x 600 / 1024 x 768 | Site Map