globe  

   
 

Gubernur Jatim: Lapindo Kehabisan Uang
Laporan Wartawan Kompas Nina Susilo
SURABAYA, KOMPAS - Terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memantau penyelesaian masalah semburan lumpur panas di Sidoarjo dan berkantor di Jawa Timur, Gubernur Jatim Imam Utomo menegaskan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS tidak berjalan.

"Masalah paling penting sebenarnya pemberian santunan dan jual beli tanah warga. Hambatannya, syarat dari Lapindo Brantas Inc sangat beraneka ragam. Bupati sudah menandatangani (bukti kepemilikan), Lapindo tetap tidak mau bayar. Perkiraan kita dan BPLS, dia (Lapindo Brantas Inc) sudah tidak punya duit," tutur Imam sebelum membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Jatim di ruang Kertanegara Pemprov Jatim, Senin (25/6).

Menurut Imam, tidak pernah ada ketentuan hukum yang mengharuskan Bupati menandatangani bukti kepemilikan lahan warga.

Foto udara dan data dari tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengenai permukiman warga, lanjut Gubernur Jatim, juga tidak dipercaya Lapindo. Penyelesaian ganti rugi lahan warga yang terdampak tetap berlarut-larut, padahal ini baru menyangkut pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari besaran ganti rugi dan belum terkait penggantian Rp 5 miliar.

Hari ini, lanjut Imam, Presiden Yudhoyono akan melihat sendiri kenyataan di lapangan. "Karena Lapindo sudah kembang kempis, semoga pemerintah segera mengambil alih masalah ini. Soal susuknya (pengembaliannya), kita bicarakan belakangan," ujar mantan Pangdam V/Brawijaya ini di hadapan direksi, komisaris, dan pemegang saham PT Bank Jatim.

Sumber www.kompas.co.id

 

   
© 2017 .:: Pacific Internet (PInter) Indonesia ::.
Disclaimer | Best viewed 800 x 600 / 1024 x 768 | Site Map