globe  

   
 

Sebanyak 90% Lulusan Sarjana Tidak Siap Pakai
Sebanyak 90 persen lulusan sarjana tidak siap pakai, melainkan siap didik. Padahal, tuntutan dunia bisnis adalah sarjana siap pakai, guna menghemat waktu dan biaya. Demikian diungkapkan Suryo Suwignjo, Presiden Direktur PT IBM Indonesia, sebelum penandatanganan kerja sama antara IBM dengan Universitas Pelita Harapan (UPH), Jumat (18/7) di Lippo Karawaci, Tangerang. Selama ini, sarjana lulusan berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang diterima di IBM Indonesia, harus menjalani pendidikan terlebih dahulu, sebelum ditempatkan di posnya masing-masing. Paling tidak, pria yang sudah bekerja di IBM selama 18 tahun itu, perlu waktu satu tahun, untuk benar-benar menguasai bidang pekerjaannya.

Karena itu, untuk mengatasi kesenjangan lulusan perguruan tinggi yang siap pakai itu, perlu kerja sama dari pihak yang diistilahkannya sebagai ABG. "Bukan ABG-anak baru gede, melainkan kerja sama dari Akademisi, Business, dan Government," papar Suryo.

Salah satu kerja sama dengan akademisi dan pemerintah, seperti kerja sama Career Education in IBM Software (CEIS), yang perjanjiannya ditanda tangani siang ini, antara IBM Indonesia, UPH, dan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Inisiatif ini akan membantu mahasiswa mengembangkan kecakapan di bidang TI (Teknologi Informasi) yang dibutuhkan berbagai lapangan kerja, karena bidang TI dibutuhkan hampir di setiap instansi. CEIS merupakan program pendidikan perangkat lunak komprehensif yang dirancang untuk mahasiswa atau profesional, guna meningkatkan kecakapan dan pengetahuan.

Suryo memandang, inisiatif semacam ini sangat penting diterapkan di Indonesia, karena di lingkup Asia Pasifik, dunia TI Indonesia terbilang ketinggalan, yakni urutan ke-14.

Sertifikasi

Sementara itu, Cahyana Ahmadjayadi, Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo, yang hadir selaku wakil pemerintah, dalam sambutannya menyoroti perlunya sertifikasi bagi tenaga TI Indonesia. Pasalnya, dunia membutuhkan tenaga TI bersertifikat internasional.

Dijelaskannya, di Asia, Indonesia merupakan negara ketiga yang menerapkan sertifikasi bagi tenaga TI ini, setelah Vietnam dan Thailand. "Indonesia perlu menerapkan strategi bagi tenaga TI, dari segi jumlah dan kompetensi, dengan cara meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi," kata Cahyana.

Menurutnya, sarjana TI masih sangat dibutuhkan di Indonesia maupun mancanegara. Mereka yang dibutuhkan bukan sekadar lulusan S1 atau S2, melainkan yang sudah disertifikasi.

Cahyana menambahkan, di era digital ini, ada 12 kompetensi baru bagi lulusan perguruan tinggi, dari sosial maupun eksakta. Sehingga daru mereka yang bergerak di bidang TI itu, kata Cahyana, akan terbentuk masyarakat digital atau generasi telematika, atau disebut pula digital native.

Sementara itu, Rektor UPH Prof. Dr. Jonathan L Parapak, M.Eng.Sc, dalam kesempatan sama menyatakan rasa bangganya, universitas yang dipimpinnya terpilih sebagai universitas pertama di Indonesia yang melakukan kerja sama seperti ini.

Ia berharap, dengan perbaikan di bidang TI, akan terjadi pula perbaikan bagi bangsa ini --yang selama ini dicap sebagai negara terkorup di dunia. "Dengan TI yang baik, mudah-mudahan urusan perizinan di Bea Cukai menjadi lebih baik," harapnya.

Bagi para mahasiswa, ia mengharapkan, bukan saja bermanfaat dalam bidang belajar mengajar, tapi juga dalam kehidupan berbangsa. "Kita bisa jadi a global smart digital campus, sehingga mahasiswa merasa a part of global community," harap Jonathan.

Jonathan juga mengungkapkan harapannya, agar lulusan lembaganya bisa bekerja di mana-mana, termasuk di Silicon Valley, Amerika Serikat. [Tian Arief]

Sumber: www.gatra.com (Jumat, 18 Juli 2008)
 

   
© 2017 .:: Pacific Internet (PInter) Indonesia ::.
Disclaimer | Best viewed 800 x 600 / 1024 x 768 | Site Map