globe  

   
 

BRTI belum izinkan jaringan seluler untuk kampanye
JAKARTA: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) belum mengizinkan penggunaan layanan seluler sebagai salah satu media kampanye politik, kendati? operator seluler banyak menerima permintaan dari partai politik peserta pemilu. Heru Sutadi, Anggota BRTI, mengatakan pihaknya belum dapat mengizinkan penggunaan layanan telekomunikasi sebagai salah satu media kampanye politik.

"Kami sudah mengirim surat 16 Juni lalu dan belum dapat jawaban dari KPU [Komisi Pemilihan Umum]," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis kemarin.

Heru mengatakan surat itu untuk mendapatkan jawaban dalam bentuk pendapat dan aturan hukum mengenai pemanfaatan layanan telekomunikasi seperti pesan singkat atau SMS (short messaging service) dan nilai tambah (value added service) dalam pemilu.

"Karena itu kami belum memperbolehkan operator ataupun penyedia konten membuka kerja sama untuk kampanye baik melalui SMS, nada dering, maupun nada sambung pribadi," tegasnya.

Dalam pandangan BRTI telekomunikasi nirkabel merupakan media yang efektif untuk kampanye mengingat potensi penggunanya yang mencapai 100 juta orang.

Sejumlah eksekutif operator telekomunikasi menyatakan menahan diri dalam memenuhi permintaan parpol sampai mendapatkan lampu hijau dari BRTI.

Indra Lestiadi, Division Head M-Commerce PT Indosat Tbk, menuturkan walaupun semua operator mempunyai kemampuan dan fasilitas yang siap mereka belum berani memenuhi permintaan parpol.

"Sudah banyak permintaan diajukan ke kami untuk bulk SMS atau SMS dalam jumlah besar [dan mungkin juga ke semua operator lainnya] tetapi kami belum berani," ujarnya kepada Bisnis.

Eksekutif yang pernah memimpin divisi layanan nilai tambah Indosat tersebut berpendapat begitu diizinkan, semua operator akan membukanya.

Secara bisnis, suatu institusi mempunyai peluang membeli SMS dalam jumlah besar dengan potongan harga dalam jumlah besar atau tarif yang jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif ritel.

Volumenya bisa bervariasi misalnya 2 juta SMS atau lebih sesuai dengan kisarannya. Di sisi lain, potensi dari layanan nilai tambah seperti nada dering dan nada sambung juga besar.

Media efektif

Rakhmat Junaidi, Direktur Corporate Services PT Bakrie Telecom Tbk, secara pribadi berpendapat? media telekomunikasi sebenarnya bisa saja dimanfaatkan sebagai media kampanye selama operator dapat memberikan pelayanan dan kesempatan yang sama.

"Pendapat saya, tidak apa-apa selama operator dapat memberikan kesempatan yang sama, tidak mengganggu kenyamanan pelanggan dan tetap menjaga kualitas layanan," ujarnya.

Rakhmat mengatakan dalam suatu undang-undang disebutkan media kampanye berupa sarana komunikasi di antaraya televisi, radio dan media cetak.

"Pertanyaannya apakah telepon dapat digunakan? Ini yang masih perlu kejelasan, yang jelas kami telah diminta BRTI untuk tidak menerima permintaan parpol," katanya.

Suryo Hadiyanto, Manager Corporate Communications PT Telkomsel, mengatakan operator pada prinsipnya siap-siap saja memeriahkan kampanye politik selama ada izin dari KPU.

"Kalaupun dibolehkan KPU, masih perlu ada kejelasan mengenai bentuknya, misalnya broadcast, SMS ataukah bentuk lainnya," ujarnya. ( Alamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya )

Sumber: www.bisnis.com (Selasa, 15 Juli 2008)
 

   
© 2017 .:: Pacific Internet (PInter) Indonesia ::.
Disclaimer | Best viewed 800 x 600 / 1024 x 768 | Site Map