globe  

   
 

Pemerintah diminta tunda sweeping frekuensi

JAKARTA: Pemerintah diminta menunda sweeping terhadap penggunaan frekuensi ilegal hingga akhir tahun mengingat potensi kerugian yang akan terjadi bisa mencapai miliaran rupiah.

Arif M. Soerjadi, Ketua Umum Indonesia Wireless LAN Internet (IndoWLI), mengakui banyak terjadi pelanggaran pada penggunaan Internet nirkabel di Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai 80% dari total pengguna.

"Kebanyakan pelanggaran terjadi pada PJI di frekuensi 5,7 GHz, 5,8 GHz, dan 2,4 GHz berupa penambahan daya yang tidak sesuai aturan sehingga menimbulkan interferensi dengan pengguna sekitarnya," ujarnya kepada Bisnis di sela-sela ajang IndoCommit 2007, kemarin.

IndoWLI mengklaim potensi kerugian pada satu penyedia layanan bila dilakukan sweeping terhadap mereka mencapai lebih dari Rp100 juta, belum termasuk potensi pendapatan yang hilang.

Masyarakat, lanjut Arif, juga akan kehilangan kesempatan dalam mengakses informasi murah melalui Internet.

Asosiasi tersebut juga mengimbau kepada pemerintah untuk tidak menerapkan standar ganda dalam proses sweeping nantinya karena disinyalir cukup banyak juga BUMN, perusahaan besar, instansi pemerintah dan institusi lainnya yang melakukan pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W. Sumarlin mengatakan tidak ada PJI yang menjadi anggotanya yang melanggar frekuensi.

"Kebanyakan yang melanggar adalah RT/RW-Net yang biasanya beroperasi pada pita 5,7 GHz dan 5,8 GHz," ujarnya.

Selain masalah lisensi, masalah sertifikasi perangkat dan batasan pancaran daya juga menjadi komponen yang banyak dilanggar penyedia jasa Internet nirkabel.

Ketika dikonfirmasi, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S. Dewa Broto memastikan pemerintah tidak akan menunda penertiban terhadap pengguna frekuensi radio ilegal.

"Waktunya memang sengaja kami rahasikana namun dipastikan tidak akan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan," tandasnya.

Akan tetapi, lanjut dia, pemerintah akan sangat berhati-hati dalam melakukan penertiban tersebut dan akan menyusun skala prioritas terutama pada penggunaan untuk umum.

Gatot mencontohkan mengenai konflik penggunaan frekuensi radio antara Smart Telecom dengan PT KAI di Yogyakarta yang notabene adalah untuk kepentingan masyarakat sebagai pengguna kereta api.

Sumber: Oleh Arif Pitoyo, Bisnis Indonesia

 

   
© 2017 .:: Pacific Internet (PInter) Indonesia ::.
Disclaimer | Best viewed 800 x 600 / 1024 x 768 | Site Map